Agincourt Resources menghormati keputusan pemerintah soal pencabutan izin usaha pertambangan (IUP) oleh Presiden Prabowo Subianto imbas banjir bandang di Sumatera. https://economy.okezone.com/read/2026/01/21/320/3196718/izin-tambang-emas-dicabut-prabowo-agincourt-resources-buka-suaraidhttps://economy.okezone.com/read/2026/01/21/320/3196718/izin-tambang-emas-dicabut-prabowo-agincourt-resources-buka-suarahttps://economy.okezone.com/read/2026/01/21/320/3196718/izin-tambang-emas-dicabut-prabowo-agincourt-resources-buka-suaraRabu 21 Januari 2026 19:23 WIBDani Jumadil AkhirIzin Tambang Emas Dicabut Prabowo, Agincourt Resources Buka Suara (Foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2026/01/21/320/3196718/satgas_pkh-VisU_large.jpgJAKARTA - PT Agincourt Resources menghormati keputusan pemerintah soal pencabutan izin usaha pertambangan (IUP) oleh Presiden Prabowo Subianto imbas banjir bandang di Sumatera.  Agincourt merupakan pengelola tambang emas Martabe di bentang Ekosistem Batang Toru, Sumatera Utara masuk daftar 28 perusahaan yang dinilai merusak lingkungan dan melanggar aturan pemanfaatan kawasan hutan di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. “Perseroan menghormati setiap keputusan pemerintah dan tetap menjaga hak Perseroan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku,” kata Senior Manager Corporate Communications PT Agincourt Resources Katarina Siburian Hardono dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (21/1/2026). Katarina menyampaikan bahwa perusahaan belum bisa memberi komentar lebih jauh, sebab Agincourt belum menerima pemberitahuan resmi ihwal pencabutan tersebut. Dirinya juga belum mengetahui secara detail tentang keputusan pencabutan IUP. “Perseroan mengetahui informasi mengenai pencabutan Izin Usaha Pertambangan oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan dari pemberitaan media,” kata Katarina. Sekadar informasi, pencabutan izin tersebut diperintahkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto setelah menerima laporan hasil investigasi Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH). Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan, keputusan itu diambil Presiden Prabowo saat memimpin rapat terbatas bersama kementerian dan lembaga terkait pada Senin, 19 Januari 2026. Rapat dilakukan secara daring dari London, Inggris. “Ini kami ulangi, berdasarkan laporan tersebut, Bapak Presiden mengambil keputusan untuk mencabut izin 28 perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran,” kata Prasetyo dalam konferensi pers di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (20/1/2026). 28 perusahaan tersebut terdiri dari 22 Perusahaan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) hutan alam dan hutan tanaman dengan total luas mencapai 1.010.592 hektare. Selain itu, terdapat enam perusahaan di sektor pertambangan, perkebunan, serta Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (PBPHHK).   Menurut Prasetyo, percepatan audit dan penindakan dilakukan menyusul terjadinya bencana hidrometeorologi berupa banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Pemerintah menilai aktivitas usaha yang tidak patuh aturan di kawasan hutan turut memperparah kerusakan lingkungan dan meningkatkan risiko bencana. “Kami ingin menegaskan bahwa pemerintah akan terus komitmen untuk melakukan penertiban usaha-usaha berbasis sumber daya alam agar tunduk dan patuh kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujarnya. Berikut 28 perusahaan yang dinilai merusak lingkungan dan melanggar aturan pemanfaatan kawasan hutan di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat: 22 Persetujuan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PPBH) Aceh – 3 perusahaan 1. PT. Aceh Nusa Indrapuri 2. PT. Rimba Timur Sentosa 3. PT. Rimba Wawasan Permai Sumatera Barat – 6 perusahaan 1. PT. Minas Pagai Lumber 2. PT. Biomass Andalan Energi 3. PT. Bukit Raya Mudisa 4. PT. Dhara Silva Lestari 5. PT. Sukses Jaya Wood 6. PT. Salaki Summa Sejahtera Sumatera Utara –13 perusahaan 1. PT. Anugerah Rimba Makmur 2. PT. Barumun Raya Padang Langkat 3. PT. Gunung Raya Utama Timber 4. PT. Hutan Barumun Perkasa 5. PT. Multi Sibolga Timber 6. PT. Panei Lika Sejahtera 7. PT. Putra Lika Perkasa 8. PT. Sinar Belantara Indah 9. PT. Sumatera Riang Lestari 10. PT. Sumatera Sylva Lestari 11. PT. Tanaman Industri Lestari Simalungun 12. PT. Teluk Nauli 13. PT. Toba Pulp Lestari Tbk   Daftar 6 Badan Usaha Non Kehutanan Aceh – 2 perusahaan 1. PT. Ika Bina Agro Wisesa 2. CV. Rimba Jaya Sumatera Utara – 2 perusahaan 1. PT. Agincourt Resources 2. PT. North Sumatra Hydro Energy Sumatera Barat – 2 perusahaan 1. PT. Perkebunan Pelalu Raya 2. PT. Inang Sari Total 28 perusahaan JAKARTA - PT Agincourt Resources menghormati keputusan pemerintah soal pencabutan izin usaha pertambangan (IUP) oleh Presiden Prabowo Subianto imbas banjir bandang di Sumatera.  Agincourt merupakan pengelola tambang emas Martabe di bentang Ekosistem Batang Toru, Sumatera Utara masuk daftar 28 perusahaan yang dinilai merusak lingkungan dan melanggar aturan pemanfaatan kawasan hutan di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. “Perseroan menghormati setiap keputusan pemerintah dan tetap menjaga hak Perseroan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku,” kata Senior Manager Corporate Communications PT Agincourt Resources Katarina Siburian Hardono dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (21/1/2026). Katarina menyampaikan bahwa perusahaan belum bisa memberi komentar lebih jauh, sebab Agincourt belum menerima pemberitahuan resmi ihwal pencabutan tersebut. Dirinya juga belum mengetahui secara detail tentang keputusan pencabutan IUP. “Perseroan mengetahui informasi mengenai pencabutan Izin Usaha Pertambangan oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan dari pemberitaan media,” kata Katarina. Sekadar informasi, pencabutan izin tersebut diperintahkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto setelah menerima laporan hasil investigasi Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH). Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan, keputusan itu diambil Presiden Prabowo saat memimpin rapat terbatas bersama kementerian dan lembaga terkait pada Senin, 19 Januari 2026. Rapat dilakukan secara daring dari London, Inggris. “Ini kami ulangi, berdasarkan laporan tersebut, Bapak Presiden mengambil keputusan untuk mencabut izin 28 perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran,” kata Prasetyo dalam konferensi pers di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (20/1/2026). 28 perusahaan tersebut terdiri dari 22 Perusahaan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) hutan alam dan hutan tanaman dengan total luas mencapai 1.010.592 hektare. Selain itu, terdapat enam perusahaan di sektor pertambangan, perkebunan, serta Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (PBPHHK).   Menurut Prasetyo, percepatan audit dan penindakan dilakukan menyusul terjadinya bencana hidrometeorologi berupa banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Pemerintah menilai aktivitas usaha yang tidak patuh aturan di kawasan hutan turut memperparah kerusakan lingkungan dan meningkatkan risiko bencana. “Kami ingin menegaskan bahwa pemerintah akan terus komitmen untuk melakukan penertiban usaha-usaha berbasis sumber daya alam agar tunduk dan patuh kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujarnya. Berikut 28 perusahaan yang dinilai merusak lingkungan dan melanggar aturan pemanfaatan kawasan hutan di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat: 22 Persetujuan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PPBH) Aceh – 3 perusahaan 1. PT. Aceh Nusa Indrapuri 2. PT. Rimba Timur Sentosa 3. PT. Rimba Wawasan Permai Sumatera Barat – 6 perusahaan 1. PT. Minas Pagai Lumber 2. PT. Biomass Andalan Energi 3. PT. Bukit Raya Mudisa 4. PT. Dhara Silva Lestari 5. PT. Sukses Jaya Wood 6. PT. Salaki Summa Sejahtera Sumatera Utara –13 perusahaan 1. PT. Anugerah Rimba Makmur 2. PT. Barumun Raya Padang Langkat 3. PT. Gunung Raya Utama Timber 4. PT. Hutan Barumun Perkasa 5. PT. Multi Sibolga Timber 6. PT. Panei Lika Sejahtera 7. PT. Putra Lika Perkasa 8. PT. Sinar Belantara Indah 9. PT. Sumatera Riang Lestari 10. PT. Sumatera Sylva Lestari 11. PT. Tanaman Industri Lestari Simalungun 12. PT. Teluk Nauli 13. PT. Toba Pulp Lestari Tbk   Daftar 6 Badan Usaha Non Kehutanan Aceh – 2 perusahaan 1. PT. Ika Bina Agro Wisesa 2. CV. Rimba Jaya Sumatera Utara – 2 perusahaan 1. PT. Agincourt Resources 2. PT. North Sumatra Hydro Energy Sumatera Barat – 2 perusahaan 1. PT. Perkebunan Pelalu Raya 2. PT. Inang Sari Total 28 perusahaan