Pemprov DKI Jakarta terus berupaya berikan kemudahan dan kenyamanan, salah satunya menghadirkan beragam channel pembayaran pajak daerah. https://economy.okezone.com/read/2026/04/07/11/3210884/channel-pembayaran-pajak-daerah-dki-jakarta-kian-beragam-layanan-makin-praktisidhttps://economy.okezone.com/read/2026/04/07/11/3210884/channel-pembayaran-pajak-daerah-dki-jakarta-kian-beragam-layanan-makin-praktishttps://economy.okezone.com/read/2026/04/07/11/3210884/channel-pembayaran-pajak-daerah-dki-jakarta-kian-beragam-layanan-makin-praktisSelasa 07 April 2026 08:17 WIBAgustina Wulandari Ilustrasi pembayaran dengan scan kode QR. (Foto: dok Freepik)https://img.okezone.com/content/2026/04/06/11/3210884/bapenda_channel_pembayaran_pajak-SbtG_large.jpgJAKARTA — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus berupaya memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi warganya, salah satunya dalam melakukan pembayaran pajak. Upaya tersebut diwujudkan dengan menghadirkan beragam channel pembayaran pajak daerah. Tentu saja ini merupakan inovasi yang mendukung pelayanan publik menjadi lebih cepat, mudah, dan efisien.  Bagi warga Jakarta yang sibuk, kehadiran berbagai pilihan pembayaran ini menjadi solusi yang tepat. Wajib pajak kini tidak harus selalu datang ke kantor pelayanan untuk melakukan pembayaran, karena transaksi dapat dilakukan melalui berbagai kanal yang telah bekerja sama dengan Pemprov DKI Jakarta. Melalui kerja sama dengan perbankan, fintech, platform e-commerce, dan kanal pembayaran modern lainnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berupaya memastikan bahwa layanan perpajakan daerah semakin mudah dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Apa Saja Channel Pembayarannya? Kepala Pusat Data dan Informasi Pendapatan Bapenda Jakarta Morris Danny menyatakan, wajib pajak bisa membayar pajak daerah DKI Jakarta melalui berbagai channel, antara lain:  - bank nasional dan daerah, seperti BCA, BCA Digital, BJB, BNI, BRI, BTN, CIMB Niaga, Danamon, Bank DKI, Mandiri, Maybank, OCBC NISP, UOB, dan BSI; - kanal digital, seperti mobile banking, internet banking, dan virtual account; - platform e-commerce dan dompet digital, seperti Tokopedia, Shopee, Blibli, GoPay, OVO, DANA, Bukalapak, LinkAja, hingga Akulaku; - kanal layanan lain, seperti teller, ATM, QRIS, CMS, RTGS, dan PT Pos Indonesia. “Secara khusus, untuk pembayaran PBB-P2, masyarakat juga dapat memanfaatkan channel yang lebih luas melalui berbagai bank dan mitra digital. Hal ini memberikan lebih banyak alternatif pembayaran, sehingga masyarakat dapat memilih cara yang paling sesuai dengan kebiasaan dan kebutuhannya,” ujarnya. Untuk lebih mudah memahami, berikut gambaran umum pilihan channel pembayaran: Channel pembayaran Pajak Daerah ATM teller internet banking mobile banking e-commerce e-channel virtual account Channel pembayaran khusus PBB-P2 ATM teller phone banking internet banking mobile banking CMS QRIS e-commerce e-channel RTGS virtual account Morris menambahkan, kemudahan ini diharapkan dapat membantu masyarakat menghindari keterlambatan pembayaran pajak akibat keterbatasan waktu maupun kendala mobilitas. Kini, pembayaran dapat dilakukan dengan lebih praktis dari mana saja dan kapan saja. “Di sisi lain, tersedianya berbagai channel pembayaran juga menjadi bagian dari strategi Pemprov DKI Jakarta dalam memperkuat penerimaan Pajak Daerah. Setiap kontribusi masyarakat melalui pembayaran pajak akan kembali diolah menjadi dukungan bagi pembangunan kota, mulai dari pelayanan publik, infrastruktur, hingga berbagai fasilitas yang menunjang kualitas hidup warga Jakarta,” katanya. Oleh karena itu, Pemprov DKI Jakarta mengajak masyarakat untuk memanfaatkan channel pembayaran yang tersedia dan memilih kanal yang paling mudah dijangkau. Semakin mudah proses pembayaran, semakin besar pula peluang untuk meningkatkan kepatuhan pajak dan memperkuat kontribusi bersama dalam membangun Jakarta yang lebih baik. JAKARTA — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus berupaya memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi warganya, salah satunya dalam melakukan pembayaran pajak. Upaya tersebut diwujudkan dengan menghadirkan beragam channel pembayaran pajak daerah. Tentu saja ini merupakan inovasi yang mendukung pelayanan publik menjadi lebih cepat, mudah, dan efisien.  Bagi warga Jakarta yang sibuk, kehadiran berbagai pilihan pembayaran ini menjadi solusi yang tepat. Wajib pajak kini tidak harus selalu datang ke kantor pelayanan untuk melakukan pembayaran, karena transaksi dapat dilakukan melalui berbagai kanal yang telah bekerja sama dengan Pemprov DKI Jakarta. Melalui kerja sama dengan perbankan, fintech, platform e-commerce, dan kanal pembayaran modern lainnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berupaya memastikan bahwa layanan perpajakan daerah semakin mudah dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Apa Saja Channel Pembayarannya? Kepala Pusat Data dan Informasi Pendapatan Bapenda Jakarta Morris Danny menyatakan, wajib pajak bisa membayar pajak daerah DKI Jakarta melalui berbagai channel, antara lain:  - bank nasional dan daerah, seperti BCA, BCA Digital, BJB, BNI, BRI, BTN, CIMB Niaga, Danamon, Bank DKI, Mandiri, Maybank, OCBC NISP, UOB, dan BSI; - kanal digital, seperti mobile banking, internet banking, dan virtual account; - platform e-commerce dan dompet digital, seperti Tokopedia, Shopee, Blibli, GoPay, OVO, DANA, Bukalapak, LinkAja, hingga Akulaku; - kanal layanan lain, seperti teller, ATM, QRIS, CMS, RTGS, dan PT Pos Indonesia. “Secara khusus, untuk pembayaran PBB-P2, masyarakat juga dapat memanfaatkan channel yang lebih luas melalui berbagai bank dan mitra digital. Hal ini memberikan lebih banyak alternatif pembayaran, sehingga masyarakat dapat memilih cara yang paling sesuai dengan kebiasaan dan kebutuhannya,” ujarnya. Untuk lebih mudah memahami, berikut gambaran umum pilihan channel pembayaran: Channel pembayaran Pajak Daerah ATM teller internet banking mobile banking e-commerce e-channel virtual account Channel pembayaran khusus PBB-P2 ATM teller phone banking internet banking mobile banking CMS QRIS e-commerce e-channel RTGS virtual account Morris menambahkan, kemudahan ini diharapkan dapat membantu masyarakat menghindari keterlambatan pembayaran pajak akibat keterbatasan waktu maupun kendala mobilitas. Kini, pembayaran dapat dilakukan dengan lebih praktis dari mana saja dan kapan saja. “Di sisi lain, tersedianya berbagai channel pembayaran juga menjadi bagian dari strategi Pemprov DKI Jakarta dalam memperkuat penerimaan Pajak Daerah. Setiap kontribusi masyarakat melalui pembayaran pajak akan kembali diolah menjadi dukungan bagi pembangunan kota, mulai dari pelayanan publik, infrastruktur, hingga berbagai fasilitas yang menunjang kualitas hidup warga Jakarta,” katanya. Oleh karena itu, Pemprov DKI Jakarta mengajak masyarakat untuk memanfaatkan channel pembayaran yang tersedia dan memilih kanal yang paling mudah dijangkau. Semakin mudah proses pembayaran, semakin besar pula peluang untuk meningkatkan kepatuhan pajak dan memperkuat kontribusi bersama dalam membangun Jakarta yang lebih baik.