Luhut Binsar Pandjaitan buka suara soal tujuh Desakan Darurat Ekonomi yang disampaikan Aliansi Ekonom Indonesia (AEI). https://economy.okezone.com/read/2025/09/14/320/3169831/7-desakan-darurat-ekonomi-begini-sikap-luhutidhttps://economy.okezone.com/read/2025/09/14/320/3169831/7-desakan-darurat-ekonomi-begini-sikap-luhuthttps://economy.okezone.com/read/2025/09/14/320/3169831/7-desakan-darurat-ekonomi-begini-sikap-luhutMinggu 14 September 2025 11:01 WIBDani Jumadil Akhir7 Desakan Darurat Ekonomi, Begini Sikap Luhut (Foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2025/09/14/320/3169831/luhut-dcUy_large.pngJAKARTA - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan buka suara soal tujuh Desakan Darurat Ekonomi yang disampaikan Aliansi Ekonom Indonesia (AEI). Luhut memastikan pemerintah akan peduli dengan tuntutan tersebut. “Kami ingin mendengar langsung, menyampaikan apa yang telah pemerintah lakukan dan memastikan bahwa pemerintah aware terhadap berbagai persoalan yang dihadapi,” kata Luhut saat beraudiensi dengan AEI dikutip dari keterangan tertulis di Jakarta, Minggu (14/9/2025). Dalam pertemuan itu, Luhut menyampaikan bahwa pemerintah memandang para ekonom sebagai mitra strategis pemerintah dalam memperkuat kebijakan. Pemerintah, kata dia, mendorong deregulasi sebagai kunci penciptaan lapangan kerja dan penguatan pertumbuhan ekonomi, termasuk percepatan digitalisasi melalui sistem Online Single Submission (OSS). Selain itu, ada upaya relokasi beberapa perusahaan garment dan alas kaki di tengah proses negosiasi tarif dengan Amerika Serikat yang berpotensi menciptakan lebih dari 100 ribu lapangan kerja baru. Selain itu, DEN menekankan pentingnya penguatan kualitas belanja dan peningkatan penerimaan negara melalui digitalisasi. Salah satu pilot project yang segera dijalankan adalah digitalisasi penyaluran bantuan sosial. Menurut Luhut, langkah ini tidak hanya meningkatkan transparansi, tetapi juga memungkinkan efisiensi anggaran karena bantuan akan lebih tepat sasaran dan langsung dirasakan masyarakat. Luhut menggarisbawahi kolaborasi erat antara pemerintah, para ekonom, dan dunia akademik merupakan kunci membangun fondasi ekonomi nasional yang tangguh dan berkeadilan. “Masukan bapak dan ibu sangat dibutuhkan, apakah kami di pemerintah sudah on the right track atau belum. Saya butuh feedback dari semuanya untuk menjadi bahan diskusi kami di pemerintahan,” ujarnya.   Sementara itu, perwakilan AEI Jahen F Rezki menyampaikan apresiasi kepada DEN atas kesempatan menyampaikan pandangan ekonom secara langsung. “Ini adalah diskusi yang produktif dan kami berharap agar desakan yang disusun perlu dijadikan pertimbangan pemerintah untuk pembuatan kebijakan kedepannya dan diskusi seperti ini dapat dilakukan secara berkala,” tutur Jahen. Sebagai informasi, AEI menyampaikan tujuh Desakan Darurat Ekonomi pada Selasa (9/9), dengan rincian sebagai berikut: 1. Perbaiki secara menyeluruh misalokasi anggaran yang terjadi dan tempatkan anggaran pada kebijakan dan program secara wajar dan proporsional. 2. Kembalikan independensi, transparansi, dan pastikan tidak ada intervensi berdasarkan kepentingan pihak tertentu pada berbagai institusi penyelenggara negara. 3. Hentikan dominasi negara yang berisiko melemahkan aktivitas perekonomian lokal. 4. Deregulasi kebijakan, perizinan, lisensi, dan penyederhanaan birokrasi yang menghambat terciptanya iklim usaha dan investasi yang kondusif. 5. Prioritaskan kebijakan yang menangani ketimpangan dalam berbagai dimensi. 6. Kembalikan kebijakan berbasis bukti dan proses teknokratis dalam pengambilan kebijakan serta berantas program populis yang mengganggu kestabilan dan prudensi fiskal. 7. Tingkatkan kualitas institusi, bangun kepercayaan publik, dan sehatkan tata kelola penyelenggara negara serta demokrasi. JAKARTA - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan buka suara soal tujuh Desakan Darurat Ekonomi yang disampaikan Aliansi Ekonom Indonesia (AEI). Luhut memastikan pemerintah akan peduli dengan tuntutan tersebut. “Kami ingin mendengar langsung, menyampaikan apa yang telah pemerintah lakukan dan memastikan bahwa pemerintah aware terhadap berbagai persoalan yang dihadapi,” kata Luhut saat beraudiensi dengan AEI dikutip dari keterangan tertulis di Jakarta, Minggu (14/9/2025). Dalam pertemuan itu, Luhut menyampaikan bahwa pemerintah memandang para ekonom sebagai mitra strategis pemerintah dalam memperkuat kebijakan. Pemerintah, kata dia, mendorong deregulasi sebagai kunci penciptaan lapangan kerja dan penguatan pertumbuhan ekonomi, termasuk percepatan digitalisasi melalui sistem Online Single Submission (OSS). Selain itu, ada upaya relokasi beberapa perusahaan garment dan alas kaki di tengah proses negosiasi tarif dengan Amerika Serikat yang berpotensi menciptakan lebih dari 100 ribu lapangan kerja baru. Selain itu, DEN menekankan pentingnya penguatan kualitas belanja dan peningkatan penerimaan negara melalui digitalisasi. Salah satu pilot project yang segera dijalankan adalah digitalisasi penyaluran bantuan sosial. Menurut Luhut, langkah ini tidak hanya meningkatkan transparansi, tetapi juga memungkinkan efisiensi anggaran karena bantuan akan lebih tepat sasaran dan langsung dirasakan masyarakat. Luhut menggarisbawahi kolaborasi erat antara pemerintah, para ekonom, dan dunia akademik merupakan kunci membangun fondasi ekonomi nasional yang tangguh dan berkeadilan. “Masukan bapak dan ibu sangat dibutuhkan, apakah kami di pemerintah sudah on the right track atau belum. Saya butuh feedback dari semuanya untuk menjadi bahan diskusi kami di pemerintahan,” ujarnya.   Sementara itu, perwakilan AEI Jahen F Rezki menyampaikan apresiasi kepada DEN atas kesempatan menyampaikan pandangan ekonom secara langsung. “Ini adalah diskusi yang produktif dan kami berharap agar desakan yang disusun perlu dijadikan pertimbangan pemerintah untuk pembuatan kebijakan kedepannya dan diskusi seperti ini dapat dilakukan secara berkala,” tutur Jahen. Sebagai informasi, AEI menyampaikan tujuh Desakan Darurat Ekonomi pada Selasa (9/9), dengan rincian sebagai berikut: 1. Perbaiki secara menyeluruh misalokasi anggaran yang terjadi dan tempatkan anggaran pada kebijakan dan program secara wajar dan proporsional. 2. Kembalikan independensi, transparansi, dan pastikan tidak ada intervensi berdasarkan kepentingan pihak tertentu pada berbagai institusi penyelenggara negara. 3. Hentikan dominasi negara yang berisiko melemahkan aktivitas perekonomian lokal. 4. Deregulasi kebijakan, perizinan, lisensi, dan penyederhanaan birokrasi yang menghambat terciptanya iklim usaha dan investasi yang kondusif. 5. Prioritaskan kebijakan yang menangani ketimpangan dalam berbagai dimensi. 6. Kembalikan kebijakan berbasis bukti dan proses teknokratis dalam pengambilan kebijakan serta berantas program populis yang mengganggu kestabilan dan prudensi fiskal. 7. Tingkatkan kualitas institusi, bangun kepercayaan publik, dan sehatkan tata kelola penyelenggara negara serta demokrasi.