Presiden Prabowo Subianto meminta percepatan program listrik desa untuk 5.700 desa dan 4.400 dusun, menargetkan penyelesaian pada 2030. Program ini merupakan wujud kehadiran negara untuk melayani masyarakat kecil di pelosok. Rapat terbatas juga membahas subsidi energi yang lebih tepat sasaran. https://economy.okezone.com/read/2025/08/26/320/3165445/prabowo-minta-percepat-program-listrik-desa-ini-rinciannyaidhttps://economy.okezone.com/read/2025/08/26/320/3165445/prabowo-minta-percepat-program-listrik-desa-ini-rinciannyahttps://economy.okezone.com/read/2025/08/26/320/3165445/prabowo-minta-percepat-program-listrik-desa-ini-rinciannyaSelasa 26 Agustus 2025 07:52 WIBBinti MufaridaPresiden Prabowo (Foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2025/08/26/320/3165445/presiden_prabowo-7P6W_large.jpegJAKARTA - Presiden Prabowo Subianto meminta percepat program listrik desa untuk 5.700 desa dan 4.400 dusun. Penegasan ini diungkapkan Prabowo saat memimpin rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin 25 Agustus 2025 malam. Rapat tersebut diantaranya membahas evaluasi program ekonomi tahun 2025 yang masih berjalan sekaligus menyiapkan prospek kebijakan tahun 2026 dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menyatakan salah satu fokus utama yang dilaporkan kepada Presiden Prabowo adalah program elektrifikasi desa. Hingga saat ini, masih terdapat ribuan desa dan dusun di Indonesia yang belum teraliri listrik. “Dari sisi energi, kita akan mencoba untuk membangun 5.700 desa yang belum teraliri listrik dan 4.400 dusun. Jadi kita akan selesaikan sampai dengan 2029–2030. Targetnya itu semua selesai. Anggarannya lagi dihitung, tapi mulai 2025 di perubahan anggaran dan 2026 sudah dimasukkan anggarannya,” jelas Bahlil. Menurut Bahlil, program listrik desa ini merupakan wujud nyata kehadiran negara untuk melayani masyarakat kecil di pelosok. Presiden Prabowo, kata Bahlil, secara tegas memerintahkan agar anggaran segera dialokasikan. “Tadi kami melaporkan kepada Bapak Presiden, ini urusan rakyat kecil di bawah ini nggak bisa kita menghitung secara ekonomi. Jadi ini membutuhkan kehadiran negara. Bapak Presiden memerintahkan, langsung menganggarkan,” tegasnya.   Selain elektrifikasi desa, rapat juga membahas pengaturan subsidi energi agar lebih tepat sasaran. Pemerintah berencana menerapkan mekanisme berbasis komunitas dengan pengendalian kuota bahan bakar minyak, khususnya solar bersubsidi. “Kita nanti berbasis komunitas, tapi diesel-nya sampai dengan diesel-7 atau diesel-8. Jadi nanti kita akan kontrol dari kuotanya. Dan nanti datanya, data tunggal dari Badan Pusat Statistik (BPS). Nanti teknisnya akan kita rapatkan setelah pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN),” pungkas Bahlil. JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto meminta percepat program listrik desa untuk 5.700 desa dan 4.400 dusun. Penegasan ini diungkapkan Prabowo saat memimpin rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin 25 Agustus 2025 malam. Rapat tersebut diantaranya membahas evaluasi program ekonomi tahun 2025 yang masih berjalan sekaligus menyiapkan prospek kebijakan tahun 2026 dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menyatakan salah satu fokus utama yang dilaporkan kepada Presiden Prabowo adalah program elektrifikasi desa. Hingga saat ini, masih terdapat ribuan desa dan dusun di Indonesia yang belum teraliri listrik. “Dari sisi energi, kita akan mencoba untuk membangun 5.700 desa yang belum teraliri listrik dan 4.400 dusun. Jadi kita akan selesaikan sampai dengan 2029–2030. Targetnya itu semua selesai. Anggarannya lagi dihitung, tapi mulai 2025 di perubahan anggaran dan 2026 sudah dimasukkan anggarannya,” jelas Bahlil. Menurut Bahlil, program listrik desa ini merupakan wujud nyata kehadiran negara untuk melayani masyarakat kecil di pelosok. Presiden Prabowo, kata Bahlil, secara tegas memerintahkan agar anggaran segera dialokasikan. “Tadi kami melaporkan kepada Bapak Presiden, ini urusan rakyat kecil di bawah ini nggak bisa kita menghitung secara ekonomi. Jadi ini membutuhkan kehadiran negara. Bapak Presiden memerintahkan, langsung menganggarkan,” tegasnya.   Selain elektrifikasi desa, rapat juga membahas pengaturan subsidi energi agar lebih tepat sasaran. Pemerintah berencana menerapkan mekanisme berbasis komunitas dengan pengendalian kuota bahan bakar minyak, khususnya solar bersubsidi. “Kita nanti berbasis komunitas, tapi diesel-nya sampai dengan diesel-7 atau diesel-8. Jadi nanti kita akan kontrol dari kuotanya. Dan nanti datanya, data tunggal dari Badan Pusat Statistik (BPS). Nanti teknisnya akan kita rapatkan setelah pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN),” pungkas Bahlil.