Pemerintah DKI Jakarta melalui Disnakertransgi mengimbau perusahaan swasta menerapkan WFH secara situasional. Imbauan ini tertuang dalam SE Disnakertransgi dan bersifat tidak wajib. Tujuannya menyesuaikan kebutuhan perusahaan. https://economy.okezone.com/read/2025/08/31/320/3166641/perusahaan-swasta-diminta-terapkan-wfh-meski-situasi-sudah-kondusifidhttps://economy.okezone.com/read/2025/08/31/320/3166641/perusahaan-swasta-diminta-terapkan-wfh-meski-situasi-sudah-kondusifhttps://economy.okezone.com/read/2025/08/31/320/3166641/perusahaan-swasta-diminta-terapkan-wfh-meski-situasi-sudah-kondusifMinggu 31 Agustus 2025 11:40 WIBMuhammad Refi SandiPemerintah mengimbau perusahaan swasta di Jakarta untuk menerapkan kebijakan Work From Home (WFH) secara situasional. (Foto: Okezone.com/Freepik)https://img.okezone.com/content/2025/08/31/320/3166641/pekerja-OYwU_large.jpgJAKARTA – Pemerintah mengimbau perusahaan swasta di Jakarta untuk menerapkan kebijakan Work From Home (WFH) secara situasional, meski situasi saat ini sudah berangsur kondusif. Imbauan tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) Disnakertransgi Nomor: e-0014/SE/2025 tentang himbauan bekerja dari rumah atau WFH yang ditandatangani langsung oleh Kepala Disnakertransgi, Syaripudin. Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta Bidang Komunikasi Publik dan Sosial, Chico Hakim, menekankan, imbauan WFH bagi perusahaan swasta bersifat situasional dan tidak diwajibkan. "Perihal imbauan WFH untuk perusahaan-perusahaan di Jakarta, terutama yang lokasinya berdekatan dari dampak penyampaian aspirasi massa, bersifat situasional dan tidak wajib," kata Chico saat dikonfirmasi, Minggu (31/8/2025).   Chico menyebut, imbauan tersebut sudah diteruskan ke sejumlah asosiasi pengusaha hingga Kadin. Disnakertransgi terus melakukan monitoring terhadap perusahaan yang mengambil kebijakan WFH tersebut. "Menyesuaikan kebutuhan perusahaan, hari Jumat (29/8) Disnakertransgi sudah menginformasikan ke APINDO, Kadin, dan mediator hubungan industrial DTKTE. Disnakertransgi terus memonitor perusahaan yang akan mengambil kebijakan WFH melalui tautan yang telah disediakan. Jaga Jakarta," ungkapnya. JAKARTA – Pemerintah mengimbau perusahaan swasta di Jakarta untuk menerapkan kebijakan Work From Home (WFH) secara situasional, meski situasi saat ini sudah berangsur kondusif. Imbauan tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) Disnakertransgi Nomor: e-0014/SE/2025 tentang himbauan bekerja dari rumah atau WFH yang ditandatangani langsung oleh Kepala Disnakertransgi, Syaripudin. Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta Bidang Komunikasi Publik dan Sosial, Chico Hakim, menekankan, imbauan WFH bagi perusahaan swasta bersifat situasional dan tidak diwajibkan. "Perihal imbauan WFH untuk perusahaan-perusahaan di Jakarta, terutama yang lokasinya berdekatan dari dampak penyampaian aspirasi massa, bersifat situasional dan tidak wajib," kata Chico saat dikonfirmasi, Minggu (31/8/2025).   Chico menyebut, imbauan tersebut sudah diteruskan ke sejumlah asosiasi pengusaha hingga Kadin. Disnakertransgi terus melakukan monitoring terhadap perusahaan yang mengambil kebijakan WFH tersebut. "Menyesuaikan kebutuhan perusahaan, hari Jumat (29/8) Disnakertransgi sudah menginformasikan ke APINDO, Kadin, dan mediator hubungan industrial DTKTE. Disnakertransgi terus memonitor perusahaan yang akan mengambil kebijakan WFH melalui tautan yang telah disediakan. Jaga Jakarta," ungkapnya.