Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono merapat ke Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg), Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (3/10/2025). https://economy.okezone.com/read/2025/10/03/470/3174266/pak-bas-lapor-progres-ikn-ke-istana-persiapan-ibu-kota-politik-2028idhttps://economy.okezone.com/read/2025/10/03/470/3174266/pak-bas-lapor-progres-ikn-ke-istana-persiapan-ibu-kota-politik-2028https://economy.okezone.com/read/2025/10/03/470/3174266/pak-bas-lapor-progres-ikn-ke-istana-persiapan-ibu-kota-politik-2028Jum'at 03 Oktober 2025 16:53 WIBBinti MufaridaKepala Badan Otorita IKN (Foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2025/10/03/470/3174266/kepala_badan_otorita_ikn-7CYV_large.jpgJAKARTA - Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono merapat ke Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg), Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (3/10/2025). Basuki bertemu Wakil Menteri Sekretariat Negara (Wamensesneg) Juri Ardiantoro dan Bambang Eko Suharyanto untuk melaporkan perkembangan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). "Hari ini saya berkunjung ke @kemensetneg.ri dan bertemu dengan dua Wakil Menteri Sekretaris Negara, Bapak Juri Ardiantoro dan Bapak Bambang Eko Suharyanto," tulis Basuki lewat akun media sosial Instagram miliknya @basukihadimuljono. Basuki mengungkapkan laporan ini khusus pasca diterbitkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025. Dia memaparkan status terkini pembangunan serta rencana program periode 2026–2028 yang difokuskan pada penyelesaian kawasan legislatif dan yudikatif sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. "Pada kesempatan ini saya melaporkan status dan progres pembangunan Ibu Kota Nusantara pasca terbitnya Perpres 79/2025, sekaligus menyampaikan rencana program 2026–2028 yang difokuskan pada penyelesaian kawasan legislatif dan yudikatif sesuai arahan Bapak Presiden Prabowo," jelasnya. Lebih lanjut, Basuki mengatakan pentingnya koordinasi erat ini untuk memastikan seluruh tahapan pembangunan berjalan sesuai target.    Terutama, kata Basuki, difokuskan pada penyelesaian kawasan legislatif dan yudikatif, sebagai bagian dari upaya menyiapkan Nusantara sebagai Ibu Kota Politik Indonesia pada tahun 2028. "Dengan koordinasi erat bersama Kementerian Sekretariat Negara, kami optimis Nusantara dapat dipersiapkan sebagai Ibu Kota Politik Indonesia yang modern, inklusif, dan siap menjalankan sistem pemerintahan yang lengkap pada 2028," pungkasnya. JAKARTA - Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono merapat ke Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg), Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (3/10/2025). Basuki bertemu Wakil Menteri Sekretariat Negara (Wamensesneg) Juri Ardiantoro dan Bambang Eko Suharyanto untuk melaporkan perkembangan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). "Hari ini saya berkunjung ke @kemensetneg.ri dan bertemu dengan dua Wakil Menteri Sekretaris Negara, Bapak Juri Ardiantoro dan Bapak Bambang Eko Suharyanto," tulis Basuki lewat akun media sosial Instagram miliknya @basukihadimuljono. Basuki mengungkapkan laporan ini khusus pasca diterbitkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025. Dia memaparkan status terkini pembangunan serta rencana program periode 2026–2028 yang difokuskan pada penyelesaian kawasan legislatif dan yudikatif sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. "Pada kesempatan ini saya melaporkan status dan progres pembangunan Ibu Kota Nusantara pasca terbitnya Perpres 79/2025, sekaligus menyampaikan rencana program 2026–2028 yang difokuskan pada penyelesaian kawasan legislatif dan yudikatif sesuai arahan Bapak Presiden Prabowo," jelasnya. Lebih lanjut, Basuki mengatakan pentingnya koordinasi erat ini untuk memastikan seluruh tahapan pembangunan berjalan sesuai target.    Terutama, kata Basuki, difokuskan pada penyelesaian kawasan legislatif dan yudikatif, sebagai bagian dari upaya menyiapkan Nusantara sebagai Ibu Kota Politik Indonesia pada tahun 2028. "Dengan koordinasi erat bersama Kementerian Sekretariat Negara, kami optimis Nusantara dapat dipersiapkan sebagai Ibu Kota Politik Indonesia yang modern, inklusif, dan siap menjalankan sistem pemerintahan yang lengkap pada 2028," pungkasnya.