Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan tidak ada Bantuan Subsidi Upah (BSU) lagi hingga akhir tahun ini. https://economy.okezone.com/read/2025/10/29/320/3179992/yah-bsu-tahap-ii-dipastikan-tidak-cairidhttps://economy.okezone.com/read/2025/10/29/320/3179992/yah-bsu-tahap-ii-dipastikan-tidak-cairhttps://economy.okezone.com/read/2025/10/29/320/3179992/yah-bsu-tahap-ii-dipastikan-tidak-cairRabu 29 Oktober 2025 09:49 WIBFeby NovaliusPencairan BSU yang beredar di media sosial (medsos) tidak benar. (Foto: Okezone.com/Aldhi Chandra)https://img.okezone.com/content/2025/10/29/320/3179992/bsu-pR1d_large.jpgJAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan tidak ada Bantuan Subsidi Upah (BSU) lagi hingga akhir tahun ini. Dirinya memastikan bahwa informasi terkait BSU yang beredar di media sosial (medsos) tidak benar. "BSU tahap II tidak ada. Yang beredar di media itu tidak betul," ujarnya, Rabu (29/10/2025). Memang ada kajian soal pencairan BSU untuk pekerja di kuartal III dan kuartal IV-2025. Namun, kata Yassierli, BSU sampai saat ini diberikan pada Juni dan Juli 2025. “Sampai sekarang belum ada arahan atau kebijakan khusus terkait BSU tahap II,” ujar Yassierli. Sebelumnya, aturan terkait BSU sudah diatur melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah bagi Pekerja/Buruh.   Dalam Permenaker tersebut, pekerja/buruh yang mendapatkan BSU harus memenuhi sejumlah persyaratan, seperti: warga negara Indonesia dengan kepemilikan Nomor Induk Kependudukan (NIK); peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan April 2025; dan menerima gaji/upah paling banyak sebesar Rp3,5 juta per bulan. Selain itu, bantuan pemerintah berupa subsidi gaji/upah diberikan dalam bentuk uang sebesar Rp300 ribu per bulan untuk dua bulan yang dibayarkan sekaligus. Bantuan ini diberikan berdasarkan jumlah pekerja/buruh yang memenuhi persyaratan tersebut dan ketersediaan pagu anggaran dalam daftar isian pelaksanaan anggaran Kementerian Ketenagakerjaan. JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan tidak ada Bantuan Subsidi Upah (BSU) lagi hingga akhir tahun ini. Dirinya memastikan bahwa informasi terkait BSU yang beredar di media sosial (medsos) tidak benar. "BSU tahap II tidak ada. Yang beredar di media itu tidak betul," ujarnya, Rabu (29/10/2025). Memang ada kajian soal pencairan BSU untuk pekerja di kuartal III dan kuartal IV-2025. Namun, kata Yassierli, BSU sampai saat ini diberikan pada Juni dan Juli 2025. “Sampai sekarang belum ada arahan atau kebijakan khusus terkait BSU tahap II,” ujar Yassierli. Sebelumnya, aturan terkait BSU sudah diatur melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah bagi Pekerja/Buruh.   Dalam Permenaker tersebut, pekerja/buruh yang mendapatkan BSU harus memenuhi sejumlah persyaratan, seperti: warga negara Indonesia dengan kepemilikan Nomor Induk Kependudukan (NIK); peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan April 2025; dan menerima gaji/upah paling banyak sebesar Rp3,5 juta per bulan. Selain itu, bantuan pemerintah berupa subsidi gaji/upah diberikan dalam bentuk uang sebesar Rp300 ribu per bulan untuk dua bulan yang dibayarkan sekaligus. Bantuan ini diberikan berdasarkan jumlah pekerja/buruh yang memenuhi persyaratan tersebut dan ketersediaan pagu anggaran dalam daftar isian pelaksanaan anggaran Kementerian Ketenagakerjaan.