Menteri Koordinator (Menko) Airlangga Hartarto mengungkapkan kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) dan swasta akan ditetapkan pada bulan Maret ini. https://economy.okezone.com/read/2026/03/27/320/3209105/menko-airlangga-kebijakan-wfh-1-hari-seminggu-ditetapkan-akhir-maret-2026idhttps://economy.okezone.com/read/2026/03/27/320/3209105/menko-airlangga-kebijakan-wfh-1-hari-seminggu-ditetapkan-akhir-maret-2026https://economy.okezone.com/read/2026/03/27/320/3209105/menko-airlangga-kebijakan-wfh-1-hari-seminggu-ditetapkan-akhir-maret-2026Jum'at 27 Maret 2026 16:06 WIBBinti MufaridaMenko Airlangga (Foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2026/03/27/320/3209105/menko_airlangga-jUP0_large.jpgJAKARTA - Menteri Koordinator (Menko) Airlangga Hartarto mengungkapkan kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) dan swasta akan ditetapkan pada bulan Maret ini. "Pokoknya akan ditetapkan bulan ini," kata Airlangga usai rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (27/3/2026). Namun, Airlangga belum mengumumkan resmi kapan pemberlakukan WFH 1 hari akan resmi diterapkan. Menurutnya, pemerintah masih memiliki beberapa hari sebelum kebijakan WFH resmi diumumkan ke publik. "Bulan ini tinggal berapa hari kan, ya jadi masih ada waktu," kata Airlangga singkat. Diketahui, pemerintah tengah mengkaji beberapa langkah untuk penghematan anggaran menyusul eskalasi konflik di Timur Tengah setelah Amerika Serikat (AS) dan Israel menyerang Iran.  Sejumlah opsi penghematan yang direncanakan akan ditempuh pemerintah yaitu dari penerapan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) untuk penghematan konsumsi bahan bakar minyak (BBM). Diketahui, kebijakan WFH bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pekerja swasta selama satu hari dalam sepekan disebut telah disetujui semua menteri dan tinggal menunggu arahan dari Presiden Prabowo.   Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan kebijakan WFH ini berlaku untuk bidang tertentu yang memungkinkan kerja jarak jauh. "Perlu saya luruskan bahwa berlakunya nanti untuk sektor-sektor tertentu. Supaya tidak disalahpahami, misalnya sektor pelayanan, industri, perdagangan tentu mungkin tidak menjadi bagian dari kebijakan tersebut," kata Prasetyo, di Istana Merdeka, Jakarta, pada Sabtu (21/6/2026). Menurut Prasetyo, rencana tersebut merupakan arahan Presiden dalam sidang kabinet paripurna sebagai upaya mendorong efisiensi di lingkungan kerja, termasuk di sektor pemerintahan. Dia mengatakan bahwa kebijakan terkait WFH satu hari dalam sepekan masih dirumuskan. "Sedang kita godok untuk kita finalkan dan sesegera mungkin akan kita sampaikan kepada masyarakat," paparnya. JAKARTA - Menteri Koordinator (Menko) Airlangga Hartarto mengungkapkan kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) dan swasta akan ditetapkan pada bulan Maret ini. "Pokoknya akan ditetapkan bulan ini," kata Airlangga usai rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (27/3/2026). Namun, Airlangga belum mengumumkan resmi kapan pemberlakukan WFH 1 hari akan resmi diterapkan. Menurutnya, pemerintah masih memiliki beberapa hari sebelum kebijakan WFH resmi diumumkan ke publik. "Bulan ini tinggal berapa hari kan, ya jadi masih ada waktu," kata Airlangga singkat. Diketahui, pemerintah tengah mengkaji beberapa langkah untuk penghematan anggaran menyusul eskalasi konflik di Timur Tengah setelah Amerika Serikat (AS) dan Israel menyerang Iran.  Sejumlah opsi penghematan yang direncanakan akan ditempuh pemerintah yaitu dari penerapan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) untuk penghematan konsumsi bahan bakar minyak (BBM). Diketahui, kebijakan WFH bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pekerja swasta selama satu hari dalam sepekan disebut telah disetujui semua menteri dan tinggal menunggu arahan dari Presiden Prabowo.   Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan kebijakan WFH ini berlaku untuk bidang tertentu yang memungkinkan kerja jarak jauh. "Perlu saya luruskan bahwa berlakunya nanti untuk sektor-sektor tertentu. Supaya tidak disalahpahami, misalnya sektor pelayanan, industri, perdagangan tentu mungkin tidak menjadi bagian dari kebijakan tersebut," kata Prasetyo, di Istana Merdeka, Jakarta, pada Sabtu (21/6/2026). Menurut Prasetyo, rencana tersebut merupakan arahan Presiden dalam sidang kabinet paripurna sebagai upaya mendorong efisiensi di lingkungan kerja, termasuk di sektor pemerintahan. Dia mengatakan bahwa kebijakan terkait WFH satu hari dalam sepekan masih dirumuskan. "Sedang kita godok untuk kita finalkan dan sesegera mungkin akan kita sampaikan kepada masyarakat," paparnya.