Pemerintah tengah membahas penyelesaian utang proyek Kereta Cepat Jakarta??"Bandung (Whoosh) secara teknis. https://economy.okezone.com/read/2025/11/05/320/3181561/prabowo-pasang-badan-airlangga-ungkap-cara-bayar-utang-kereta-cepat-whooshidhttps://economy.okezone.com/read/2025/11/05/320/3181561/prabowo-pasang-badan-airlangga-ungkap-cara-bayar-utang-kereta-cepat-whooshhttps://economy.okezone.com/read/2025/11/05/320/3181561/prabowo-pasang-badan-airlangga-ungkap-cara-bayar-utang-kereta-cepat-whooshRabu 05 November 2025 16:10 WIBAnggie AriestaPrabowo Pasang Badan, Airlangga Ungkap Cara Bayar Utang Kereta Cepat Whoosh (Foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2025/11/05/320/3181561/whoosh-nLj4_large.pngJAKARTA - Pemerintah tengah membahas penyelesaian utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh) secara teknis antar kementerian dan lembaga terkait. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pembahasan dilakukan untuk mencari solusi terbaik, termasuk bersama Danantara. “Kita sedang bahas, nanti tentu akan dipercarakan secara teknis antar kementerian dan juga dengan solusi dengan Danantara,” ujar Airlangga saat ditemui di kantornya, Jakarta, Rabu (5/11/2025). Ketika ditanya apakah penyelesaian utang proyek tersebut akan menggunakan APBN, Airlangga menegaskan bahwa mekanismenya akan mengikuti skema korporasi. “Ya, kalau korporasi kan banyak cara,” ujarnya singkat. Dengan demikian, pemerintah masih mengkaji opsi penyelesaian tanpa terburu-buru menggunakan dana APBN, dengan mempertimbangkan keberlanjutan finansial proyek strategis nasional tersebut. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintah akan bertanggung jawab terhadap keberlanjutan proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh), termasuk terkait kewajiban keuangan yang menyertainya. “Pemerintah bertanggung jawab karena ini proyek strategis nasional. Kita akan cari solusi terbaik yang tidak memberatkan negara, tapi juga memastikan proyek ini terus berjalan dan memberi manfaat ekonomi,” kata Presiden Prabowo kemarin.   Proyek Kereta Cepat Whoosh merupakan salah satu proyek infrastruktur unggulan yang diharapkan dapat mendorong konektivitas antarwilayah dan memperkuat pertumbuhan ekonomi kawasan. Pemerintah saat ini tengah menyiapkan langkah-langkah restrukturisasi pembiayaan agar proyek tersebut dapat tetap beroperasi secara berkelanjutan tanpa mengganggu stabilitas fiskal. JAKARTA - Pemerintah tengah membahas penyelesaian utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh) secara teknis antar kementerian dan lembaga terkait. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pembahasan dilakukan untuk mencari solusi terbaik, termasuk bersama Danantara. “Kita sedang bahas, nanti tentu akan dipercarakan secara teknis antar kementerian dan juga dengan solusi dengan Danantara,” ujar Airlangga saat ditemui di kantornya, Jakarta, Rabu (5/11/2025). Ketika ditanya apakah penyelesaian utang proyek tersebut akan menggunakan APBN, Airlangga menegaskan bahwa mekanismenya akan mengikuti skema korporasi. “Ya, kalau korporasi kan banyak cara,” ujarnya singkat. Dengan demikian, pemerintah masih mengkaji opsi penyelesaian tanpa terburu-buru menggunakan dana APBN, dengan mempertimbangkan keberlanjutan finansial proyek strategis nasional tersebut. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintah akan bertanggung jawab terhadap keberlanjutan proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh), termasuk terkait kewajiban keuangan yang menyertainya. “Pemerintah bertanggung jawab karena ini proyek strategis nasional. Kita akan cari solusi terbaik yang tidak memberatkan negara, tapi juga memastikan proyek ini terus berjalan dan memberi manfaat ekonomi,” kata Presiden Prabowo kemarin.   Proyek Kereta Cepat Whoosh merupakan salah satu proyek infrastruktur unggulan yang diharapkan dapat mendorong konektivitas antarwilayah dan memperkuat pertumbuhan ekonomi kawasan. Pemerintah saat ini tengah menyiapkan langkah-langkah restrukturisasi pembiayaan agar proyek tersebut dapat tetap beroperasi secara berkelanjutan tanpa mengganggu stabilitas fiskal.