Purbaya diharapkan dapat mencopot wakil menteri dan pejabat di Kementerian Keuangan yang merangkap jabatan di badan usaha milik negara (BUMN) https://economy.okezone.com/read/2025/09/08/320/3168524/jadi-menkeu-baru-purbaya-diminta-copot-pejabat-kemenkeu-yang-rangkap-jabatanidhttps://economy.okezone.com/read/2025/09/08/320/3168524/jadi-menkeu-baru-purbaya-diminta-copot-pejabat-kemenkeu-yang-rangkap-jabatanhttps://economy.okezone.com/read/2025/09/08/320/3168524/jadi-menkeu-baru-purbaya-diminta-copot-pejabat-kemenkeu-yang-rangkap-jabatanSenin 08 September 2025 17:31 WIBDinar Fitra MaghiszhaPurbaya Yudhi Sadewa resmi menjadi Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani. (Foto: Okezone.com)https://img.okezone.com/content/2025/09/08/320/3168524/purbaya_yudhi_sadewa_resmi_menjadi_menteri_keuangan_menggantikan_sri_mulyani-XsBg_large.jpgJAKARTA – Purbaya Yudhi Sadewa resmi menjadi Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani. Purbaya diharapkan dapat mencopot wakil menteri dan pejabat di Kementerian Keuangan yang merangkap jabatan di badan usaha milik negara (BUMN). Menurut Direktur Eksekutif CELIOS, Bhima Yudhistira, rangkap jabatan tersebut bertentangan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. “Segera mencopot Wakil Menteri dan pejabat di Kementerian Keuangan yang melakukan rangkap jabatan di BUMN, karena bertentangan dengan keputusan MK dan menghindari konflik kepentingan,” ujarnya, Senin (8/9/2025). Adapun pencopotan pejabat rangkap jabatan menjadi salah satu dari lima agenda mendesak yang harus dilakukan Purbaya. Bhima menambahkan bahwa penggantian Sri Mulyani telah lama diserukan oleh berbagai organisasi think tank ekonomi dan masyarakat sipil sebagai bentuk kritik atas ketidakmampuan dalam mendorong kebijakan pajak yang berkeadilan. "Juga untuk mendorong pengelolaan belanja yang hati-hati, dan (karena) naiknya beban utang yang kian mempersempit ruang fiskal," jelasnya. Menkeu yang baru, kata Bhima, mendesak untuk segera mengembalikan kepercayaan publik. "Sebagai lembaga riset independen, CELIOS akan terus mengawal kebijakan Menteri Keuangan pengganti Sri Mulyani secara kritis dan objektif berbasis data," tegasnya.   Selain pencopotan wamen yang rangkap jabatan, CELIOS juga meminta Menkeu yang baru untuk mengevaluasi sejumlah kebijakan, termasuk belanja perpajakan baik stimulus maupun insentif fiskal. Kebijakan tax holiday dan tax allowances diminta agar lebih transparan serta tidak memperburuk ketimpangan antara perusahaan besar dan pelaku usaha UMKM. "Perusahaan yang telah mendapatkan tax holiday dan tax allowances wajib diaudit, baik laporan keuangan maupun dampak yang dihasilkan bagi penyerapan tenaga kerja," ujarnya. JAKARTA – Purbaya Yudhi Sadewa resmi menjadi Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani. Purbaya diharapkan dapat mencopot wakil menteri dan pejabat di Kementerian Keuangan yang merangkap jabatan di badan usaha milik negara (BUMN). Menurut Direktur Eksekutif CELIOS, Bhima Yudhistira, rangkap jabatan tersebut bertentangan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. “Segera mencopot Wakil Menteri dan pejabat di Kementerian Keuangan yang melakukan rangkap jabatan di BUMN, karena bertentangan dengan keputusan MK dan menghindari konflik kepentingan,” ujarnya, Senin (8/9/2025). Adapun pencopotan pejabat rangkap jabatan menjadi salah satu dari lima agenda mendesak yang harus dilakukan Purbaya. Bhima menambahkan bahwa penggantian Sri Mulyani telah lama diserukan oleh berbagai organisasi think tank ekonomi dan masyarakat sipil sebagai bentuk kritik atas ketidakmampuan dalam mendorong kebijakan pajak yang berkeadilan. "Juga untuk mendorong pengelolaan belanja yang hati-hati, dan (karena) naiknya beban utang yang kian mempersempit ruang fiskal," jelasnya. Menkeu yang baru, kata Bhima, mendesak untuk segera mengembalikan kepercayaan publik. "Sebagai lembaga riset independen, CELIOS akan terus mengawal kebijakan Menteri Keuangan pengganti Sri Mulyani secara kritis dan objektif berbasis data," tegasnya.   Selain pencopotan wamen yang rangkap jabatan, CELIOS juga meminta Menkeu yang baru untuk mengevaluasi sejumlah kebijakan, termasuk belanja perpajakan baik stimulus maupun insentif fiskal. Kebijakan tax holiday dan tax allowances diminta agar lebih transparan serta tidak memperburuk ketimpangan antara perusahaan besar dan pelaku usaha UMKM. "Perusahaan yang telah mendapatkan tax holiday dan tax allowances wajib diaudit, baik laporan keuangan maupun dampak yang dihasilkan bagi penyerapan tenaga kerja," ujarnya.