Dokumen tersebut diterima langsung oleh anggota DPR RI, Andre Rosiade dan Rieke Diah Pitaloka. https://economy.okezone.com/read/2025/09/04/320/3167677/dokumen-tuntutan-17-8-diserahkan-ke-dpr-ini-poin-poin-sorotan-soal-ekonomiidhttps://economy.okezone.com/read/2025/09/04/320/3167677/dokumen-tuntutan-17-8-diserahkan-ke-dpr-ini-poin-poin-sorotan-soal-ekonomihttps://economy.okezone.com/read/2025/09/04/320/3167677/dokumen-tuntutan-17-8-diserahkan-ke-dpr-ini-poin-poin-sorotan-soal-ekonomiKamis 04 September 2025 15:17 WIBFeby NovaliusDewan Perwakilan Rakyat (DPR) menerima dokumen Tuntutan Rakyat 17+8 yang disampaikan para aktivis 17+8 di DPR RI. (Foto :Okezone.com)https://img.okezone.com/content/2025/09/04/320/3167677/tuntutan_rakyat-tGc5_large.jpgJAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menerima dokumen Tuntutan Rakyat 17+8 yang disampaikan para aktivis 17+8 di DPR RI. Dokumen tersebut diterima langsung oleh anggota DPR RI, Andre Rosiade dan Rieke Diah Pitaloka. Aktivis 17+8, Abigail Lumuria, mengatakan bahwa kedatangan bersama para rekannya bertujuan untuk memberikan Tuntutan Rakyat 17+8 secara formal dan fisik, supaya tidak ada lagi alasan bahwa tuntutan belum dimasukkan lewat jalur formal. "Dan kami mau ingatkan bahwa kami belum puas dengan janji, dengan rencana, dengan kata-kata 'akan' dan dengan kata-kata 'meminta'. Kami ingin bukti konkret, kami ingin progres nyata," ujarnya. Oleh karena itu, dirinya dan masyarakat berharap para wakil rakyat yang ada di Senayan mengerjakan semua Tuntutan Rakyat 17+8 secara tepat waktu dan transparan. "Jadi tolong Bapak Ibu, dikerjakan tuntutan rakyat, dan tolong waktu dikerjakan itu di-update dengan terbuka dan transparan," ujarnya. Menurutnya, Tuntutan Rakyat 17+8 ini merupakan dokumen hidup yang menjadi simbol bahwa tuntutan rakyat selalu didengar. "Kami mengingatkan pemerintah untuk transparan dan memiliki pemimpin yang berempati pada warganya," ujarnya. Dari sisi ekonomi, beberapa tuntutan ditujukan langsung kepada kementerian-kementerian sektor ekonomi. Berikut tiga di antaranya yang disorot:  15. Pastikan upah layak untuk seluruh angkatan kerja, termasuk namun tidak terbatas pada guru, buruh, tenaga kerja, dan mitra ojek online (ojol) di seluruh Indonesia.   16. Ambil langkah darurat untuk mencegah pemutusan hubungan kerja (PHK) massal dan lindungi buruh kontrak. 17. Buka dialog terbuka dengan serikat buruh untuk mencari solusi atas persoalan upah minimum dan sistem outsourcing. Ketiga poin tersebut merupakan bagian dari 17 tuntutan rakyat dalam 1 minggu, yang menjadi perhatian utama publik menjelang batas waktu yang telah ditetapkan. JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menerima dokumen Tuntutan Rakyat 17+8 yang disampaikan para aktivis 17+8 di DPR RI. Dokumen tersebut diterima langsung oleh anggota DPR RI, Andre Rosiade dan Rieke Diah Pitaloka. Aktivis 17+8, Abigail Lumuria, mengatakan bahwa kedatangan bersama para rekannya bertujuan untuk memberikan Tuntutan Rakyat 17+8 secara formal dan fisik, supaya tidak ada lagi alasan bahwa tuntutan belum dimasukkan lewat jalur formal. "Dan kami mau ingatkan bahwa kami belum puas dengan janji, dengan rencana, dengan kata-kata 'akan' dan dengan kata-kata 'meminta'. Kami ingin bukti konkret, kami ingin progres nyata," ujarnya. Oleh karena itu, dirinya dan masyarakat berharap para wakil rakyat yang ada di Senayan mengerjakan semua Tuntutan Rakyat 17+8 secara tepat waktu dan transparan. "Jadi tolong Bapak Ibu, dikerjakan tuntutan rakyat, dan tolong waktu dikerjakan itu di-update dengan terbuka dan transparan," ujarnya. Menurutnya, Tuntutan Rakyat 17+8 ini merupakan dokumen hidup yang menjadi simbol bahwa tuntutan rakyat selalu didengar. "Kami mengingatkan pemerintah untuk transparan dan memiliki pemimpin yang berempati pada warganya," ujarnya. Dari sisi ekonomi, beberapa tuntutan ditujukan langsung kepada kementerian-kementerian sektor ekonomi. Berikut tiga di antaranya yang disorot:  15. Pastikan upah layak untuk seluruh angkatan kerja, termasuk namun tidak terbatas pada guru, buruh, tenaga kerja, dan mitra ojek online (ojol) di seluruh Indonesia.   16. Ambil langkah darurat untuk mencegah pemutusan hubungan kerja (PHK) massal dan lindungi buruh kontrak. 17. Buka dialog terbuka dengan serikat buruh untuk mencari solusi atas persoalan upah minimum dan sistem outsourcing. Ketiga poin tersebut merupakan bagian dari 17 tuntutan rakyat dalam 1 minggu, yang menjadi perhatian utama publik menjelang batas waktu yang telah ditetapkan.