Pengelolaan hutan tidak boleh semata-mata berorientasi ekonomi, tetapi harus menjaga keseimbangan lingkungan https://economy.okezone.com/read/2026/04/08/320/3211287/jangan-cuma-cari-untung-kemenhut-ingatkan-pengusaha-jaga-ekosistem-hutanidhttps://economy.okezone.com/read/2026/04/08/320/3211287/jangan-cuma-cari-untung-kemenhut-ingatkan-pengusaha-jaga-ekosistem-hutanhttps://economy.okezone.com/read/2026/04/08/320/3211287/jangan-cuma-cari-untung-kemenhut-ingatkan-pengusaha-jaga-ekosistem-hutanRabu 08 April 2026 17:08 WIBFeby Novalius Kementerian Kehutanan (Kemenhut) meminta pelaku usaha kehutanan mengelola hutan secara berkelanjutan. (Foto: Okezone.com/Freepik)https://img.okezone.com/content/2026/04/08/320/3211287/hutan-pCaK_large.jpgJAKARTA – Kementerian Kehutanan (Kemenhut) meminta pelaku usaha kehutanan mengelola hutan secara berkelanjutan dengan mengedepankan batas ekologis, tata kelola yang baik, serta tanggung jawab sosial. Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan, Mahfudz MP menegaskan, pengelolaan hutan tidak boleh semata-mata berorientasi ekonomi, tetapi harus menjaga keseimbangan lingkungan dan keberlanjutan sumber daya alam. “Momentum ini menjadi saat yang tepat untuk memperkuat komitmen dalam menjaga bumi. Pemerintah akan terus mendorong pengelolaan hutan yang lestari, alam yang terjaga, serta kesejahteraan masyarakat,” ujarnya, Rabu (8/4/2026). Ia menjelaskan, pemerintah terus memperkuat tata kelola kehutanan melalui peningkatan koordinasi antara pusat dan daerah, termasuk rencana pengembangan pusat ekosistem pengelolaan hutan sebagai penghubung kebijakan tata ruang. Selain itu, pengawasan di tingkat tapak juga akan diperkuat dengan penambahan jumlah Polisi Kehutanan (Polhut) secara bertahap, dari sekitar 4.800 personel menjadi 21.000 personel. Senada, Deputi Bidang Tata Lingkungan dan Sumber Daya Alam Berkelanjutan Kementerian Lingkungan Hidup, Sigit Reliantoro, menekankan pentingnya perubahan cara pandang dalam pengelolaan sumber daya alam. Menurut dia, manusia bukan pemilik alam, melainkan pihak yang diberi amanah untuk menjaga keseimbangan lingkungan. “Pemanfaatan sumber daya alam harus didasarkan pada batas ekologis, bukan semata pertimbangan ekonomi,” kata Sigit. Ia menilai krisis lingkungan yang terjadi saat ini merupakan akibat ketidakseimbangan dalam pengelolaan sumber daya alam, sehingga diperlukan perbaikan melalui kebijakan dan praktik yang lebih beretika. Sementara itu, Ketua Umum APHI Soewarso mengatakan pelaku usaha kehutanan perlu menjadikan nilai-nilai yang diperoleh selama Ramadan sebagai landasan dalam praktik pengelolaan hutan yang lebih bijak. “Kami tidak hanya merayakan Idulfitri, tetapi juga merefleksikan peran dalam menjaga hutan sebagai amanah untuk generasi mendatang,” ujarnya.   Ia menambahkan, pelaku usaha harus menghindari eksploitasi berlebihan dan menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan kelestarian lingkungan. Menurut Soewarso, APHI bersama anggotanya berkomitmen memperluas tutupan hutan melalui kegiatan penanaman dan pengayaan, baik di hutan tanaman maupun hutan alam. Selain itu, optimalisasi pemanfaatan hutan melalui pendekatan multiusaha kehutanan menjadi arah utama pengelolaan sektor ini ke depan, yang diiringi penguatan tata kelola serta tanggung jawab sosial dan lingkungan. Melalui momentum tersebut, pemerintah dan pelaku usaha diharapkan memperkuat sinergi untuk menghadapi tantangan global, seperti perubahan iklim dan degradasi hutan, sekaligus mendorong pengelolaan hutan berkelanjutan di Indonesia. JAKARTA – Kementerian Kehutanan (Kemenhut) meminta pelaku usaha kehutanan mengelola hutan secara berkelanjutan dengan mengedepankan batas ekologis, tata kelola yang baik, serta tanggung jawab sosial. Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan, Mahfudz MP menegaskan, pengelolaan hutan tidak boleh semata-mata berorientasi ekonomi, tetapi harus menjaga keseimbangan lingkungan dan keberlanjutan sumber daya alam. “Momentum ini menjadi saat yang tepat untuk memperkuat komitmen dalam menjaga bumi. Pemerintah akan terus mendorong pengelolaan hutan yang lestari, alam yang terjaga, serta kesejahteraan masyarakat,” ujarnya, Rabu (8/4/2026). Ia menjelaskan, pemerintah terus memperkuat tata kelola kehutanan melalui peningkatan koordinasi antara pusat dan daerah, termasuk rencana pengembangan pusat ekosistem pengelolaan hutan sebagai penghubung kebijakan tata ruang. Selain itu, pengawasan di tingkat tapak juga akan diperkuat dengan penambahan jumlah Polisi Kehutanan (Polhut) secara bertahap, dari sekitar 4.800 personel menjadi 21.000 personel. Senada, Deputi Bidang Tata Lingkungan dan Sumber Daya Alam Berkelanjutan Kementerian Lingkungan Hidup, Sigit Reliantoro, menekankan pentingnya perubahan cara pandang dalam pengelolaan sumber daya alam. Menurut dia, manusia bukan pemilik alam, melainkan pihak yang diberi amanah untuk menjaga keseimbangan lingkungan. “Pemanfaatan sumber daya alam harus didasarkan pada batas ekologis, bukan semata pertimbangan ekonomi,” kata Sigit. Ia menilai krisis lingkungan yang terjadi saat ini merupakan akibat ketidakseimbangan dalam pengelolaan sumber daya alam, sehingga diperlukan perbaikan melalui kebijakan dan praktik yang lebih beretika. Sementara itu, Ketua Umum APHI Soewarso mengatakan pelaku usaha kehutanan perlu menjadikan nilai-nilai yang diperoleh selama Ramadan sebagai landasan dalam praktik pengelolaan hutan yang lebih bijak. “Kami tidak hanya merayakan Idulfitri, tetapi juga merefleksikan peran dalam menjaga hutan sebagai amanah untuk generasi mendatang,” ujarnya.   Ia menambahkan, pelaku usaha harus menghindari eksploitasi berlebihan dan menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan kelestarian lingkungan. Menurut Soewarso, APHI bersama anggotanya berkomitmen memperluas tutupan hutan melalui kegiatan penanaman dan pengayaan, baik di hutan tanaman maupun hutan alam. Selain itu, optimalisasi pemanfaatan hutan melalui pendekatan multiusaha kehutanan menjadi arah utama pengelolaan sektor ini ke depan, yang diiringi penguatan tata kelola serta tanggung jawab sosial dan lingkungan. Melalui momentum tersebut, pemerintah dan pelaku usaha diharapkan memperkuat sinergi untuk menghadapi tantangan global, seperti perubahan iklim dan degradasi hutan, sekaligus mendorong pengelolaan hutan berkelanjutan di Indonesia.