Pengamat menilai demo ojol 17 September memiliki agenda politik tersembunyi. Tuntutan pencopotan Menteri Perhubungan dinilai tidak berdasar. Diharapkan demo menghasilkan solusi win-win bagi aplikator, driver, dan konsumen, termasuk penyesuaian tarif yang wajar. https://economy.okezone.com/read/2025/09/17/320/3170464/demo-ojol-17-september-diharapkan-hasilkan-solusi-win-win-bagi-semua-pihakidhttps://economy.okezone.com/read/2025/09/17/320/3170464/demo-ojol-17-september-diharapkan-hasilkan-solusi-win-win-bagi-semua-pihakhttps://economy.okezone.com/read/2025/09/17/320/3170464/demo-ojol-17-september-diharapkan-hasilkan-solusi-win-win-bagi-semua-pihakRabu 17 September 2025 09:07 WIBFeby NovaliusDemo Ojol Hari Ini (Foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2025/09/17/320/3170464/demo_ojol_hari_ini-lMHj_large.jpgJAKARTA - Pengemudi ojek online menggelar demonstrasi ojol pada 17 September dengan tuntutan agar Presiden Prabowo Subianto mencopot Menteri Perhubungan, Dody Purwagandhi, yang bertepatan pada Peringatan Hari Perhubungan Nasional. Namun, Pengamat ekonomi Center of Economic and Law Studies (CELIOS) menilai, rencana demonstrasi hari ini dinilai sudah menyematkan agenda politik. Direktur Ekonomi Digital CELIOS, Nailul Huda, menegaskan sah-sah saja jika ada tuntutan driver ojol, mengatasnamakan ojol, asalkan memiliki alasan yang kuat. “Jika kita lihat tuntutannya, memang ada agenda politis yang disematkan dalam aksi demo tersebut, salah satunya mengganti Menteri Perhubungan,” kata Nailul, dihubungi jurnalis, Rabu (17/9/2025). “Sampaikan bagaimana kinerja Menteri yang sekarang, kenapa layak diganti, jangan tiba-tiba minta diganti karena ada kepentingan kelompok atau individu tertentu. Kalau dilakukan secara tiba-tiba, unsur kepentingan politiknya akan sangat terasa sekali,” tegasnya.   Nailul mengatakan, perbedaan pendapat biasa terjadi. Garda Indonesia boleh saja berpendapat dan mematikan aplikasinya. Namun juga harus menghormati kawan-kawan mitra driver yang memilih untuk terus mengaktifkan layanannya. "Tidak memaksa orang ikut demo juga merupakan sebuah langkah demokrasi,” katanya. Nailul berharap agar kepentingan bersama baik aplikator, mitra driver, dan juga konsumen bisa terakomodasi dengan baik sehingga nantinya kebijakan yang dihasilkan tidak merugikan siapa pun. "Terkait dengan win-win solution, saya rasa kenaikan harga secara wajar dapat dipertimbangkan. Kenaikan harga layanan seperti yang diatur oleh pemerintah ini kan lama tidak naik. Saya rasa jika naiknya 5 persen masih bisa diterima oleh penumpang,” katanya. Garda menilai bahwa secara jelas telah terjadi vendor driven policy di mana kebijakan-kebijakan Menteri Perhubungan telah dikendalikan oleh perusahaan-perusahaan aplikasi transportasi online, sehingga atas terjadinya hal tersebut maka Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia bersama gabungan aliansi, komunitas-komunitas ojek online, mahasiswa dari BEM UI dan aliansi-aliansi mahasiswa lainnya akan melakukan aksi unjuk rasa akbar dimulai dari Kementerian Perhubungan lalu ke Istana Presiden dan berakhir aksi unjuk rasa di DPR RI. Adapun tuntutan utama aksi ojol R2, driver online R4, dan kurir online pada Rabu, 17 September 2025 adalah Potongan Aplikator 10% dan Copot Menteri Perhubungan. secara lengkap Aksi 179 menuntut: RUU Transportasi Online agar masuk pada Prolegnas 2025–2026. Potongan Aplikator 10% Harga Mati. Regulasi Tarif Antar Barang dan Makanan. Audit Investigatif potongan 5% yang telah diambil oleh aplikator. Hapus Aceng, Slot, Multi Order, Member Berbayar, dll. Copot Menteri Perhubungan. Kapolri Usut Tuntas Tragedi 28 Agustus 2025. JAKARTA - Pengemudi ojek online menggelar demonstrasi ojol pada 17 September dengan tuntutan agar Presiden Prabowo Subianto mencopot Menteri Perhubungan, Dody Purwagandhi, yang bertepatan pada Peringatan Hari Perhubungan Nasional. Namun, Pengamat ekonomi Center of Economic and Law Studies (CELIOS) menilai, rencana demonstrasi hari ini dinilai sudah menyematkan agenda politik. Direktur Ekonomi Digital CELIOS, Nailul Huda, menegaskan sah-sah saja jika ada tuntutan driver ojol, mengatasnamakan ojol, asalkan memiliki alasan yang kuat. “Jika kita lihat tuntutannya, memang ada agenda politis yang disematkan dalam aksi demo tersebut, salah satunya mengganti Menteri Perhubungan,” kata Nailul, dihubungi jurnalis, Rabu (17/9/2025). “Sampaikan bagaimana kinerja Menteri yang sekarang, kenapa layak diganti, jangan tiba-tiba minta diganti karena ada kepentingan kelompok atau individu tertentu. Kalau dilakukan secara tiba-tiba, unsur kepentingan politiknya akan sangat terasa sekali,” tegasnya.   Nailul mengatakan, perbedaan pendapat biasa terjadi. Garda Indonesia boleh saja berpendapat dan mematikan aplikasinya. Namun juga harus menghormati kawan-kawan mitra driver yang memilih untuk terus mengaktifkan layanannya. "Tidak memaksa orang ikut demo juga merupakan sebuah langkah demokrasi,” katanya. Nailul berharap agar kepentingan bersama baik aplikator, mitra driver, dan juga konsumen bisa terakomodasi dengan baik sehingga nantinya kebijakan yang dihasilkan tidak merugikan siapa pun. "Terkait dengan win-win solution, saya rasa kenaikan harga secara wajar dapat dipertimbangkan. Kenaikan harga layanan seperti yang diatur oleh pemerintah ini kan lama tidak naik. Saya rasa jika naiknya 5 persen masih bisa diterima oleh penumpang,” katanya. Garda menilai bahwa secara jelas telah terjadi vendor driven policy di mana kebijakan-kebijakan Menteri Perhubungan telah dikendalikan oleh perusahaan-perusahaan aplikasi transportasi online, sehingga atas terjadinya hal tersebut maka Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia bersama gabungan aliansi, komunitas-komunitas ojek online, mahasiswa dari BEM UI dan aliansi-aliansi mahasiswa lainnya akan melakukan aksi unjuk rasa akbar dimulai dari Kementerian Perhubungan lalu ke Istana Presiden dan berakhir aksi unjuk rasa di DPR RI. Adapun tuntutan utama aksi ojol R2, driver online R4, dan kurir online pada Rabu, 17 September 2025 adalah Potongan Aplikator 10% dan Copot Menteri Perhubungan. secara lengkap Aksi 179 menuntut: RUU Transportasi Online agar masuk pada Prolegnas 2025–2026. Potongan Aplikator 10% Harga Mati. Regulasi Tarif Antar Barang dan Makanan. Audit Investigatif potongan 5% yang telah diambil oleh aplikator. Hapus Aceng, Slot, Multi Order, Member Berbayar, dll. Copot Menteri Perhubungan. Kapolri Usut Tuntas Tragedi 28 Agustus 2025.