Kejaksaan Agung (Kejagung) melakukan penggeledahan sejumlah tempat terkait kasus dugaan korupsi pembayaran pajak https://economy.okezone.com/read/2025/11/20/320/3184534/kejagung-bongkar-dugaan-korupsi-pajak-ini-respons-djpidhttps://economy.okezone.com/read/2025/11/20/320/3184534/kejagung-bongkar-dugaan-korupsi-pajak-ini-respons-djphttps://economy.okezone.com/read/2025/11/20/320/3184534/kejagung-bongkar-dugaan-korupsi-pajak-ini-respons-djpKamis 20 November 2025 06:08 WIBFeby NovaliusKomitmen DJP terhadap penegakan hukum. (Foto: Okezone.com)https://img.okezone.com/content/2025/11/19/320/3184534/korupsi-Ovmu_large.jpgJAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) melakukan penggeledahan sejumlah tempat terkait kasus dugaan korupsi pembayaran pajak periode 2016-2020. Kapuspenkum Kejagung, Anang Supriatna menjelaskan kasus ini terkait dengan pengurangan kewajiban pembayaran pajak perusahaan maupun wajib pajak perorangan. “Benar ada tindakan hukum berupa penggeledahan di beberapa tempat terkait dugaan Tindak Pidana Korupsi Memperkecil Kewajiban Pembayaran Perpajakan Perusahaan/Wajib Pajak Tahun 2016-2020,” kata Anang. Merespons tindakan tersebut, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) DJP, Rosmauli menyampaikan bahwa saat ini DJP masih menunggu keterangan resmi lebih lanjut dari instansi terkait. "Saat ini kami masih menunggu keterangan resmi dari instansi yang terkait. Kami akan menyampaikan perkembangan lebih lanjut apabila sudah tersedia informasi resmi yang dapat disampaikan kepada publik," kata Rosmauli.   Adapun Rosmauli menegaskan komitmen DJP terhadap penegakan hukum. "Kami menghormati sepenuhnya proses hukum yang berjalan secara independen, dan kami percaya bahwa penegakan hukum merupakan bagian penting dalam menjaga integritas institusi kami," ujarnya. Baca Selengkapnya: Digeledah Kejagung, DJP Hormati Proses Hukum soal Dugaan Korupsi Pembayaran Pajak JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) melakukan penggeledahan sejumlah tempat terkait kasus dugaan korupsi pembayaran pajak periode 2016-2020. Kapuspenkum Kejagung, Anang Supriatna menjelaskan kasus ini terkait dengan pengurangan kewajiban pembayaran pajak perusahaan maupun wajib pajak perorangan. “Benar ada tindakan hukum berupa penggeledahan di beberapa tempat terkait dugaan Tindak Pidana Korupsi Memperkecil Kewajiban Pembayaran Perpajakan Perusahaan/Wajib Pajak Tahun 2016-2020,” kata Anang. Merespons tindakan tersebut, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) DJP, Rosmauli menyampaikan bahwa saat ini DJP masih menunggu keterangan resmi lebih lanjut dari instansi terkait. "Saat ini kami masih menunggu keterangan resmi dari instansi yang terkait. Kami akan menyampaikan perkembangan lebih lanjut apabila sudah tersedia informasi resmi yang dapat disampaikan kepada publik," kata Rosmauli.   Adapun Rosmauli menegaskan komitmen DJP terhadap penegakan hukum. "Kami menghormati sepenuhnya proses hukum yang berjalan secara independen, dan kami percaya bahwa penegakan hukum merupakan bagian penting dalam menjaga integritas institusi kami," ujarnya. Baca Selengkapnya: Digeledah Kejagung, DJP Hormati Proses Hukum soal Dugaan Korupsi Pembayaran Pajak