Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri dan pejabat terkait untuk menghadiri rapat terbatas (ratas) di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (6/4/2026). Ratas tersebut membahas rencana penyediaan hunian layak bagi warga yang tinggal di bantaran rel kereta api, khususnya di kawasan Senen, Jakarta Pusat. https://economy.okezone.com/read/2026/04/06/470/3210809/prabowo-panggil-menteri-perumahan-dan-dirut-kai-bahas-apaidhttps://economy.okezone.com/read/2026/04/06/470/3210809/prabowo-panggil-menteri-perumahan-dan-dirut-kai-bahas-apahttps://economy.okezone.com/read/2026/04/06/470/3210809/prabowo-panggil-menteri-perumahan-dan-dirut-kai-bahas-apaSenin 06 April 2026 14:57 WIBBinti MufaridaRumah Subsidi (Foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2026/04/06/470/3210809/rumah_subsidi-uUgT_large.jpgJAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri dan pejabat terkait untuk menghadiri rapat terbatas (ratas) di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (6/4/2026). Ratas tersebut membahas rencana penyediaan hunian layak bagi warga yang tinggal di bantaran rel kereta api, khususnya di kawasan Senen, Jakarta Pusat. Berdasarkan pantauan Okezone.com di kompleks Istana Kepresidenan, sejumlah menteri yang dipanggil Presiden Prabowo kali ini yakni Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Menteri Investasi Rosan Roeslani, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto, Dirut PT Pindad Sigit P Santoso, hingga Direktur Utama PT KAI Bobby Rasyidin.  Pembahasan ini merupakan tindak lanjut dari kunjungan langsung Presiden Prabowo ke kawasan permukiman padat di bantaran rel pada Maret 2026, lalu. Pemerintah berkomitmen menata kawasan tersebut sekaligus menyediakan hunian yang lebih aman dan layak bagi masyarakat. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyatakan bahwa negara harus hadir secara tegas dalam mengelola aset-asetnya, terutama yang selama ini dikuasai pihak lain tanpa pemanfaatan optimal. “Kita tahu negara ini adalah negara hukum. Jadi tanah negara harus digunakan untuk kepentingan negara dan rakyat. Jangan ragu-ragu,” ujar Maruarar kepada awak media. Dia mengungkapkan, pemerintah telah melakukan peninjauan langsung ke sejumlah lokasi strategis, seperti di Tanah Abang dan Bandung, termasuk bersama jajaran PT Kereta Api Indonesia. Dari hasil peninjauan tersebut, ditemukan banyak lahan negara yang berpotensi dimanfaatkan untuk pembangunan perumahan. “Banyak sekali tanah negara yang dikuasai pihak lain dan akan kita kuasai kembali untuk kepentingan rakyat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah,” tegasnya.   Menurut Maruarar, pemerintah tengah menyiapkan langkah strategis, termasuk rencana groundbreaking proyek perumahan di Bandung dalam waktu dekat. Proyek ini menjadi bagian dari upaya percepatan pemanfaatan lahan negara untuk penyediaan hunian. Dia juga menyoroti bahwa banyak lahan strategis tersebut berada di kawasan bantaran rel kereta api, selain di kota-kota besar lain seperti Medan.  "Iya, di banyak tempat. Tanah Abang strategis, Bandung strategis, Medan juga strategis. Kita gunakan untuk kepentingan rakyat. Negara harus hadir,” katanya. Maruarar menekankan bahwa keberanian dalam menegakkan aturan menjadi kunci dalam pengelolaan aset negara. “Kita mengurus negara ini harus punya nyali, menegakkan kebenaran,” ujarnya. Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto menyatakan pihak perguruan tinggi siap mendukung program tersebut melalui kajian dan pengembangan teknologi.  "Kami siap membackup dari sisi kajian dan penelitian, termasuk teknologi agar pembangunan lebih efisien,” ujarnya singkat. Menurut informasi, pembangunan hunian akan dilakukan di atas lahan seluas sekitar 1,4 hingga 1,61 hektare milik PT Angkasa Pura Indonesia. Pemerintah menyiapkan sekitar 800 unit hunian untuk menampung warga terdampak. Meskipun awalnya dirancang dalam bentuk rumah susun (rusun), tetapi pemerintah juga mempertimbangkan opsi rumah tapak.  Pembangunan ditargetkan mulai pada Mei 2026 dan rampung pada Juni 2026. Selain hunian, pemerintah juga akan menyediakan fasilitas dasar seperti sanitasi (MCK) yang layak guna meningkatkan kualitas hidup warga.  Program ini menjadi bagian dari target pembangunan 3 juta rumah, yang difokuskan untuk masyarakat berpenghasilan rendah yang selama ini tinggal di kawasan berisiko tinggi, termasuk di sepanjang jalur rel kereta api. JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri dan pejabat terkait untuk menghadiri rapat terbatas (ratas) di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (6/4/2026). Ratas tersebut membahas rencana penyediaan hunian layak bagi warga yang tinggal di bantaran rel kereta api, khususnya di kawasan Senen, Jakarta Pusat. Berdasarkan pantauan Okezone.com di kompleks Istana Kepresidenan, sejumlah menteri yang dipanggil Presiden Prabowo kali ini yakni Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Menteri Investasi Rosan Roeslani, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto, Dirut PT Pindad Sigit P Santoso, hingga Direktur Utama PT KAI Bobby Rasyidin.  Pembahasan ini merupakan tindak lanjut dari kunjungan langsung Presiden Prabowo ke kawasan permukiman padat di bantaran rel pada Maret 2026, lalu. Pemerintah berkomitmen menata kawasan tersebut sekaligus menyediakan hunian yang lebih aman dan layak bagi masyarakat. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyatakan bahwa negara harus hadir secara tegas dalam mengelola aset-asetnya, terutama yang selama ini dikuasai pihak lain tanpa pemanfaatan optimal. “Kita tahu negara ini adalah negara hukum. Jadi tanah negara harus digunakan untuk kepentingan negara dan rakyat. Jangan ragu-ragu,” ujar Maruarar kepada awak media. Dia mengungkapkan, pemerintah telah melakukan peninjauan langsung ke sejumlah lokasi strategis, seperti di Tanah Abang dan Bandung, termasuk bersama jajaran PT Kereta Api Indonesia. Dari hasil peninjauan tersebut, ditemukan banyak lahan negara yang berpotensi dimanfaatkan untuk pembangunan perumahan. “Banyak sekali tanah negara yang dikuasai pihak lain dan akan kita kuasai kembali untuk kepentingan rakyat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah,” tegasnya.   Menurut Maruarar, pemerintah tengah menyiapkan langkah strategis, termasuk rencana groundbreaking proyek perumahan di Bandung dalam waktu dekat. Proyek ini menjadi bagian dari upaya percepatan pemanfaatan lahan negara untuk penyediaan hunian. Dia juga menyoroti bahwa banyak lahan strategis tersebut berada di kawasan bantaran rel kereta api, selain di kota-kota besar lain seperti Medan.  "Iya, di banyak tempat. Tanah Abang strategis, Bandung strategis, Medan juga strategis. Kita gunakan untuk kepentingan rakyat. Negara harus hadir,” katanya. Maruarar menekankan bahwa keberanian dalam menegakkan aturan menjadi kunci dalam pengelolaan aset negara. “Kita mengurus negara ini harus punya nyali, menegakkan kebenaran,” ujarnya. Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto menyatakan pihak perguruan tinggi siap mendukung program tersebut melalui kajian dan pengembangan teknologi.  "Kami siap membackup dari sisi kajian dan penelitian, termasuk teknologi agar pembangunan lebih efisien,” ujarnya singkat. Menurut informasi, pembangunan hunian akan dilakukan di atas lahan seluas sekitar 1,4 hingga 1,61 hektare milik PT Angkasa Pura Indonesia. Pemerintah menyiapkan sekitar 800 unit hunian untuk menampung warga terdampak. Meskipun awalnya dirancang dalam bentuk rumah susun (rusun), tetapi pemerintah juga mempertimbangkan opsi rumah tapak.  Pembangunan ditargetkan mulai pada Mei 2026 dan rampung pada Juni 2026. Selain hunian, pemerintah juga akan menyediakan fasilitas dasar seperti sanitasi (MCK) yang layak guna meningkatkan kualitas hidup warga.  Program ini menjadi bagian dari target pembangunan 3 juta rumah, yang difokuskan untuk masyarakat berpenghasilan rendah yang selama ini tinggal di kawasan berisiko tinggi, termasuk di sepanjang jalur rel kereta api.