Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mengingatkan masyarakat untuk waspada https://economy.okezone.com/read/2026/02/19/320/3202396/ini-ciri-ciri-modus-penipuan-berkedok-coretaxidhttps://economy.okezone.com/read/2026/02/19/320/3202396/ini-ciri-ciri-modus-penipuan-berkedok-coretaxhttps://economy.okezone.com/read/2026/02/19/320/3202396/ini-ciri-ciri-modus-penipuan-berkedok-coretaxKamis 19 Februari 2026 21:03 WIBFeby Novalius Ini ciri-ciri modus penipuan berkedok Coretax. (foto: Okezone.com/Freepik)https://img.okezone.com/content/2026/02/19/320/3202396/pajak-j8lJ_large.jpgJAKARTA – Ini ciri-ciri modus penipuan berkedok Coretax. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mengingatkan masyarakat untuk waspada, karena salah satu latar belakang penipuan adalah implementasi aplikasi Coretax DJP. Selain itu, modus penipuan yang mengatasnamakan pejabat atau pegawai DJP juga sering dilatarbelakangi pemadanan NIK dan NPWP, konfirmasi data perpajakan, serta mutasi atau promosi pejabat dan pegawai DJP. DJP mengungkapkan ciri-ciri modus penipuan yang digunakan oknum penipu antara lain: a. Menghubungi masyarakat melalui WhatsApp untuk mengunduh file berformat .apk; b. Menghubungi masyarakat melalui WhatsApp untuk mengunduh aplikasi M-Pajak dengan tautan palsu; c. Menghubungi masyarakat melalui WhatsApp untuk melunasi tagihan pajak; d. Menghubungi masyarakat melalui WhatsApp untuk memproses pengembalian kelebihan pajak; e. Menghubungi masyarakat melalui WhatsApp untuk membayar meterai elektronik dengan mengakses tautan palsu; atau f. Menelepon masyarakat dan meminta transfer sejumlah uang dengan mengatasnamakan pejabat atau pegawai DJP. Apabila menerima permintaan seperti disebutkan di atas, masyarakat dapat melakukan konfirmasi kebenarannya melalui:\ a. Kantor pajak terdekat; b. Kring Pajak 1500200; c. Email pengaduan@pajak.go.id ; d. Akun X @kring_pajak; e. Situs https://pengaduan.pajak.go.id ; atau f. Live chat pada https://www.pajak.go.id .   Selain itu, masyarakat juga dapat melaporkan penipuan melalui: a. Saluran Kementerian Komunikasi dan Informatika, yang terdiri atas: 1. Aduan mengenai nomor telepon penipu di laman https://aduannomor.id ; dan/atau 2. Aduan mengenai konten, tautan, dan/atau aplikasi penipuan di laman https://aduankonten.id ; b. Saluran pengaduan/pelaporan aparat penegak hukum. JAKARTA – Ini ciri-ciri modus penipuan berkedok Coretax. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mengingatkan masyarakat untuk waspada, karena salah satu latar belakang penipuan adalah implementasi aplikasi Coretax DJP. Selain itu, modus penipuan yang mengatasnamakan pejabat atau pegawai DJP juga sering dilatarbelakangi pemadanan NIK dan NPWP, konfirmasi data perpajakan, serta mutasi atau promosi pejabat dan pegawai DJP. DJP mengungkapkan ciri-ciri modus penipuan yang digunakan oknum penipu antara lain: a. Menghubungi masyarakat melalui WhatsApp untuk mengunduh file berformat .apk; b. Menghubungi masyarakat melalui WhatsApp untuk mengunduh aplikasi M-Pajak dengan tautan palsu; c. Menghubungi masyarakat melalui WhatsApp untuk melunasi tagihan pajak; d. Menghubungi masyarakat melalui WhatsApp untuk memproses pengembalian kelebihan pajak; e. Menghubungi masyarakat melalui WhatsApp untuk membayar meterai elektronik dengan mengakses tautan palsu; atau f. Menelepon masyarakat dan meminta transfer sejumlah uang dengan mengatasnamakan pejabat atau pegawai DJP. Apabila menerima permintaan seperti disebutkan di atas, masyarakat dapat melakukan konfirmasi kebenarannya melalui:\ a. Kantor pajak terdekat; b. Kring Pajak 1500200; c. Email pengaduan@pajak.go.id ; d. Akun X @kring_pajak; e. Situs https://pengaduan.pajak.go.id ; atau f. Live chat pada https://www.pajak.go.id .   Selain itu, masyarakat juga dapat melaporkan penipuan melalui: a. Saluran Kementerian Komunikasi dan Informatika, yang terdiri atas: 1. Aduan mengenai nomor telepon penipu di laman https://aduannomor.id ; dan/atau 2. Aduan mengenai konten, tautan, dan/atau aplikasi penipuan di laman https://aduankonten.id ; b. Saluran pengaduan/pelaporan aparat penegak hukum.