Rosan Perkasa Roeslani menegaskan komitmen ketat untuk memberantas praktik korupsi di Badan Usaha Milik Negara (BUMN). https://economy.okezone.com/read/2025/10/20/320/3177964/komisaris-tak-dapat-bonus-bos-danantara-sikat-habis-praktik-korupsi-bumnidhttps://economy.okezone.com/read/2025/10/20/320/3177964/komisaris-tak-dapat-bonus-bos-danantara-sikat-habis-praktik-korupsi-bumnhttps://economy.okezone.com/read/2025/10/20/320/3177964/komisaris-tak-dapat-bonus-bos-danantara-sikat-habis-praktik-korupsi-bumnSenin 20 Oktober 2025 13:23 WIBDinar Fitra MaghiszhaKomisaris Tak Dapat Bonus, Bos Danantara Sikat Habis Praktik Korupsi BUMN (Foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2025/10/20/320/3177964/rosan-wifC_large.jpgJAKARTA - CEO Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia) Rosan Perkasa Roeslani menegaskan komitmen ketat untuk memberantas praktik korupsi di Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Rosan menekankan Danantara memiliki kebijakan zero tolerance terhadap segala bentuk korupsi dan manipulasi laporan keuangan di bawah pengelolaannya. “Di bawah Danantara, saya punya zero tolerance terhadap korupsi dan yang lain-lain. Kita tidak segan-segan untuk mengambil tindakan semaksimal mungkin,” ujar Rosan dalam acara HIPMI-Danantara Indonesia Business Forum, Jakarta, Senin (20/10/2025). Rosan mengungkapkan pihaknya telah mengambil langkah korektif terhadap praktik lama di sejumlah perusahaan BUMN, termasuk kebiasaan memberikan tantiem atau bonus kepada komisaris.  Menurutnya, pemberian bonus kepada komisaris tidak sesuai dengan fungsi pengawasan yang seharusnya bersifat independen. “Kalau kita lihat di negara lain, tidak ada komisaris atau non-executive director yang dapat bonus. Karena fungsi mereka adalah pengawasan,” tegasnya. “Dulu ada yang dorong profit tinggi dengan cara mempercantik buku, kadang-kadang sampai berani melakukan fraud,” kata Rosan.   Rosan menegaskan, Danantara siap melakukan audit menyeluruh terhadap laporan keuangan perusahaan BUMN yang dinilai tidak akurat.  Langkah ini, menurut Rosan, menjadi bagian dari komitmen transparansi dan perbaikan tata kelola.  Rosan menyebut langkah ini diambil berdasarkan mandat langsung dari Presiden Prabowo Subianto agar pengelolaan Danantara selalu berpihak kepada kepentingan rakyat.  “Ini yang kita lakukan sekarang, dengan segala risikonya. Tapi patokan saya hanya satu, semua kebijakan harus berpihak pada kepentingan rakyat Indonesia,” jelasnya. JAKARTA - CEO Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia) Rosan Perkasa Roeslani menegaskan komitmen ketat untuk memberantas praktik korupsi di Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Rosan menekankan Danantara memiliki kebijakan zero tolerance terhadap segala bentuk korupsi dan manipulasi laporan keuangan di bawah pengelolaannya. “Di bawah Danantara, saya punya zero tolerance terhadap korupsi dan yang lain-lain. Kita tidak segan-segan untuk mengambil tindakan semaksimal mungkin,” ujar Rosan dalam acara HIPMI-Danantara Indonesia Business Forum, Jakarta, Senin (20/10/2025). Rosan mengungkapkan pihaknya telah mengambil langkah korektif terhadap praktik lama di sejumlah perusahaan BUMN, termasuk kebiasaan memberikan tantiem atau bonus kepada komisaris.  Menurutnya, pemberian bonus kepada komisaris tidak sesuai dengan fungsi pengawasan yang seharusnya bersifat independen. “Kalau kita lihat di negara lain, tidak ada komisaris atau non-executive director yang dapat bonus. Karena fungsi mereka adalah pengawasan,” tegasnya. “Dulu ada yang dorong profit tinggi dengan cara mempercantik buku, kadang-kadang sampai berani melakukan fraud,” kata Rosan.   Rosan menegaskan, Danantara siap melakukan audit menyeluruh terhadap laporan keuangan perusahaan BUMN yang dinilai tidak akurat.  Langkah ini, menurut Rosan, menjadi bagian dari komitmen transparansi dan perbaikan tata kelola.  Rosan menyebut langkah ini diambil berdasarkan mandat langsung dari Presiden Prabowo Subianto agar pengelolaan Danantara selalu berpihak kepada kepentingan rakyat.  “Ini yang kita lakukan sekarang, dengan segala risikonya. Tapi patokan saya hanya satu, semua kebijakan harus berpihak pada kepentingan rakyat Indonesia,” jelasnya.