Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, tuntuan 17+8 itu dari datang dari sebagian kecil rakyat yang hidupnya terganggu dan masih kurang. https://economy.okezone.com/read/2025/09/09/320/3168628/respons-tuntutan-17-8-menkeu-purbaya-suara-sebagian-kecil-rakyat-yang-hidupnya-masih-kurangidhttps://economy.okezone.com/read/2025/09/09/320/3168628/respons-tuntutan-17-8-menkeu-purbaya-suara-sebagian-kecil-rakyat-yang-hidupnya-masih-kuranghttps://economy.okezone.com/read/2025/09/09/320/3168628/respons-tuntutan-17-8-menkeu-purbaya-suara-sebagian-kecil-rakyat-yang-hidupnya-masih-kurangSelasa 09 September 2025 06:26 WIBDani Jumadil AkhirRespons Tuntutan 17+8, Menkeu Purbaya: Suara Sebagian Kecil Rakyat yang Hidupnya Masih Kurang (Foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2025/09/09/320/3168628/purbaya-XJUB_large.jpgJAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa merespons soal adanya tuntutan 17+8 dari masyarakat imbas aksi demo yang terjadi pada akhir Agustus 2025. Menurutnya, tuntuan 17+8 itu dari datang dari sebagian kecil rakyat yang hidupnya terganggu dan masih kurang. "Saya belum belajar itu (tuntutan 17+8). Tapi begini, itu suara sebagian kecil rakyat kita, kenapa? Mungkin sebagian ngerasa keganggu hidupnya, masih kurang ya," kata Purbaya usai dirinya ditunjuk jadi Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Senin (8/9/2025). Purbaya menambahkan, tuntutan tersebut akan hilang jika menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi di angka 6 sampai 7 persen, sehingga dengan pertumbuhan ekonomi yang impresif maka akan menciptakan banyak lapangan kerja dan kesejahteraan masyarakat akan meningkat. "Pertama, saya ciptakan pertumbuhan ekonomi 6-7 persen, itu (tuntutan) akan hilang dengan otomatis. Mereka akan sibuk cari kerja dan makan enak dibandingkan demo," ujarnya. Dia mengaku perintah Presiden Prabowo sendiri setelah dilantik menjadi Menteri Keuangan adalah mengejar pertumbuhan ekonomi secepat mungkin. Paling tidak keluar dari zona pertumbuhan ekonomi 5 persen, dan ditargetkan pertumbuhan ekonomi tembus 8 persen. "Kita akan kejar pertumbuhan yang paling cepat dan seoptimal mungkin. Kalau anda bilang, bisa tidak besok diciptakan, kalau saya bilang bisa, saya menipu kan," tambahnya.   Pada kesempatan itu, Purbaya juga menyoroti fenomena efisiensi anggaran yang terjadi sejak awal tahun 2025. Belanja pemerintah yang tertahan berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang kurang agresif hingga pertengahan tahun 2025 ini. Dia melihat bahwa pertumbuhan belanja pemerintah pada kuartal I dan II 2025 mengalami kontraksi. Berdasarkan data BPS, belanja atau konsumsi pemerintah pada kuartal I 2025 mengalami penurunan (kontraksi) negatif sebesar -1,38% (year-on-year). Sedangkan pada kuartal II 2025, belanja pemerintah memang mengalami pertumbuhan 21,05 persen dibandingkan kuartal I, namun tetap tumbuh negatif -0,33 persen dibandingkan dengan tahun 2024. "Kalau saya lihat dua triwulan terakhir, pertumbuhan belanja pemerintah triwulan I dan II itu negatif kan. Itu tidak tahu salahnya dimana, efisiensi atau bukan, tapi yang jelas itu memberikan dampak negatif ke perekonomian karena pertumbuhannya melambat dari sisi itu," ujarnya. Dia mengatakan, salah satu pekerjaan yang akan dilakukan pasca dilantik menjadi Menteri Keuangan adalah membuat fiskal lebih sehat dan punya daya dorong untuk perekonomian lewat belanja yang optimal dan tidak mengganggu sistem keuangan. "Kita akan membuat fiskal mempunyai daya dorong yang optimal buat perekonomian. Saya buat fiskal sehat, tapi kalau tidak dibelanjakan juga ekonominya enggak jalan, runtuh juga nanti ekonominya," pungkasnya.   JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa merespons soal adanya tuntutan 17+8 dari masyarakat imbas aksi demo yang terjadi pada akhir Agustus 2025. Menurutnya, tuntuan 17+8 itu dari datang dari sebagian kecil rakyat yang hidupnya terganggu dan masih kurang. "Saya belum belajar itu (tuntutan 17+8). Tapi begini, itu suara sebagian kecil rakyat kita, kenapa? Mungkin sebagian ngerasa keganggu hidupnya, masih kurang ya," kata Purbaya usai dirinya ditunjuk jadi Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Senin (8/9/2025). Purbaya menambahkan, tuntutan tersebut akan hilang jika menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi di angka 6 sampai 7 persen, sehingga dengan pertumbuhan ekonomi yang impresif maka akan menciptakan banyak lapangan kerja dan kesejahteraan masyarakat akan meningkat. "Pertama, saya ciptakan pertumbuhan ekonomi 6-7 persen, itu (tuntutan) akan hilang dengan otomatis. Mereka akan sibuk cari kerja dan makan enak dibandingkan demo," ujarnya. Dia mengaku perintah Presiden Prabowo sendiri setelah dilantik menjadi Menteri Keuangan adalah mengejar pertumbuhan ekonomi secepat mungkin. Paling tidak keluar dari zona pertumbuhan ekonomi 5 persen, dan ditargetkan pertumbuhan ekonomi tembus 8 persen. "Kita akan kejar pertumbuhan yang paling cepat dan seoptimal mungkin. Kalau anda bilang, bisa tidak besok diciptakan, kalau saya bilang bisa, saya menipu kan," tambahnya.   Pada kesempatan itu, Purbaya juga menyoroti fenomena efisiensi anggaran yang terjadi sejak awal tahun 2025. Belanja pemerintah yang tertahan berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang kurang agresif hingga pertengahan tahun 2025 ini. Dia melihat bahwa pertumbuhan belanja pemerintah pada kuartal I dan II 2025 mengalami kontraksi. Berdasarkan data BPS, belanja atau konsumsi pemerintah pada kuartal I 2025 mengalami penurunan (kontraksi) negatif sebesar -1,38% (year-on-year). Sedangkan pada kuartal II 2025, belanja pemerintah memang mengalami pertumbuhan 21,05 persen dibandingkan kuartal I, namun tetap tumbuh negatif -0,33 persen dibandingkan dengan tahun 2024. "Kalau saya lihat dua triwulan terakhir, pertumbuhan belanja pemerintah triwulan I dan II itu negatif kan. Itu tidak tahu salahnya dimana, efisiensi atau bukan, tapi yang jelas itu memberikan dampak negatif ke perekonomian karena pertumbuhannya melambat dari sisi itu," ujarnya. Dia mengatakan, salah satu pekerjaan yang akan dilakukan pasca dilantik menjadi Menteri Keuangan adalah membuat fiskal lebih sehat dan punya daya dorong untuk perekonomian lewat belanja yang optimal dan tidak mengganggu sistem keuangan. "Kita akan membuat fiskal mempunyai daya dorong yang optimal buat perekonomian. Saya buat fiskal sehat, tapi kalau tidak dibelanjakan juga ekonominya enggak jalan, runtuh juga nanti ekonominya," pungkasnya.