Prabowo menekankan bahwa pemerintah tidak memiliki banyak waktu untuk mentoleransi pelanggaran tersebut https://economy.okezone.com/read/2026/04/08/320/3211283/bahlil-targetkan-selesaikan-tambang-ilegal-2-minggu-prabowo-enak-aja-semingguidhttps://economy.okezone.com/read/2026/04/08/320/3211283/bahlil-targetkan-selesaikan-tambang-ilegal-2-minggu-prabowo-enak-aja-semingguhttps://economy.okezone.com/read/2026/04/08/320/3211283/bahlil-targetkan-selesaikan-tambang-ilegal-2-minggu-prabowo-enak-aja-semingguRabu 08 April 2026 16:52 WIBBinti MufaridaPresiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk menertibkan sektor pertambangan. (Foto: Okezone.com/Binti)https://img.okezone.com/content/2026/04/08/320/3211283/bahlil-gT8e_large.jpgJAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk menertibkan sektor pertambangan dengan percepatan evaluasi izin usaha pertambangan (IUP) bermasalah. Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat memberikan taklimat kepada seluruh jajaran Kabinet Merah Putih, Eselon 1 Kementerian dan Lembaga, serta Direktur Utama BUMN, dalam Rapat Kerja (Raker) Pemerintah di Istana Negara, Jakarta, Rabu (8/4/2026). Prabowo menekankan bahwa pemerintah tidak memiliki banyak waktu untuk mentoleransi pelanggaran tersebut. Ia meminta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, segera melakukan evaluasi menyeluruh. “Saya juga telah memerintahkan Menteri ESDM. Saya dapat laporan, ada ratusan tambang tidak jelas,” kata Prabowo. “Jadi ini ada sekian ratus. Menteri ESDM segera evaluasi, kalau tidak jelas, cabut IUP-nya. Kita sudah tidak ada waktu untuk terlalu kasihan,” tambahnya. Presiden juga menegaskan bahwa pemerintah harus menempatkan kepentingan rakyat di atas segalanya. “Kita hanya membela kepentingan nasional dan kepentingan rakyat. Kepentingan kawan, konco, keluarga, atau kelompok, itu nomor berapa?” ujar Prabowo. Selanjutnya, Prabowo menekankan kepada Bahlil agar evaluasi ratusan tambang ilegal dilakukan secepatnya. “Ya? Evaluasi segera! Berapa hari? Laporkan kembali ke saya,” tuturnya.   Menanggapi hal tersebut, Bahlil menyatakan dapat menyelesaikan evaluasi dalam dua minggu. “Dua minggu,” jawabnya. Namun, Prabowo meminta percepatan proses. “Dua minggu? Enak saja. Tidak, seminggu!” tegasnya. “Siap!” respon Bahlil. Prabowo menegaskan bahwa pencabutan izin akan dilakukan terhadap seluruh IUP yang tidak sesuai prinsip dan aturan. Ia menekankan bahwa pengelolaan sumber daya alam harus kembali pada kepentingan negara dan rakyat. “Kita cabut semua IUP yang bermasalah. Prinsip-prinsip yang tidak beres kita cabut, harus di tangan negara, dan kita bisa memperkuat institusi serta lembaga kita,” pungkasnya. JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk menertibkan sektor pertambangan dengan percepatan evaluasi izin usaha pertambangan (IUP) bermasalah. Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat memberikan taklimat kepada seluruh jajaran Kabinet Merah Putih, Eselon 1 Kementerian dan Lembaga, serta Direktur Utama BUMN, dalam Rapat Kerja (Raker) Pemerintah di Istana Negara, Jakarta, Rabu (8/4/2026). Prabowo menekankan bahwa pemerintah tidak memiliki banyak waktu untuk mentoleransi pelanggaran tersebut. Ia meminta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, segera melakukan evaluasi menyeluruh. “Saya juga telah memerintahkan Menteri ESDM. Saya dapat laporan, ada ratusan tambang tidak jelas,” kata Prabowo. “Jadi ini ada sekian ratus. Menteri ESDM segera evaluasi, kalau tidak jelas, cabut IUP-nya. Kita sudah tidak ada waktu untuk terlalu kasihan,” tambahnya. Presiden juga menegaskan bahwa pemerintah harus menempatkan kepentingan rakyat di atas segalanya. “Kita hanya membela kepentingan nasional dan kepentingan rakyat. Kepentingan kawan, konco, keluarga, atau kelompok, itu nomor berapa?” ujar Prabowo. Selanjutnya, Prabowo menekankan kepada Bahlil agar evaluasi ratusan tambang ilegal dilakukan secepatnya. “Ya? Evaluasi segera! Berapa hari? Laporkan kembali ke saya,” tuturnya.   Menanggapi hal tersebut, Bahlil menyatakan dapat menyelesaikan evaluasi dalam dua minggu. “Dua minggu,” jawabnya. Namun, Prabowo meminta percepatan proses. “Dua minggu? Enak saja. Tidak, seminggu!” tegasnya. “Siap!” respon Bahlil. Prabowo menegaskan bahwa pencabutan izin akan dilakukan terhadap seluruh IUP yang tidak sesuai prinsip dan aturan. Ia menekankan bahwa pengelolaan sumber daya alam harus kembali pada kepentingan negara dan rakyat. “Kita cabut semua IUP yang bermasalah. Prinsip-prinsip yang tidak beres kita cabut, harus di tangan negara, dan kita bisa memperkuat institusi serta lembaga kita,” pungkasnya.