RUU BUMN disahkan menjadi UU, membentuk Badan Pengatur BUMN (BP BUMN) dan melarang menteri rangkap jabatan. UU ini juga mengatur dividen saham seri A, kesetaraan gender, dan perpajakan BUMN. https://economy.okezone.com/read/2025/10/03/320/3173977/badan-pengatur-bumn-disahkan-menteri-dilarang-rangkap-jabatanidhttps://economy.okezone.com/read/2025/10/03/320/3173977/badan-pengatur-bumn-disahkan-menteri-dilarang-rangkap-jabatanhttps://economy.okezone.com/read/2025/10/03/320/3173977/badan-pengatur-bumn-disahkan-menteri-dilarang-rangkap-jabatanJum'at 03 Oktober 2025 07:00 WIBFeby NovaliusKementerian BUMN Resmi Diubah Jadi Badan Pengatur BUMN. (Foto: OKezone.com/BUMN)https://img.okezone.com/content/2025/10/02/320/3173977/kementerian_bumn-7prW_large.pngJAKARTA - Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telah disahkan menjadi Undang-Undang (UU). Dengan keputusan ini maka ada sejumlah aturan baru terkait BUMN. Setidaknya ada 11 pokok utama yang tertuang dalam UU BUMN. Adapun 11 pokok pikiran itu sebagai berikut: 1. Pengaturan terkait lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang BUMN dengan nomenklatur Badan Pengatur BUMN yang selanjutnya disebut BP BUMN. Jadi tadi namanya Badan Pengatur BUMN yang selanjutnya disebut BP BUMN 2. Menambah kewenangan peran BP BUMN dalam mengoptimalkan peran BUMN. 3. Pengaturan dividen saham seri A dwi warna dikelola langsung oleh BP BUMN atas persetujuan Presiden. 4. Larangan rangkap jabatan untuk Menteri dan Wakil Menteri pada direksi, komisaris dan dewan pengawas BUMN sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025. 5. Menghapus ketentuan anggota direksi, anggota dewan komisaris dan dewan pengawas bukan merupakan penyelenggara negara.   6. Kesetaraan gender bagi karyawan BUMN yang menduduki jabatan direksi, komisaris dan jabatan manajerial di BUMN. 7. Perlakuan perpajakan atas transaksi yang melibatkan badan, holding operasional, holding investasi, atau pihak ketiga yang diatur dalam peraturan pemerintah. 8. Mengatur pengecualian pengurusan BUMN yang ditetapkan sebagai alat fiskal dari BP BUMN. 9. Pengaturan kewenangan pemeriksaan keuangan BUMN oleh badan pemeriksa keuangan. 10. Pengaturan mekanisme peralihan dari kementerian BUMN kepada BP BUMN. 11. Pengaturan jangka waktu rangkap jabatan menteri atau wakil menteri sebagai organ BUMN sejak putusan Mahkamah Konstitusi diucapkan, serta pengaturan substansial lainnya. Baca Selengkapnya: Tok! DPR Sahkan RUU BUMN Jadi UU pada Paripurna JAKARTA - Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telah disahkan menjadi Undang-Undang (UU). Dengan keputusan ini maka ada sejumlah aturan baru terkait BUMN. Setidaknya ada 11 pokok utama yang tertuang dalam UU BUMN. Adapun 11 pokok pikiran itu sebagai berikut: 1. Pengaturan terkait lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang BUMN dengan nomenklatur Badan Pengatur BUMN yang selanjutnya disebut BP BUMN. Jadi tadi namanya Badan Pengatur BUMN yang selanjutnya disebut BP BUMN 2. Menambah kewenangan peran BP BUMN dalam mengoptimalkan peran BUMN. 3. Pengaturan dividen saham seri A dwi warna dikelola langsung oleh BP BUMN atas persetujuan Presiden. 4. Larangan rangkap jabatan untuk Menteri dan Wakil Menteri pada direksi, komisaris dan dewan pengawas BUMN sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025. 5. Menghapus ketentuan anggota direksi, anggota dewan komisaris dan dewan pengawas bukan merupakan penyelenggara negara.   6. Kesetaraan gender bagi karyawan BUMN yang menduduki jabatan direksi, komisaris dan jabatan manajerial di BUMN. 7. Perlakuan perpajakan atas transaksi yang melibatkan badan, holding operasional, holding investasi, atau pihak ketiga yang diatur dalam peraturan pemerintah. 8. Mengatur pengecualian pengurusan BUMN yang ditetapkan sebagai alat fiskal dari BP BUMN. 9. Pengaturan kewenangan pemeriksaan keuangan BUMN oleh badan pemeriksa keuangan. 10. Pengaturan mekanisme peralihan dari kementerian BUMN kepada BP BUMN. 11. Pengaturan jangka waktu rangkap jabatan menteri atau wakil menteri sebagai organ BUMN sejak putusan Mahkamah Konstitusi diucapkan, serta pengaturan substansial lainnya. Baca Selengkapnya: Tok! DPR Sahkan RUU BUMN Jadi UU pada Paripurna