Menkeu Purbaya memilih mengembangkan Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT) sebagai solusi rokok ilegal daripada pemusnahan. Langkah ini bertujuan membina pengusaha kecil dan menciptakan persaingan yang adil di industri tembakau. https://economy.okezone.com/read/2025/10/02/278/3173978/purbaya-pilih-kembangkan-kawasan-industri-tembakau-daripada-musnahkan-rokok-ilegalidhttps://economy.okezone.com/read/2025/10/02/278/3173978/purbaya-pilih-kembangkan-kawasan-industri-tembakau-daripada-musnahkan-rokok-ilegalhttps://economy.okezone.com/read/2025/10/02/278/3173978/purbaya-pilih-kembangkan-kawasan-industri-tembakau-daripada-musnahkan-rokok-ilegalKamis 02 Oktober 2025 14:18 WIBAnggie AriestaMenteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan tidak akan mengambil tindakan pemusnahan terhadap rokok ilegal . (Foto: Okezone.com/Kemenkeu)https://img.okezone.com/content/2025/10/02/278/3173978/purbaya-j5f3_large.jpgJAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan tidak akan mengambil tindakan pemusnahan terhadap rokok ilegal di sentra produksi, seperti Jawa Timur. Ia memilih untuk melakukan pembinaan. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pun tengah merancang pembentukan Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT) yang lebih intensif di daerah-daerah yang dicurigai menjadi pusat produksi rokok ilegal. "Kami sedang berencana untuk mengembangkan kawasan industri hasil tembakau yang lebih intensif lagi di daerah-daerah yang kita curigai jadi pusat-pusat produksi ilegal di dalam negeri," ungkapnya dalam press statement di Surabaya, Jawa Timur, Kamis (2/10/2025). Langkah ini diambil sebagai respons atas keluhan pelaku usaha kecil yang merasa kesulitan dalam mendapatkan pita cukai resmi, yang mendorong mereka memproduksi rokok ilegal. Menurutnya, pemusnahan rokok ilegal yang dilakukan selama ini adalah untuk melindungi pasar bagi pengusaha yang sudah patuh membayar cukai. "Kenapa dibinasakan? Ini kan ada yang bayar pajak ada yang nggak bayar pajak. Kalau yang bayar pajak diadu dengan yang nggak bayar cukai ya. Ya mereka rugi dong," jelas Purbaya. Oleh karena itu, Menkeu berjanji akan menjaga pasar dari kontaminasi barang selundupan sebagai kompensasi atas kebijakan cukai yang tidak naik.   Namun, Purbaya memastikan bahwa pemerintah tidak bertujuan mematikan para pengusaha kecil tersebut. Pembentukan KIHT di masa depan akan menjadi solusi untuk mengintegrasikan dan membina mereka. Di kawasan inilah Kemenkeu akan berdiskusi langsung dengan para pelaku usaha ilegal untuk mendefinisikan dan menentukan pola tarif cukai yang pas bagi mereka, sekaligus memberikan pembinaan secara intensif. Purbaya menegaskan tujuan utama kebijakan ini adalah memperkuat industri dan menciptakan tempat bermain (level playing field) yang lebih adil bagi semua pihak. Menkeu memastikan bahwa program pemberdayaan akan dilakukan, namun ada konsekuensi tegas setelah itu. "Tapi yang jelas kita tidak bertujuan menghancurkan industri rokok termasuk yang ilegal. Tapi kita akan memperkuat dan menciptakan tempat bermain yang lebih fair untuk semuanya," tegas Purbaya. "Akan diberdayakan. Tapi habis diberdayakan harus bayar pajak. Kalau nggak saya sikat, saya nggak ada ampun tuh," pungkasnya. JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan tidak akan mengambil tindakan pemusnahan terhadap rokok ilegal di sentra produksi, seperti Jawa Timur. Ia memilih untuk melakukan pembinaan. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pun tengah merancang pembentukan Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT) yang lebih intensif di daerah-daerah yang dicurigai menjadi pusat produksi rokok ilegal. "Kami sedang berencana untuk mengembangkan kawasan industri hasil tembakau yang lebih intensif lagi di daerah-daerah yang kita curigai jadi pusat-pusat produksi ilegal di dalam negeri," ungkapnya dalam press statement di Surabaya, Jawa Timur, Kamis (2/10/2025). Langkah ini diambil sebagai respons atas keluhan pelaku usaha kecil yang merasa kesulitan dalam mendapatkan pita cukai resmi, yang mendorong mereka memproduksi rokok ilegal. Menurutnya, pemusnahan rokok ilegal yang dilakukan selama ini adalah untuk melindungi pasar bagi pengusaha yang sudah patuh membayar cukai. "Kenapa dibinasakan? Ini kan ada yang bayar pajak ada yang nggak bayar pajak. Kalau yang bayar pajak diadu dengan yang nggak bayar cukai ya. Ya mereka rugi dong," jelas Purbaya. Oleh karena itu, Menkeu berjanji akan menjaga pasar dari kontaminasi barang selundupan sebagai kompensasi atas kebijakan cukai yang tidak naik.   Namun, Purbaya memastikan bahwa pemerintah tidak bertujuan mematikan para pengusaha kecil tersebut. Pembentukan KIHT di masa depan akan menjadi solusi untuk mengintegrasikan dan membina mereka. Di kawasan inilah Kemenkeu akan berdiskusi langsung dengan para pelaku usaha ilegal untuk mendefinisikan dan menentukan pola tarif cukai yang pas bagi mereka, sekaligus memberikan pembinaan secara intensif. Purbaya menegaskan tujuan utama kebijakan ini adalah memperkuat industri dan menciptakan tempat bermain (level playing field) yang lebih adil bagi semua pihak. Menkeu memastikan bahwa program pemberdayaan akan dilakukan, namun ada konsekuensi tegas setelah itu. "Tapi yang jelas kita tidak bertujuan menghancurkan industri rokok termasuk yang ilegal. Tapi kita akan memperkuat dan menciptakan tempat bermain yang lebih fair untuk semuanya," tegas Purbaya. "Akan diberdayakan. Tapi habis diberdayakan harus bayar pajak. Kalau nggak saya sikat, saya nggak ada ampun tuh," pungkasnya.