Pendapatan daerah menunjukkan tren yang baik. Tapi kita perlu dorong percepatan realisasi belanja https://economy.okezone.com/read/2025/10/20/320/3178072/realisasi-belanja-daerah-baru-56-purbaya-jangan-cuma-diparkiridhttps://economy.okezone.com/read/2025/10/20/320/3178072/realisasi-belanja-daerah-baru-56-purbaya-jangan-cuma-diparkirhttps://economy.okezone.com/read/2025/10/20/320/3178072/realisasi-belanja-daerah-baru-56-purbaya-jangan-cuma-diparkirSenin 20 Oktober 2025 19:24 WIBFeby NovaliusRealisasi pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 kini menjadi sorotan. (Foto: Okezone.com/Freepik) https://img.okezone.com/content/2025/10/20/320/3178072/serapan_anggaran-sEwc_large.pngJAKARTA – Realisasi pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 kini menjadi sorotan. Pasalnya, pendapatan pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota baru mencapai 70,27% atau Rp949,97 triliun. Meski demikian, realisasi hingga 30 September 2025 ini lebih tinggi dibanding periode yang sama tahun 2024, yang sebesar Rp918,98 triliun atau 67,82%. “Pendapatan daerah menunjukkan tren yang baik. Tapi kita perlu dorong percepatan realisasi belanja agar manfaatnya segera dirasakan masyarakat,” ujar Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah 2025 bersama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (20/10/2025). Tito menjelaskan, peningkatan pendapatan terutama terlihat di tingkat kabupaten dan kota. Kabupaten mencatat realisasi sebesar Rp558,32 triliun (70,19%), naik dari tahun sebelumnya sebesar Rp519,74 triliun (65,19%). Kota juga tumbuh menjadi Rp132,76 triliun (71,12%), dari sebelumnya Rp120,32 triliun (67,90%). “Ini catatan positif bagi rekan-rekan di kabupaten dan kota,” kata Tito. Namun, di tingkat provinsi terjadi sedikit penurunan. Realisasi pendapatan tercatat 70% (Rp258,97 triliun), lebih rendah dibanding tahun 2024 yang sebesar 73% (Rp278,92 triliun). “Mohon maaf teman-teman gubernur, ini jadi bahan evaluasi bersama,” imbuhnya.   Di sisi lain, Tito menyoroti bahwa realisasi belanja daerah masih rendah. Hingga akhir September 2025, total belanja gabungan provinsi, kabupaten, dan kota baru mencapai Rp770,13 triliun atau 56,07%. Rinciannya: Belanja kabupaten: Rp456,24 triliun (56,16%) dan Belanja kota: Rp106,22 triliun (56,66%) Menurut Tito, percepatan belanja penting untuk menggerakkan ekonomi daerah, menjaga inflasi, dan mendukung target pembangunan nasional. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa turut mengingatkan agar pemerintah daerah tidak menunda belanja hingga akhir tahun. “Uang daerah jangan hanya parkir di kas daerah. Belanjakan dengan bijak dan segera untuk masyarakat,” tegasnya. Purbaya juga mendorong agar dana daerah disimpan di bank daerah, bukan di bank nasional yang berpusat di Jakarta, agar perputaran uang tetap hidup di daerah. “Kalau uangnya disimpan di bank Jakarta, daerah akan kering,” ujarnya. JAKARTA – Realisasi pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 kini menjadi sorotan. Pasalnya, pendapatan pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota baru mencapai 70,27% atau Rp949,97 triliun. Meski demikian, realisasi hingga 30 September 2025 ini lebih tinggi dibanding periode yang sama tahun 2024, yang sebesar Rp918,98 triliun atau 67,82%. “Pendapatan daerah menunjukkan tren yang baik. Tapi kita perlu dorong percepatan realisasi belanja agar manfaatnya segera dirasakan masyarakat,” ujar Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah 2025 bersama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (20/10/2025). Tito menjelaskan, peningkatan pendapatan terutama terlihat di tingkat kabupaten dan kota. Kabupaten mencatat realisasi sebesar Rp558,32 triliun (70,19%), naik dari tahun sebelumnya sebesar Rp519,74 triliun (65,19%). Kota juga tumbuh menjadi Rp132,76 triliun (71,12%), dari sebelumnya Rp120,32 triliun (67,90%). “Ini catatan positif bagi rekan-rekan di kabupaten dan kota,” kata Tito. Namun, di tingkat provinsi terjadi sedikit penurunan. Realisasi pendapatan tercatat 70% (Rp258,97 triliun), lebih rendah dibanding tahun 2024 yang sebesar 73% (Rp278,92 triliun). “Mohon maaf teman-teman gubernur, ini jadi bahan evaluasi bersama,” imbuhnya.   Di sisi lain, Tito menyoroti bahwa realisasi belanja daerah masih rendah. Hingga akhir September 2025, total belanja gabungan provinsi, kabupaten, dan kota baru mencapai Rp770,13 triliun atau 56,07%. Rinciannya: Belanja kabupaten: Rp456,24 triliun (56,16%) dan Belanja kota: Rp106,22 triliun (56,66%) Menurut Tito, percepatan belanja penting untuk menggerakkan ekonomi daerah, menjaga inflasi, dan mendukung target pembangunan nasional. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa turut mengingatkan agar pemerintah daerah tidak menunda belanja hingga akhir tahun. “Uang daerah jangan hanya parkir di kas daerah. Belanjakan dengan bijak dan segera untuk masyarakat,” tegasnya. Purbaya juga mendorong agar dana daerah disimpan di bank daerah, bukan di bank nasional yang berpusat di Jakarta, agar perputaran uang tetap hidup di daerah. “Kalau uangnya disimpan di bank Jakarta, daerah akan kering,” ujarnya.