Pelaksanaan redenominasi tidak akan dilakukan dalam waktu dekat, setidaknya bukan tahun ini maupun tahun depan. https://economy.okezone.com/read/2025/11/10/320/3182722/purbaya-redenominasi-rupiah-bukan-sekarang-ataupun-tahun-depanidhttps://economy.okezone.com/read/2025/11/10/320/3182722/purbaya-redenominasi-rupiah-bukan-sekarang-ataupun-tahun-depanhttps://economy.okezone.com/read/2025/11/10/320/3182722/purbaya-redenominasi-rupiah-bukan-sekarang-ataupun-tahun-depanSenin 10 November 2025 20:48 WIBAnggie AriestaMenteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa kebijakan redenominasi rupiah merupakan kewenangan Bank Indonesia. (Foto: Okezone.com/Kemenkeu)https://img.okezone.com/content/2025/11/10/320/3182722/purbaya-YIEG_large.jpgJAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa kebijakan redenominasi rupiah merupakan kewenangan Bank Indonesia (BI), bukan Kementerian Keuangan. Menurutnya, pelaksanaan redenominasi tidak akan dilakukan dalam waktu dekat, setidaknya bukan tahun ini maupun tahun depan. “Redenom itu kebijakan bank sentral, dan mereka akan menerapkannya sesuai dengan kebutuhan pada waktunya. Tapi nggak sekarang, nggak tahun depan,” ujar Purbaya kepada wartawan di Surabaya, Senin (10/11/2025). Purbaya juga menepis anggapan bahwa Kementerian Keuangan menjadi pihak utama dalam mendorong redenominasi rupiah. Ia menegaskan bahwa keputusan tersebut sepenuhnya akan ditentukan oleh BI sebagai otoritas moneter. “Saya nggak tahu, itu bukan Menteri Keuangan tapi urusan bank sentral. Kan bank sentral sudah kasih pernyataan tadi. Jadi jangan saya yang digebukin, saya digebukin terus,” kata Purbaya sambil berkelakar. Sebelumnya, Bank Indonesia telah menyampaikan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) Redenominasi Rupiah sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Jangka Menengah 2025–2029. Kepala Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso, menjelaskan bahwa redenominasi merupakan langkah strategis untuk menyederhanakan jumlah digit rupiah tanpa mengubah nilai tukar dan daya beli masyarakat. “Redenominasi rupiah adalah penyederhanaan jumlah digit pada pecahan rupiah tanpa mengurangi daya beli dan nilai terhadap harga barang dan/atau jasa. Ini bertujuan meningkatkan efisiensi transaksi dan memperkuat kredibilitas rupiah,” kata Ramdan. Ia menegaskan, pelaksanaan kebijakan ini akan dilakukan dengan mempertimbangkan waktu yang tepat, meliputi kesiapan ekonomi, sosial, politik, serta aspek teknis seperti sistem pembayaran dan infrastruktur hukum. “Implementasi redenominasi tetap mempertimbangkan stabilitas politik, ekonomi, sosial, serta kesiapan teknis, termasuk hukum, logistik, dan teknologi informasi,” tambahnya. Menanggapi hal tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa pemerintah belum membahas lebih jauh soal redenominasi. Namun, ia mengakui kebijakan tersebut pasti akan berdampak terhadap inflasi. “Kita belum bahas, tentu nanti lah kita bahas,” kata Airlangga saat ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian.   Ketika ditanya apakah redenominasi berpotensi menaikkan inflasi, Airlangga menjawab, “Ya pasti akan berdampak, kita belum bahas ya.” Redenominasi rupiah kembali menjadi sorotan setelah pemerintah melalui PMK Nomor 70 Tahun 2025 memasukkan kebijakan ini dalam Prolegnas Jangka Menengah 2025–2029. RUU ini merupakan inisiatif pemerintah berdasarkan usulan Bank Indonesia yang telah lama menyiapkan rancangan teknis redenominasi sejak satu dekade lalu. Meski belum ada jadwal implementasi, langkah ini menandakan keseriusan pemerintah dalam menyiapkan kerangka hukum redenominasi. Namun, seperti ditegaskan oleh Menkeu Purbaya, pelaksanaannya baru akan dilakukan jika kondisi ekonomi dan sistem keuangan nasional benar-benar siap. JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa kebijakan redenominasi rupiah merupakan kewenangan Bank Indonesia (BI), bukan Kementerian Keuangan. Menurutnya, pelaksanaan redenominasi tidak akan dilakukan dalam waktu dekat, setidaknya bukan tahun ini maupun tahun depan. “Redenom itu kebijakan bank sentral, dan mereka akan menerapkannya sesuai dengan kebutuhan pada waktunya. Tapi nggak sekarang, nggak tahun depan,” ujar Purbaya kepada wartawan di Surabaya, Senin (10/11/2025). Purbaya juga menepis anggapan bahwa Kementerian Keuangan menjadi pihak utama dalam mendorong redenominasi rupiah. Ia menegaskan bahwa keputusan tersebut sepenuhnya akan ditentukan oleh BI sebagai otoritas moneter. “Saya nggak tahu, itu bukan Menteri Keuangan tapi urusan bank sentral. Kan bank sentral sudah kasih pernyataan tadi. Jadi jangan saya yang digebukin, saya digebukin terus,” kata Purbaya sambil berkelakar. Sebelumnya, Bank Indonesia telah menyampaikan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) Redenominasi Rupiah sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Jangka Menengah 2025–2029. Kepala Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso, menjelaskan bahwa redenominasi merupakan langkah strategis untuk menyederhanakan jumlah digit rupiah tanpa mengubah nilai tukar dan daya beli masyarakat. “Redenominasi rupiah adalah penyederhanaan jumlah digit pada pecahan rupiah tanpa mengurangi daya beli dan nilai terhadap harga barang dan/atau jasa. Ini bertujuan meningkatkan efisiensi transaksi dan memperkuat kredibilitas rupiah,” kata Ramdan. Ia menegaskan, pelaksanaan kebijakan ini akan dilakukan dengan mempertimbangkan waktu yang tepat, meliputi kesiapan ekonomi, sosial, politik, serta aspek teknis seperti sistem pembayaran dan infrastruktur hukum. “Implementasi redenominasi tetap mempertimbangkan stabilitas politik, ekonomi, sosial, serta kesiapan teknis, termasuk hukum, logistik, dan teknologi informasi,” tambahnya. Menanggapi hal tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa pemerintah belum membahas lebih jauh soal redenominasi. Namun, ia mengakui kebijakan tersebut pasti akan berdampak terhadap inflasi. “Kita belum bahas, tentu nanti lah kita bahas,” kata Airlangga saat ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian.   Ketika ditanya apakah redenominasi berpotensi menaikkan inflasi, Airlangga menjawab, “Ya pasti akan berdampak, kita belum bahas ya.” Redenominasi rupiah kembali menjadi sorotan setelah pemerintah melalui PMK Nomor 70 Tahun 2025 memasukkan kebijakan ini dalam Prolegnas Jangka Menengah 2025–2029. RUU ini merupakan inisiatif pemerintah berdasarkan usulan Bank Indonesia yang telah lama menyiapkan rancangan teknis redenominasi sejak satu dekade lalu. Meski belum ada jadwal implementasi, langkah ini menandakan keseriusan pemerintah dalam menyiapkan kerangka hukum redenominasi. Namun, seperti ditegaskan oleh Menkeu Purbaya, pelaksanaannya baru akan dilakukan jika kondisi ekonomi dan sistem keuangan nasional benar-benar siap.