Prabowo menekankan evaluasi langsung terhadap ratusan tambang ilegal https://economy.okezone.com/read/2026/04/08/320/3211257/ratusan-tambang-ilegal-di-hutan-prabowo-minta-semua-izin-dicabutidhttps://economy.okezone.com/read/2026/04/08/320/3211257/ratusan-tambang-ilegal-di-hutan-prabowo-minta-semua-izin-dicabuthttps://economy.okezone.com/read/2026/04/08/320/3211257/ratusan-tambang-ilegal-di-hutan-prabowo-minta-semua-izin-dicabutRabu 08 April 2026 15:40 WIBFeby NovaliusPresiden Prabowo Subianto menerima laporan mengenai banyak tambang ilegal. (Foto: Okezone.com/Setpres)https://img.okezone.com/content/2026/04/08/320/3211257/prabowo-4bkS_large.jpgJAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menerima laporan mengenai banyak tambang ilegal yang beroperasi di hutan Indonesia. Ia pun memerintahkan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dan Menteri Kehutanan Raja Juli untuk memeriksa dan menertibkan aktivitas tambang tersebut. “Saya telah memerintahkan Menteri ESDM. Saya mendapat laporan ada ratusan tambang tidak jelas, atau IUP tidak jelas, di hutan lindung maupun hutan lainnya. Saya cek Menhut, alhamdulillah Menhut juga oke, dia belum memberikan izin potong kayu,” kata Prabowo, Rabu (8/4/2026). Prabowo menekankan evaluasi langsung terhadap ratusan tambang ilegal tersebut, dengan menempatkan kepentingan nasional dan rakyat sebagai prioritas utama. “Segera evaluasi. Kalau tidak jelas, cabut semua IUP itu. Kita tidak ada waktu. Tidak ada pertimbangan kasihan atau tidak kasihan,” tegasnya. Presiden juga meminta agar hasil evaluasi izin tambang dilaporkan secepat mungkin. Ia menegaskan, tidak ada lagi pertimbangan untuk kawan, konco, keluarga, atau kelompok tertentu; yang harus dikedepankan hanyalah kepentingan nasional.   “Berapa hari laporan ke saya, Menteri ESDM?” tanya Prabowo. “Dua minggu,” jawab Bahlil. “Enak saja, tidak bisa satu minggu?” lanjut Presiden. JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menerima laporan mengenai banyak tambang ilegal yang beroperasi di hutan Indonesia. Ia pun memerintahkan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dan Menteri Kehutanan Raja Juli untuk memeriksa dan menertibkan aktivitas tambang tersebut. “Saya telah memerintahkan Menteri ESDM. Saya mendapat laporan ada ratusan tambang tidak jelas, atau IUP tidak jelas, di hutan lindung maupun hutan lainnya. Saya cek Menhut, alhamdulillah Menhut juga oke, dia belum memberikan izin potong kayu,” kata Prabowo, Rabu (8/4/2026). Prabowo menekankan evaluasi langsung terhadap ratusan tambang ilegal tersebut, dengan menempatkan kepentingan nasional dan rakyat sebagai prioritas utama. “Segera evaluasi. Kalau tidak jelas, cabut semua IUP itu. Kita tidak ada waktu. Tidak ada pertimbangan kasihan atau tidak kasihan,” tegasnya. Presiden juga meminta agar hasil evaluasi izin tambang dilaporkan secepat mungkin. Ia menegaskan, tidak ada lagi pertimbangan untuk kawan, konco, keluarga, atau kelompok tertentu; yang harus dikedepankan hanyalah kepentingan nasional.   “Berapa hari laporan ke saya, Menteri ESDM?” tanya Prabowo. “Dua minggu,” jawab Bahlil. “Enak saja, tidak bisa satu minggu?” lanjut Presiden.