Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) melakukan penandatanganan enam kontrak proyek baru untuk pembangunan tahap II. Targetnya pada tahun 2028 mendatang ibu kota baru sudah bisa ditempati oleh para ASN. https://economy.okezone.com/read/2025/11/11/470/3182832/ikn-lanjutkan-pembangunan-tahap-ii-oikn-teken-6-kontrak-senilai-rp1-triliunidhttps://economy.okezone.com/read/2025/11/11/470/3182832/ikn-lanjutkan-pembangunan-tahap-ii-oikn-teken-6-kontrak-senilai-rp1-triliunhttps://economy.okezone.com/read/2025/11/11/470/3182832/ikn-lanjutkan-pembangunan-tahap-ii-oikn-teken-6-kontrak-senilai-rp1-triliunSelasa 11 November 2025 11:40 WIBIqbal Dwi PurnamaKepala Badan Otorita IKN (Foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2025/11/11/470/3182832/kepala_badan_otorita_ikn-DPSO_large.jpgJAKARTA - Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) melakukan penandatanganan enam kontrak proyek baru untuk pembangunan tahap II. Targetnya pada tahun 2028 mendatang ibu kota baru sudah bisa ditempati oleh para ASN.  Kepala OIKN Basuki Hadimuljono mengatakan, penandatanganan kontrak kali ini merupakan bagian penting dari langkah berkelanjutan menuju target pembangunan jangka menengah IKN. "Tahun 2026 nanti mungkin ada lagi untuk pekerjaan yang belum. Ini akan terus berlanjut agar kita bisa mulai bekerja membangun kawasan yudikatif dan legislatif," ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa (11/11/2025).  Enam kontrak yang ditandatangani terdiri atas satu paket pekerjaan fisik dan lima paket manajemen konstruksi, dengan total nilai lebih dari Rp1 Triliun. Paket pekerjaan fisik yaitu Pembangunan Jalan Kawasan Kompleks Legislatif sepanjang 3,7 km, terdiri dari 10 ruas utama dan 4 jembatan. Proyek tahun jamak ini akan berlangsung hingga 2027, dikerjakan oleh PT Bangun Cipta Kontraktor, PT Modern Widya Tehnical, PT Markinah, dan PT Daya Mulia Turangga. Adapun lima paket konsultan manajemen konstruksi dalam rangka memulai pembangunan gedung-gedung legislatif (MPR, DPR, DPD, dan bangunan-bangunan pendukung), meliputi:   - Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung dan Kawasan Lembaga DPR I dan Paripurna oleh PT Ciriasajasa Cipta Mandiri, PT LPPSLH Konsultan, dan PT Cipta Andalan Persada. - Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung dan Kawasan Lembaga DPR II oleh PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero), PT Ciriajasa E.C., dan PT Rancang Semesta Nusantara. - Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung dan Kawasan Kompleks Yudikatif oleh PT Ciriajasa Engineering Consultants, PT Pola Teknik Konsultan, dan PT Jaya Construction Management Manggala Pratama. - Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung dan Kawasan Lembaga DPD dan MPR termasuk bangunan pendukung oleh PT Jaya Construction Management Manggala Pratama, PT Pola Teknik Konsultan, dan PT Cipta Andalan Persada. - Manajemen Konstruksi Bangunan/Kantor Pendukung oleh PT Pola Teknik Konsultan, PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero), dan PT Cipta Andalan Persada. JAKARTA - Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) melakukan penandatanganan enam kontrak proyek baru untuk pembangunan tahap II. Targetnya pada tahun 2028 mendatang ibu kota baru sudah bisa ditempati oleh para ASN.  Kepala OIKN Basuki Hadimuljono mengatakan, penandatanganan kontrak kali ini merupakan bagian penting dari langkah berkelanjutan menuju target pembangunan jangka menengah IKN. "Tahun 2026 nanti mungkin ada lagi untuk pekerjaan yang belum. Ini akan terus berlanjut agar kita bisa mulai bekerja membangun kawasan yudikatif dan legislatif," ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa (11/11/2025).  Enam kontrak yang ditandatangani terdiri atas satu paket pekerjaan fisik dan lima paket manajemen konstruksi, dengan total nilai lebih dari Rp1 Triliun. Paket pekerjaan fisik yaitu Pembangunan Jalan Kawasan Kompleks Legislatif sepanjang 3,7 km, terdiri dari 10 ruas utama dan 4 jembatan. Proyek tahun jamak ini akan berlangsung hingga 2027, dikerjakan oleh PT Bangun Cipta Kontraktor, PT Modern Widya Tehnical, PT Markinah, dan PT Daya Mulia Turangga. Adapun lima paket konsultan manajemen konstruksi dalam rangka memulai pembangunan gedung-gedung legislatif (MPR, DPR, DPD, dan bangunan-bangunan pendukung), meliputi:   - Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung dan Kawasan Lembaga DPR I dan Paripurna oleh PT Ciriasajasa Cipta Mandiri, PT LPPSLH Konsultan, dan PT Cipta Andalan Persada. - Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung dan Kawasan Lembaga DPR II oleh PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero), PT Ciriajasa E.C., dan PT Rancang Semesta Nusantara. - Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung dan Kawasan Kompleks Yudikatif oleh PT Ciriajasa Engineering Consultants, PT Pola Teknik Konsultan, dan PT Jaya Construction Management Manggala Pratama. - Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung dan Kawasan Lembaga DPD dan MPR termasuk bangunan pendukung oleh PT Jaya Construction Management Manggala Pratama, PT Pola Teknik Konsultan, dan PT Cipta Andalan Persada. - Manajemen Konstruksi Bangunan/Kantor Pendukung oleh PT Pola Teknik Konsultan, PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero), dan PT Cipta Andalan Persada.