Hashim Djojohadikusumo, mengungkap fakta mengejutkan soal dirinya dan Presiden Prabowo yang pernah ditawari suap https://economy.okezone.com/read/2025/10/18/320/3177606/cerita-hashim-ada-yang-telepon-prabowo-mau-sogok-rp25-triliunidhttps://economy.okezone.com/read/2025/10/18/320/3177606/cerita-hashim-ada-yang-telepon-prabowo-mau-sogok-rp25-triliunhttps://economy.okezone.com/read/2025/10/18/320/3177606/cerita-hashim-ada-yang-telepon-prabowo-mau-sogok-rp25-triliunSabtu 18 Oktober 2025 14:20 WIBIqbal Dwi PurnamaCerita Hashim, Ada yang Telepon Prabowo Mau Sogok Rp25 Triliun. (Foto: Okezone.com/MPI)https://img.okezone.com/content/2025/10/18/320/3177606/hashim-71ME_large.jpgJAKARTA – Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, mengungkap fakta mengejutkan soal dirinya dan Presiden Prabowo yang pernah ditawari suap masing-masing USD1,5 miliar dan USD1 miliar. Keduanya menolak, sebagai wujud komitmen dalam memerangi korupsi dan menjaga integritas negara. Hashim menceritakan ada beberapa pihak yang hendak menyogok dirinya dan Presiden Prabowo dengan nilai miliaran dolar. Namun, tawaran tersebut ditolak sebagai bentuk komitmen pemberantasan korupsi. "Saya ditelepon Pak Prabowo beberapa bulan lalu. ‘Saya mau disogok orang,’ (kata Prabowo). ‘Berapa?’ ‘USD1 miliar.’ Orang nekat, Presiden mau disogok USD1 miliar," kata Hashim dalam acara Doa Bersama Forum Masyarakat Indonesia Emas (Formas) di Jakarta, Sabtu (18/10/2025). "Saya datang ke Prabowo, saya juga baru mau disogok USD1,5 miliar. Saya bukan pejabat, mau dikasih USD1,5 miliar, itu sekitar Rp25 triliun," ujarnya. Menurut Hashim, kejadian tersebut terjadi di tengah gencarnya pemberantasan korupsi yang dilakukan Presiden Prabowo. Seperti saat ini, ada 3,7 juta hektare hutan lindung yang digunakan secara ilegal oleh perusahaan sawit. Hashim mengatakan, Presiden Prabowo telah mengambil tindakan dan mengembalikan hutan lindung tersebut menjadi milik pemerintah. Tindakan ini dinilai akan menguntungkan negara dari sisi tambahan pendapatan.   "Ternyata dilaporkan 3,7 juta hektare hutan lindung dirampas, dicuri oleh pengusaha nakal, dan ditanami kebun sawit. Semua ilegal, tidak bayar PBB, royalti, negara dapat nol," ujarnya. Hashim mengatakan, berdasarkan laporan dari Kejaksaan Agung dan BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan), aktivitas ilegal ini sudah berlangsung selama puluhan tahun. Namun, baru mendapatkan penindakan belakangan ini. "Prabowo kaget, disuruh dikaji lagi (oleh Kejagung dan BPKP). Kalau benar melakukan pelanggaran, harus ditindak. Sekarang 3,7 juta hektare sudah dikuasai kembali oleh negara," sambungnya. JAKARTA – Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, mengungkap fakta mengejutkan soal dirinya dan Presiden Prabowo yang pernah ditawari suap masing-masing USD1,5 miliar dan USD1 miliar. Keduanya menolak, sebagai wujud komitmen dalam memerangi korupsi dan menjaga integritas negara. Hashim menceritakan ada beberapa pihak yang hendak menyogok dirinya dan Presiden Prabowo dengan nilai miliaran dolar. Namun, tawaran tersebut ditolak sebagai bentuk komitmen pemberantasan korupsi. "Saya ditelepon Pak Prabowo beberapa bulan lalu. ‘Saya mau disogok orang,’ (kata Prabowo). ‘Berapa?’ ‘USD1 miliar.’ Orang nekat, Presiden mau disogok USD1 miliar," kata Hashim dalam acara Doa Bersama Forum Masyarakat Indonesia Emas (Formas) di Jakarta, Sabtu (18/10/2025). "Saya datang ke Prabowo, saya juga baru mau disogok USD1,5 miliar. Saya bukan pejabat, mau dikasih USD1,5 miliar, itu sekitar Rp25 triliun," ujarnya. Menurut Hashim, kejadian tersebut terjadi di tengah gencarnya pemberantasan korupsi yang dilakukan Presiden Prabowo. Seperti saat ini, ada 3,7 juta hektare hutan lindung yang digunakan secara ilegal oleh perusahaan sawit. Hashim mengatakan, Presiden Prabowo telah mengambil tindakan dan mengembalikan hutan lindung tersebut menjadi milik pemerintah. Tindakan ini dinilai akan menguntungkan negara dari sisi tambahan pendapatan.   "Ternyata dilaporkan 3,7 juta hektare hutan lindung dirampas, dicuri oleh pengusaha nakal, dan ditanami kebun sawit. Semua ilegal, tidak bayar PBB, royalti, negara dapat nol," ujarnya. Hashim mengatakan, berdasarkan laporan dari Kejaksaan Agung dan BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan), aktivitas ilegal ini sudah berlangsung selama puluhan tahun. Namun, baru mendapatkan penindakan belakangan ini. "Prabowo kaget, disuruh dikaji lagi (oleh Kejagung dan BPKP). Kalau benar melakukan pelanggaran, harus ditindak. Sekarang 3,7 juta hektare sudah dikuasai kembali oleh negara," sambungnya.