Presiden Prabowo melantik Afriansyah Noor sebagai Wamenaker dan Faridah Faricha sebagai Wamenkop. Selain itu, dilakukan pemberhentian dan pengangkatan pejabat lain di berbagai posisi strategis pemerintahan. Perubahan ini memperkuat kabinet dan lembaga pemerintah. https://economy.okezone.com/read/2025/09/17/320/3170558/prabowo-resmi-lantik-wamenaker-dan-wamenkop-ini-sosoknyaidhttps://economy.okezone.com/read/2025/09/17/320/3170558/prabowo-resmi-lantik-wamenaker-dan-wamenkop-ini-sosoknyahttps://economy.okezone.com/read/2025/09/17/320/3170558/prabowo-resmi-lantik-wamenaker-dan-wamenkop-ini-sosoknyaRabu 17 September 2025 15:40 WIBBinti MufaridaAfriansyah Noor dilantik sebagai Wamenaker, sementara Faridah Faricha ditunjuk sebagai Wamenkop. (Foto; Okezone.com/Setpres)https://img.okezone.com/content/2025/09/17/320/3170558/erick_thohir-VGQj_large.jpgJAKARTA – Presiden Prabowo Subianto resmi mengisi dua kursi kosong di Kabinet Merah Putih. Afriansyah Noor dilantik sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), sementara Faridah Faricha ditunjuk sebagai Wakil Menteri Koperasi dan UKM (Wamenkop). Dalam keputusan tersebut, Presiden Prabowo memberhentikan dengan hormat beberapa pejabat, di antaranya Erick Thohir sebagai Menteri BUMN, Sulaiman Umar sebagai Wakil Menteri Kehutanan. Kemudian Hasan Nasbi dari posisi Kepala Komunikasi Kepresidenan, serta Anto M. Putranto dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan. Pemberhentian juga dilakukan terhadap sejumlah pejabat lainnya hingga total mencapai delapan posisi. Sebagai gantinya, Presiden mengangkat nama-nama baru untuk memperkuat kabinet dan lembaga di lingkup pemerintahan. Beberapa di antaranya: Jamari Caniago sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Erick Thohir sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga, Afriansyah Noor sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Rohmat Marzuki sebagai Wakil Menteri Kehutanan, Faridah Faricha sebagai Wakil Menteri Koperasi. Pejabat Lembaga Negara: Angga Raka Prabowo sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, Muhammad Qodari sebagai Kepala Staf Kepresidenan,   Ahmad Dofiri sebagai Penasihat Khusus Presiden bidang Keamanan, Ketertiban Masyarakat, dan Reformasi Kepolisian, Nanik Sudaryati Deyang sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, Soni Sanjaya sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, Sara Sadiqah sebagai Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Dalam keppres tersebut ditegaskan, para pejabat yang diangkat berhak atas hak keuangan dan fasilitas lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto resmi mengisi dua kursi kosong di Kabinet Merah Putih. Afriansyah Noor dilantik sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), sementara Faridah Faricha ditunjuk sebagai Wakil Menteri Koperasi dan UKM (Wamenkop). Dalam keputusan tersebut, Presiden Prabowo memberhentikan dengan hormat beberapa pejabat, di antaranya Erick Thohir sebagai Menteri BUMN, Sulaiman Umar sebagai Wakil Menteri Kehutanan. Kemudian Hasan Nasbi dari posisi Kepala Komunikasi Kepresidenan, serta Anto M. Putranto dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan. Pemberhentian juga dilakukan terhadap sejumlah pejabat lainnya hingga total mencapai delapan posisi. Sebagai gantinya, Presiden mengangkat nama-nama baru untuk memperkuat kabinet dan lembaga di lingkup pemerintahan. Beberapa di antaranya: Jamari Caniago sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Erick Thohir sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga, Afriansyah Noor sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Rohmat Marzuki sebagai Wakil Menteri Kehutanan, Faridah Faricha sebagai Wakil Menteri Koperasi. Pejabat Lembaga Negara: Angga Raka Prabowo sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, Muhammad Qodari sebagai Kepala Staf Kepresidenan,   Ahmad Dofiri sebagai Penasihat Khusus Presiden bidang Keamanan, Ketertiban Masyarakat, dan Reformasi Kepolisian, Nanik Sudaryati Deyang sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, Soni Sanjaya sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, Sara Sadiqah sebagai Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Dalam keppres tersebut ditegaskan, para pejabat yang diangkat berhak atas hak keuangan dan fasilitas lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.