Tingginya harga pakan, harga telur di tingkat peternak sentra produksi justru mengalami penurunan signifikan. https://economy.okezone.com/read/2026/04/07/320/3211067/harga-pakan-meroket-peternak-ayam-teriak-telur-hanya-rp21-000idhttps://economy.okezone.com/read/2026/04/07/320/3211067/harga-pakan-meroket-peternak-ayam-teriak-telur-hanya-rp21-000https://economy.okezone.com/read/2026/04/07/320/3211067/harga-pakan-meroket-peternak-ayam-teriak-telur-hanya-rp21-000Selasa 07 April 2026 17:42 WIBFeby NovaliusKondisi peternak ayam petelur rakyat menjadi sorotan. (Foto: okezone.com/IMG)https://img.okezone.com/content/2026/04/07/320/3211067/peternak-lmiN_large.jpgJAKARTA — Kondisi peternak ayam petelur rakyat menjadi sorotan. Pasalnya, di tengah tingginya harga pakan, harga telur di tingkat peternak sentra produksi justru mengalami penurunan signifikan. Anggota DPR RI, M. Sarmuji, mengungkapkan bahwa harga pakan tetap tinggi, sementara harga telur di tingkat peternak turun di kisaran Rp21.000–Rp22.000 per kilogram. “Ini terjadi ketidakseimbangan yang serius. Kondisi ini jelas merugikan peternak dan tidak bisa dibiarkan berlarut-larut,” ujarnya, Selasa (7/4/2026). Menurut Sarmuji, situasi ini membutuhkan langkah cepat dari pemerintah sebagai solusi jangka pendek untuk menjaga keberlangsungan usaha peternak rakyat. Tanpa intervensi, tekanan ini berpotensi memperlemah sektor peternakan nasional yang selama ini menjadi penopang penting ketahanan pangan. Sebagai langkah konkret, Sarmuji mendorong pemerintah untuk meningkatkan frekuensi penggunaan telur dalam menu program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama satu hingga dua bulan ke depan. Upaya ini diharapkan dapat menambah permintaan telur di pasar sehingga harga di tingkat peternak kembali lebih rasional. “Program MBG bisa menjadi instrumen efektif untuk menyerap produksi telur peternak. Dengan peningkatan frekuensi menu telur, kita bisa membantu menyeimbangkan harga sekaligus memastikan program gizi berjalan optimal,” katanya.   Sarmuji juga mengungkapkan bahwa pihaknya menerima banyak keluhan dari peternak, khususnya dari sentra produksi seperti Blitar dan daerah lainnya. Jumlah peternak ayam petelur yang besar membuat persoalan ini berdampak luas terhadap ekonomi rakyat. “Keluhan dari peternak terus berdatangan. Ini menunjukkan masalahnya nyata dan dirasakan langsung oleh pelaku usaha di lapangan. Pemerintah perlu segera hadir dengan kebijakan yang responsif dan tepat sasaran,” ujarnya. JAKARTA — Kondisi peternak ayam petelur rakyat menjadi sorotan. Pasalnya, di tengah tingginya harga pakan, harga telur di tingkat peternak sentra produksi justru mengalami penurunan signifikan. Anggota DPR RI, M. Sarmuji, mengungkapkan bahwa harga pakan tetap tinggi, sementara harga telur di tingkat peternak turun di kisaran Rp21.000–Rp22.000 per kilogram. “Ini terjadi ketidakseimbangan yang serius. Kondisi ini jelas merugikan peternak dan tidak bisa dibiarkan berlarut-larut,” ujarnya, Selasa (7/4/2026). Menurut Sarmuji, situasi ini membutuhkan langkah cepat dari pemerintah sebagai solusi jangka pendek untuk menjaga keberlangsungan usaha peternak rakyat. Tanpa intervensi, tekanan ini berpotensi memperlemah sektor peternakan nasional yang selama ini menjadi penopang penting ketahanan pangan. Sebagai langkah konkret, Sarmuji mendorong pemerintah untuk meningkatkan frekuensi penggunaan telur dalam menu program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama satu hingga dua bulan ke depan. Upaya ini diharapkan dapat menambah permintaan telur di pasar sehingga harga di tingkat peternak kembali lebih rasional. “Program MBG bisa menjadi instrumen efektif untuk menyerap produksi telur peternak. Dengan peningkatan frekuensi menu telur, kita bisa membantu menyeimbangkan harga sekaligus memastikan program gizi berjalan optimal,” katanya.   Sarmuji juga mengungkapkan bahwa pihaknya menerima banyak keluhan dari peternak, khususnya dari sentra produksi seperti Blitar dan daerah lainnya. Jumlah peternak ayam petelur yang besar membuat persoalan ini berdampak luas terhadap ekonomi rakyat. “Keluhan dari peternak terus berdatangan. Ini menunjukkan masalahnya nyata dan dirasakan langsung oleh pelaku usaha di lapangan. Pemerintah perlu segera hadir dengan kebijakan yang responsif dan tepat sasaran,” ujarnya.