Badan Gizi Nasional (BGN) menyatakan Peraturan Presiden (Perpres) mengenai tata kelola program Makan Bergizi (MBG) akan segera rampung. https://economy.okezone.com/read/2025/10/03/320/3174321/perpres-tata-kelola-program-mbg-segera-terbit-pekan-iniidhttps://economy.okezone.com/read/2025/10/03/320/3174321/perpres-tata-kelola-program-mbg-segera-terbit-pekan-inihttps://economy.okezone.com/read/2025/10/03/320/3174321/perpres-tata-kelola-program-mbg-segera-terbit-pekan-iniJum'at 03 Oktober 2025 20:37 WIBDinar Fitra MaghiszhaKepala Badan Pangan soal Tata Kelola MBG (Foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2025/10/03/320/3174321/kepala_badan_pangan-4FCD_large.jpgJAKARTA - Badan Gizi Nasional (BGN) menyatakan Peraturan Presiden (Perpres) mengenai tata kelola program Makan Bergizi (MBG) akan segera rampung.  Kepala BGN Dadan Hindayana memperkirakan aturan ini rampung minggu ini untuk memastikan kejelasan pembagian tugas antarinstansi.  “Saya kira Perpres soal tata kelola minggu ini sudah akan selesai. Di dalam Perpres itu diatur peran, fungsi, tugas masing-masing instansi kementerian termasuk Pemda,” ujarnya saat ditemui di Kantor Dewan Ekonomi Nasional, Jakarta Pusat, Jumat (3/10/2025) Aturan itu, kata Dadan, akan menjadi pedoman bagi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam menjalankan peran masing-masing. Menurut Dadan, BGN akan berperan sebagai penyelenggara dan pelaksana program MBG, sementara pengawasan berada di bawah Kementerian Kesehatan.  “Jadi di situ akan terlihat bahwa BGN tugasnya penyelenggara melakukan intervensi, kemudian pengawasan itu tugasnya Kementerian Kesehatan,” katanya.   Selain itu, penyaluran program yang menyasar ibu hamil dan anak akan melibatkan Kementerian Kependudukan dan Pembinaan Keluarga.  Dadan menambahkan pemerintah daerah bertugas menyiapkan infrastruktur sekaligus melakukan pembinaan terhadap peternak, petani, dan nelayan di wilayah masing-masing. Di sisi lain, Kementerian Pertanian, lanjut Dadan, akan memperkuat produksi pangan, demikian juga Kementerian Kelautan dan Perikanan bertanggung jawab sesuai bidangnya.  “Adanya Perpres itu masing-masing pihak tidak akan lagi gamang, karena sudah ada perannya masing-masing dan seluruhnya akan dikoordinasikan oleh tim koordinasi,” ungkap Dadan. Sementara itu, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan bakal terus memantau pelaksanaan MBG agar sesuai dengan data. “Kami lakukan pengecekan fisik, kami bangun tim juga dari DEN sehingga kita tidak hanya menerima laporan, sehingga Presiden dapat laporan dengan data akurat sehingga pengambilan keputusan juga bisa akurat,” jelasnya. Menurut Luhut, progres serapan anggaran program MBG saat ini juga telah berdampak terhadap penyediaan lapangan kerja.  “Kalau saya tidak keliru tadi penyerapan lapangan kerja sudah 380 ribu, itu saya kira membantu sekali dalam keadaan ekonomi dunia yang tidak menentu sekarang ini,” pungkasnya. JAKARTA - Badan Gizi Nasional (BGN) menyatakan Peraturan Presiden (Perpres) mengenai tata kelola program Makan Bergizi (MBG) akan segera rampung.  Kepala BGN Dadan Hindayana memperkirakan aturan ini rampung minggu ini untuk memastikan kejelasan pembagian tugas antarinstansi.  “Saya kira Perpres soal tata kelola minggu ini sudah akan selesai. Di dalam Perpres itu diatur peran, fungsi, tugas masing-masing instansi kementerian termasuk Pemda,” ujarnya saat ditemui di Kantor Dewan Ekonomi Nasional, Jakarta Pusat, Jumat (3/10/2025) Aturan itu, kata Dadan, akan menjadi pedoman bagi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam menjalankan peran masing-masing. Menurut Dadan, BGN akan berperan sebagai penyelenggara dan pelaksana program MBG, sementara pengawasan berada di bawah Kementerian Kesehatan.  “Jadi di situ akan terlihat bahwa BGN tugasnya penyelenggara melakukan intervensi, kemudian pengawasan itu tugasnya Kementerian Kesehatan,” katanya.   Selain itu, penyaluran program yang menyasar ibu hamil dan anak akan melibatkan Kementerian Kependudukan dan Pembinaan Keluarga.  Dadan menambahkan pemerintah daerah bertugas menyiapkan infrastruktur sekaligus melakukan pembinaan terhadap peternak, petani, dan nelayan di wilayah masing-masing. Di sisi lain, Kementerian Pertanian, lanjut Dadan, akan memperkuat produksi pangan, demikian juga Kementerian Kelautan dan Perikanan bertanggung jawab sesuai bidangnya.  “Adanya Perpres itu masing-masing pihak tidak akan lagi gamang, karena sudah ada perannya masing-masing dan seluruhnya akan dikoordinasikan oleh tim koordinasi,” ungkap Dadan. Sementara itu, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan bakal terus memantau pelaksanaan MBG agar sesuai dengan data. “Kami lakukan pengecekan fisik, kami bangun tim juga dari DEN sehingga kita tidak hanya menerima laporan, sehingga Presiden dapat laporan dengan data akurat sehingga pengambilan keputusan juga bisa akurat,” jelasnya. Menurut Luhut, progres serapan anggaran program MBG saat ini juga telah berdampak terhadap penyediaan lapangan kerja.  “Kalau saya tidak keliru tadi penyerapan lapangan kerja sudah 380 ribu, itu saya kira membantu sekali dalam keadaan ekonomi dunia yang tidak menentu sekarang ini,” pungkasnya.