Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan, anggaran penanganan bencana Sumatera cukup, tak perlu alihkan dana MBG. https://economy.okezone.com/read/2025/12/25/320/3191767/purbaya-anggaran-bencana-sumatera-rp60-triliun-cukup-tak-perlu-alihkan-mbgidhttps://economy.okezone.com/read/2025/12/25/320/3191767/purbaya-anggaran-bencana-sumatera-rp60-triliun-cukup-tak-perlu-alihkan-mbghttps://economy.okezone.com/read/2025/12/25/320/3191767/purbaya-anggaran-bencana-sumatera-rp60-triliun-cukup-tak-perlu-alihkan-mbgKamis 25 Desember 2025 08:03 WIBDani Jumadil AkhirPurbaya: Anggaran Bencana Sumatera Rp60 Triliun Cukup, Tak Perlu Alihkan MBG (Foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2025/12/25/320/3191767/purbaya-1tXK_large.jpgJAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan, anggaran penanganan bencana, termasuk untuk pemulihan pascabencana di Sumatera, telah tersedia dan mencukupi. Dengan demikian tidak perlu mengalihkan dana Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Purbaya menjelaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan alokasi anggaran penanganan bencana sebesar Rp60 triliun. "Uangnya sudah cukup Rp60 triliun kita sediakan," kata Purbaya di Gedung Kejaksaan Agung (Kejagung), Jakarta, Rabu 24 Desember 2025. Pernyataan Purbaya ini merespons terkait permintaan anggota DPR RI agar anggaran MBG dialihkan untuk pemulihan pasca-bencana Sumatera. Dikatakan Purbaya, kebutuhan riil yang diajukan saat ini untuk memulihkan Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara, pasca-banjir bandang baru mencapai sekitar Rp51 triliun. Dengan ketersediaan anggaran tersebut, Purbaya menyebut pemerintah tetap berkomitmen menjalankan Program MBG sesuai rencana. Purbaya menyatakan tidak ada kebijakan untuk mengganggu atau memindahkan anggaran MBG karena kebutuhan pembiayaan penanganan bencana sudah terakomodasi dalam pos anggaran yang ada. "Jadi cukup, jadi kami tidak akan mengganggu (program) MBG-nya," katanya.   Sejumlah anggota DPR RI mengusulkan pengalihan sebagian anggaran MBG untuk mempercepat penanganan bencana banjir dan longsor yang melanda wilayah Sumatera. Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris menilai pendistribusian MBG di masa libur sekolah berisiko tidak efektif sehingga dananya lebih mendesak untuk dialokasikan pada pemulihan gizi pengungsi serta perbaikan fasilitas kesehatan di daerah terdampak bencana. Menanggapi usulan tersebut, Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan bahwa keputusan perubahan peruntukan anggaran merupakan kewenangan penuh Presiden dan Kementerian Keuangan. Meski terdapat dorongan pengalihan dana untuk keadaan darurat, BGN saat ini tetap menjalankan skema program MBG selama masa libur dengan mengirimkan paket makanan langsung ke rumah siswa guna memastikan target serapan anggaran tetap terpenuhi sesuai rencana awal. JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan, anggaran penanganan bencana, termasuk untuk pemulihan pascabencana di Sumatera, telah tersedia dan mencukupi. Dengan demikian tidak perlu mengalihkan dana Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Purbaya menjelaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan alokasi anggaran penanganan bencana sebesar Rp60 triliun. "Uangnya sudah cukup Rp60 triliun kita sediakan," kata Purbaya di Gedung Kejaksaan Agung (Kejagung), Jakarta, Rabu 24 Desember 2025. Pernyataan Purbaya ini merespons terkait permintaan anggota DPR RI agar anggaran MBG dialihkan untuk pemulihan pasca-bencana Sumatera. Dikatakan Purbaya, kebutuhan riil yang diajukan saat ini untuk memulihkan Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara, pasca-banjir bandang baru mencapai sekitar Rp51 triliun. Dengan ketersediaan anggaran tersebut, Purbaya menyebut pemerintah tetap berkomitmen menjalankan Program MBG sesuai rencana. Purbaya menyatakan tidak ada kebijakan untuk mengganggu atau memindahkan anggaran MBG karena kebutuhan pembiayaan penanganan bencana sudah terakomodasi dalam pos anggaran yang ada. "Jadi cukup, jadi kami tidak akan mengganggu (program) MBG-nya," katanya.   Sejumlah anggota DPR RI mengusulkan pengalihan sebagian anggaran MBG untuk mempercepat penanganan bencana banjir dan longsor yang melanda wilayah Sumatera. Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris menilai pendistribusian MBG di masa libur sekolah berisiko tidak efektif sehingga dananya lebih mendesak untuk dialokasikan pada pemulihan gizi pengungsi serta perbaikan fasilitas kesehatan di daerah terdampak bencana. Menanggapi usulan tersebut, Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan bahwa keputusan perubahan peruntukan anggaran merupakan kewenangan penuh Presiden dan Kementerian Keuangan. Meski terdapat dorongan pengalihan dana untuk keadaan darurat, BGN saat ini tetap menjalankan skema program MBG selama masa libur dengan mengirimkan paket makanan langsung ke rumah siswa guna memastikan target serapan anggaran tetap terpenuhi sesuai rencana awal.