Gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu 2026 hingga tunjangannya. https://economy.okezone.com/read/2026/01/13/622/3195155/daftar-lengkap-gaji-pppk-paruh-waktu-2026-hingga-tunjangannyaidhttps://economy.okezone.com/read/2026/01/13/622/3195155/daftar-lengkap-gaji-pppk-paruh-waktu-2026-hingga-tunjangannyahttps://economy.okezone.com/read/2026/01/13/622/3195155/daftar-lengkap-gaji-pppk-paruh-waktu-2026-hingga-tunjangannyaRabu 14 Januari 2026 07:00 WIBDani Jumadil AkhirDaftar Lengkap Gaji PPPK Paruh Waktu 2026 hingga Tunjangannya (Foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2026/01/13/622/3195155/pppk-uaWE_large.jpgJAKARTA - Gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu 2026 hingga tunjangannya. PPPK paruh waktu adalah pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja dengan jam kerja yang lebih fleksibel dan tidak penuh waktu. Gaji PPPK paruh waktu 2026 diatur secara resmi dalam diktum ke-19 hingga ke-21 Keputusan MenPANRB Nomor 16 Tahun 2025. Aturan tersebut menyebutkan bahwa: - Upah minimum yang diterima paling sedikit sama dengan besaran yang sebelumnya diterima sebagai pegawai non-ASN, atau sesuai dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) di daerah masing-masing. - Sumber pendanaannya berasal dari belanja selain belanja pegawai. Jika mengikuti UMP/UMK wilayah penempatan, maka daerah dengan kisaran gaji PPPK paruh waktu tertinggi adalah DKI Jakarta dengan UMP 2026 ditetapkan sebesar Rp5.729.876 dari sebelumnya Rp5.396.760. Sedangkan terendah adalah Jawa Barat dengan UMP 2026 sebesar Rp2.317.601. Skema pembayaran PPPK paruh waktu tahun 2026 memberikan kepastian status dan hak bagi tenaga non-ASN, dengan gaji dan tunjangan yang proporsional serta perlindungan sosial yang memadai. Kebijakan ini diharapkan menjadi solusi transisi menuju sistem kepegawaian yang lebih formal dan berkeadilan. Gaji PPPK Paruh Waktu di Setiap Provinsi Dengan demikian, gaji pokok PPPK Paruh Waktu sangat bergantung pada lokasi penempatan. Sebagai gambaran, berikut UMP 2026 di 38 provinsi: UMP 2026 Pulau Sumatera 1. Aceh – Rp 3.932.552 2. Sumatera Utara – Rp 3.228.949 3. Sumatera Barat – Rp 3.182.955 4. Riau – Rp 3.780.495 5. Kepulauan Riau – Rp 3.879.520 6. Jambi – Rp 3.471.497 7. Sumatera Selatan - Rp 3.942.963 8. Bengkulu – Rp 2.827.250 9. Lampung – Rp 3.047.734 10. Kepulauan Bangka Belitung – Rp 4.035.000 UMP 2026 Pulau Jawa 11. DKI Jakarta – Rp 5.729.876 12. Jawa Barat – Rp 2.317.601 13. Jawa Tengah – Rp 2.327.386 14. DI Yogyakarta – Rp 2.417.495 15. Jawa Timur – Rp 2.446.880 16. Banten – Rp 3.100.881 UMP 2026 Pulau Bali, Nusa Tenggara 17. Bali – Rp 3.207.459 18. Nusa Tenggara Barat (NTB) – Rp 2.673.861 19. Nusa Tenggara Timur (NTT) – Rp 2.455.898 UMP 2026 Pulau Kalimantan 20. Kalimantan Barat – Rp 3.054.552 21. Kalimantan Tengah – Rp 3.686.138 22. Kalimantan Selatan – Rp 3.725.000 23. Kalimantan Timur – Rp 3.762.431 24. Kalimantan Utara – Rp 3.775.243 UMP 2026 Pulau Sulawesi 25. Sulawesi Utara – Rp 4.002.630 26. Sulawesi Tengah – Rp 3.179.565 27. Sulawesi Selatan – Rp 3.921.088 28. Sulawesi Tenggara – Rp 3.306.496 29. Sulawesi Barat – Rp 3.315.934 30. Gorontalo – Rp 3.405.144 UMP 2026 Maluku dan Papua 31. Maluku – Rp 3.334.490 32. Maluku Utara – Rp 3.510.240 33. Papua – Rp 4.436.283 34. Papua Pegunungan – Rp 4.508.714 35. Papua Tengah – Rp 4.285.848 36. Papua Selatan – Rp 4.508.100 37. Papua Barat – Rp 3.841.000 38. Papua Barat Daya – Rp 3.766.000   Gaji PPPK 2026 Sementara itu, gaji PPPK telah diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Golongan I: Rp1.938.500 - Rp2.900.900 Golongan II: Rp2.116.900 - Rp3.071.200 Golongan III: Rp2.206.500 - Rp3.201.200 Golongan IV: Rp2.299.800 - Rp3.336.600 Golongan V: Rp2.511.500 - Rp4.189.900 Golongan VI: Rp2.742.800 - Rp4.367.100 Golongan VII: Rp2.858.800 - Rp4.551.800 Golongan VIII: Rp2.979.700 - Rp4.744.400 Golongan IX: Rp3.203.600 - Rp5.261.500 Golongan X: Rp3.339.100 - Rp5.484.000 Golongan XI: Rp3.480.300 - Rp5.716.000 Golongan XII: Rp3.627.500 - Rp5.957.800 Golongan XIII: Rp3.781.000 - Rp6.209.800 Golongan XIV: Rp3.940.900 - Rp6.472.500 Golongan XV: Rp4.107.600 - Rp6.746.200 Golongan XVI: Rp4.281.400 - Rp7.031.600 Golongan XVII: Rp4.462.500 - Rp7.329.000 Tunjangan yang Diterima PPPK Paruh Waktu PPPK paruh waktu akan tetap menerima tunjangan. Berikut adalah daftar tunjangan yang berpotensi diterima, walau besaran beberapa di antaranya mungkin diberikan secara proporsional: 1. Tunjangan Pekerjaan: Diberikan sesuai dengan jenis tugas dan tanggung jawab. Besarannya dihitung berdasarkan jam kerja dan bisa sekitar 5-20% dari gaji pokok. 2. Tunjangan Hari Raya (THR): PPPK Paruh Waktu berhak mendapat THR yang umumnya setara dengan 1 bulan gaji pokok, yang dibayarkan menjelang hari raya keagamaan. 3. Tunjangan Transportasi dan Fasilitas Kerja: Diberikan jika pekerjaan menuntut mobilitas. Mereka juga bisa mendapatkan fasilitas seperti seragam atau laptop sesuai kebijakan instansi. 4. Tunjangan Perlindungan Sosial: Ini adalah hak utama. PPPK Paruh Waktu mendapat jaminan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan dengan premi yang ditanggung oleh negara, memberikan perlindungan dari risiko kesehatan, kecelakaan kerja, dan program pensiun. Berdasarkan Keputusan Menteri PANRB Nomor 16 Tahun 2025, dijelaskan bahwa PPPK Paruh Waktu berpeluang diangkat menjadi PPPK Penuh Waktu.   JAKARTA - Gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu 2026 hingga tunjangannya. PPPK paruh waktu adalah pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja dengan jam kerja yang lebih fleksibel dan tidak penuh waktu. Gaji PPPK paruh waktu 2026 diatur secara resmi dalam diktum ke-19 hingga ke-21 Keputusan MenPANRB Nomor 16 Tahun 2025. Aturan tersebut menyebutkan bahwa: - Upah minimum yang diterima paling sedikit sama dengan besaran yang sebelumnya diterima sebagai pegawai non-ASN, atau sesuai dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) di daerah masing-masing. - Sumber pendanaannya berasal dari belanja selain belanja pegawai. Jika mengikuti UMP/UMK wilayah penempatan, maka daerah dengan kisaran gaji PPPK paruh waktu tertinggi adalah DKI Jakarta dengan UMP 2026 ditetapkan sebesar Rp5.729.876 dari sebelumnya Rp5.396.760. Sedangkan terendah adalah Jawa Barat dengan UMP 2026 sebesar Rp2.317.601. Skema pembayaran PPPK paruh waktu tahun 2026 memberikan kepastian status dan hak bagi tenaga non-ASN, dengan gaji dan tunjangan yang proporsional serta perlindungan sosial yang memadai. Kebijakan ini diharapkan menjadi solusi transisi menuju sistem kepegawaian yang lebih formal dan berkeadilan. Gaji PPPK Paruh Waktu di Setiap Provinsi Dengan demikian, gaji pokok PPPK Paruh Waktu sangat bergantung pada lokasi penempatan. Sebagai gambaran, berikut UMP 2026 di 38 provinsi: UMP 2026 Pulau Sumatera 1. Aceh – Rp 3.932.552 2. Sumatera Utara – Rp 3.228.949 3. Sumatera Barat – Rp 3.182.955 4. Riau – Rp 3.780.495 5. Kepulauan Riau – Rp 3.879.520 6. Jambi – Rp 3.471.497 7. Sumatera Selatan - Rp 3.942.963 8. Bengkulu – Rp 2.827.250 9. Lampung – Rp 3.047.734 10. Kepulauan Bangka Belitung – Rp 4.035.000 UMP 2026 Pulau Jawa 11. DKI Jakarta – Rp 5.729.876 12. Jawa Barat – Rp 2.317.601 13. Jawa Tengah – Rp 2.327.386 14. DI Yogyakarta – Rp 2.417.495 15. Jawa Timur – Rp 2.446.880 16. Banten – Rp 3.100.881 UMP 2026 Pulau Bali, Nusa Tenggara 17. Bali – Rp 3.207.459 18. Nusa Tenggara Barat (NTB) – Rp 2.673.861 19. Nusa Tenggara Timur (NTT) – Rp 2.455.898 UMP 2026 Pulau Kalimantan 20. Kalimantan Barat – Rp 3.054.552 21. Kalimantan Tengah – Rp 3.686.138 22. Kalimantan Selatan – Rp 3.725.000 23. Kalimantan Timur – Rp 3.762.431 24. Kalimantan Utara – Rp 3.775.243 UMP 2026 Pulau Sulawesi 25. Sulawesi Utara – Rp 4.002.630 26. Sulawesi Tengah – Rp 3.179.565 27. Sulawesi Selatan – Rp 3.921.088 28. Sulawesi Tenggara – Rp 3.306.496 29. Sulawesi Barat – Rp 3.315.934 30. Gorontalo – Rp 3.405.144 UMP 2026 Maluku dan Papua 31. Maluku – Rp 3.334.490 32. Maluku Utara – Rp 3.510.240 33. Papua – Rp 4.436.283 34. Papua Pegunungan – Rp 4.508.714 35. Papua Tengah – Rp 4.285.848 36. Papua Selatan – Rp 4.508.100 37. Papua Barat – Rp 3.841.000 38. Papua Barat Daya – Rp 3.766.000   Gaji PPPK 2026 Sementara itu, gaji PPPK telah diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Golongan I: Rp1.938.500 - Rp2.900.900 Golongan II: Rp2.116.900 - Rp3.071.200 Golongan III: Rp2.206.500 - Rp3.201.200 Golongan IV: Rp2.299.800 - Rp3.336.600 Golongan V: Rp2.511.500 - Rp4.189.900 Golongan VI: Rp2.742.800 - Rp4.367.100 Golongan VII: Rp2.858.800 - Rp4.551.800 Golongan VIII: Rp2.979.700 - Rp4.744.400 Golongan IX: Rp3.203.600 - Rp5.261.500 Golongan X: Rp3.339.100 - Rp5.484.000 Golongan XI: Rp3.480.300 - Rp5.716.000 Golongan XII: Rp3.627.500 - Rp5.957.800 Golongan XIII: Rp3.781.000 - Rp6.209.800 Golongan XIV: Rp3.940.900 - Rp6.472.500 Golongan XV: Rp4.107.600 - Rp6.746.200 Golongan XVI: Rp4.281.400 - Rp7.031.600 Golongan XVII: Rp4.462.500 - Rp7.329.000 Tunjangan yang Diterima PPPK Paruh Waktu PPPK paruh waktu akan tetap menerima tunjangan. Berikut adalah daftar tunjangan yang berpotensi diterima, walau besaran beberapa di antaranya mungkin diberikan secara proporsional: 1. Tunjangan Pekerjaan: Diberikan sesuai dengan jenis tugas dan tanggung jawab. Besarannya dihitung berdasarkan jam kerja dan bisa sekitar 5-20% dari gaji pokok. 2. Tunjangan Hari Raya (THR): PPPK Paruh Waktu berhak mendapat THR yang umumnya setara dengan 1 bulan gaji pokok, yang dibayarkan menjelang hari raya keagamaan. 3. Tunjangan Transportasi dan Fasilitas Kerja: Diberikan jika pekerjaan menuntut mobilitas. Mereka juga bisa mendapatkan fasilitas seperti seragam atau laptop sesuai kebijakan instansi. 4. Tunjangan Perlindungan Sosial: Ini adalah hak utama. PPPK Paruh Waktu mendapat jaminan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan dengan premi yang ditanggung oleh negara, memberikan perlindungan dari risiko kesehatan, kecelakaan kerja, dan program pensiun. Berdasarkan Keputusan Menteri PANRB Nomor 16 Tahun 2025, dijelaskan bahwa PPPK Paruh Waktu berpeluang diangkat menjadi PPPK Penuh Waktu.