Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berencana mengalokasikan dana transfer ke daerah (TKD) per kapita https://economy.okezone.com/read/2025/09/07/320/3168245/ada-kompleksitas-bila-penduduk-pulau-jawa-dapat-rp5-1-juta-dari-apbnidhttps://economy.okezone.com/read/2025/09/07/320/3168245/ada-kompleksitas-bila-penduduk-pulau-jawa-dapat-rp5-1-juta-dari-apbnhttps://economy.okezone.com/read/2025/09/07/320/3168245/ada-kompleksitas-bila-penduduk-pulau-jawa-dapat-rp5-1-juta-dari-apbnMinggu 07 September 2025 10:03 WIBFeby NovaliusPenduduk di Pulau Jawa akan mendapatkan Rp5,1 juta per kapita dari APBN 2026. (Foto: Okezone.com)https://img.okezone.com/content/2025/09/07/320/3168245/rupiah-RdlE_large.jpgJAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berencana mengalokasikan dana transfer ke daerah (TKD) per kapita. Di mana penduduk di Pulau Jawa akan mendapatkan Rp5,1 juta per kapita dari APBN 2026. Sumatera memperoleh Rp6,5 juta per kapita, Kalimantan Rp8,5 juta per kapita, Sulawesi Rp7,3 juta per kapita, Jawa Rp5,1 juta per kapita, Bali–Nusa Tenggara Rp6,4 juta per kapita, dan Maluku–Papua Rp12,5 juta per kapita. Menyikapi rencana tersebut, Pengamat Ekonomi Kusfiardi mengatakan, retorika kebijakan fiskal Sri Mulyani dalam RAPBN 2026 menekankan pemerataan, transparansi, dan keberpihakan pada wilayah tertinggal. "Secara komunikasi publik, strategi ini efektif untuk menunjukkan peran APBN sebagai instrumen keadilan sosial," katanya, Minggu (7/9/2025). Namun, lanjutnya, secara substansi terdapat beberapa keterbatasan. Pertama, angka per kapita bersifat nominal, tidak memperhitungkan disparitas harga dan kualitas belanja. Kedua, narasi redistribusi tidak otomatis menutup ketimpangan struktural antara pusat dan daerah.   "Ketiga, program populis perlu evaluasi outcome agar tidak sekadar jargon politik. Dan keempat, TKD besar tidak menjamin efektivitas tanpa reformasi tata kelola fiskal daerah," ujarnya. Dengan demikian, pernyataan ini lebih tepat dibaca sebagai retorika legitimasi fiskal, di mana menampilkan APBN sebagai solusi keadilan, sambil menyembunyikan kompleksitas dan keterbatasan struktural yang belum selesai. JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berencana mengalokasikan dana transfer ke daerah (TKD) per kapita. Di mana penduduk di Pulau Jawa akan mendapatkan Rp5,1 juta per kapita dari APBN 2026. Sumatera memperoleh Rp6,5 juta per kapita, Kalimantan Rp8,5 juta per kapita, Sulawesi Rp7,3 juta per kapita, Jawa Rp5,1 juta per kapita, Bali–Nusa Tenggara Rp6,4 juta per kapita, dan Maluku–Papua Rp12,5 juta per kapita. Menyikapi rencana tersebut, Pengamat Ekonomi Kusfiardi mengatakan, retorika kebijakan fiskal Sri Mulyani dalam RAPBN 2026 menekankan pemerataan, transparansi, dan keberpihakan pada wilayah tertinggal. "Secara komunikasi publik, strategi ini efektif untuk menunjukkan peran APBN sebagai instrumen keadilan sosial," katanya, Minggu (7/9/2025). Namun, lanjutnya, secara substansi terdapat beberapa keterbatasan. Pertama, angka per kapita bersifat nominal, tidak memperhitungkan disparitas harga dan kualitas belanja. Kedua, narasi redistribusi tidak otomatis menutup ketimpangan struktural antara pusat dan daerah.   "Ketiga, program populis perlu evaluasi outcome agar tidak sekadar jargon politik. Dan keempat, TKD besar tidak menjamin efektivitas tanpa reformasi tata kelola fiskal daerah," ujarnya. Dengan demikian, pernyataan ini lebih tepat dibaca sebagai retorika legitimasi fiskal, di mana menampilkan APBN sebagai solusi keadilan, sambil menyembunyikan kompleksitas dan keterbatasan struktural yang belum selesai.