Anggaran kendaraan operasional untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) hanya dialokasikan pada 2025. https://economy.okezone.com/read/2026/04/09/320/3211491/heboh-motor-listrik-sppg-purbaya-pastikan-tak-ada-lagi-pengadaan-di-bgnidhttps://economy.okezone.com/read/2026/04/09/320/3211491/heboh-motor-listrik-sppg-purbaya-pastikan-tak-ada-lagi-pengadaan-di-bgnhttps://economy.okezone.com/read/2026/04/09/320/3211491/heboh-motor-listrik-sppg-purbaya-pastikan-tak-ada-lagi-pengadaan-di-bgnKamis 09 April 2026 15:47 WIBRohman WibowoHeboh Motor Listrik SPPG, Purbaya Pastikan Tak Ada Lagi Pengadaan di BGN. Foto: Okezone.comhttps://img.okezone.com/content/2026/04/09/320/3211491/bgn-nWhC_large.jpgJAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan tidak ada alokasi anggaran pengadaan motor listrik bagi Badan Gizi Nasional pada 2026. Anggaran kendaraan operasional untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) hanya dialokasikan pada 2025. Purbaya menyampaikan hal tersebut setelah mengonfirmasi langsung kepada Kepala BGN, Dadan Hindayana, dalam taklimat Presiden Prabowo Subianto bersama jajaran kabinet pada Rabu (8/4/2026). Ia menegaskan, motor listrik BGN yang viral di media sosial merupakan pengadaan tahun sebelumnya yang baru direalisasikan pada tahun ini. “Saya tanya (Kepala BGN Dadan) semalam, tidak ada lagi pembelian. Tahun lalu ada miskomunikasi dari anak saya ke saya. Seingat saya, pengadaan itu sudah ditolak, tetapi ternyata sebagian sudah sempat lolos. Mungkin juga sudah diajukan sebelum saya menjabat sebagai menteri. Tapi yang jelas, ke depan tidak ada lagi pengadaan motor listrik BGN,” kata Purbaya di kantor Kemenkeu, Kamis (9/4/2026). Sebelumnya, Kepala BGN Dadan Hindayana menjelaskan bahwa pengadaan motor listrik tersebut merupakan bagian dari perencanaan anggaran 2025 dan ditujukan untuk mendukung operasional Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). “Pengadaan motor ini memang masuk dalam anggaran 2025. Fungsinya untuk mendukung operasional Kepala SPPG,” ujar Dadan dalam keterangan resmi. Ia menekankan, realisasi total motor listrik mencapai 21.801 unit dari 25.000 unit yang dipesan pada 2025. Tahap perencanaan program dibahas melalui forum tripartit yang melibatkan BGN, Kementerian PPN/Bappenas, serta Kementerian Keuangan. Dadan menjelaskan, pada akhir 2025, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM) sehingga anggarannya masuk dalam RPATA atau Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran. Mekanisme ini sesuai dengan PMK Nomor 84 Tahun 2025, di mana pembayaran dilakukan dalam dua tahap, yakni termin 1 atas terselesaikannya 60 persen unit dan termin 2 untuk penyelesaian hingga 100 persen unit. JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan tidak ada alokasi anggaran pengadaan motor listrik bagi Badan Gizi Nasional pada 2026. Anggaran kendaraan operasional untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) hanya dialokasikan pada 2025. Purbaya menyampaikan hal tersebut setelah mengonfirmasi langsung kepada Kepala BGN, Dadan Hindayana, dalam taklimat Presiden Prabowo Subianto bersama jajaran kabinet pada Rabu (8/4/2026). Ia menegaskan, motor listrik BGN yang viral di media sosial merupakan pengadaan tahun sebelumnya yang baru direalisasikan pada tahun ini. “Saya tanya (Kepala BGN Dadan) semalam, tidak ada lagi pembelian. Tahun lalu ada miskomunikasi dari anak saya ke saya. Seingat saya, pengadaan itu sudah ditolak, tetapi ternyata sebagian sudah sempat lolos. Mungkin juga sudah diajukan sebelum saya menjabat sebagai menteri. Tapi yang jelas, ke depan tidak ada lagi pengadaan motor listrik BGN,” kata Purbaya di kantor Kemenkeu, Kamis (9/4/2026). Sebelumnya, Kepala BGN Dadan Hindayana menjelaskan bahwa pengadaan motor listrik tersebut merupakan bagian dari perencanaan anggaran 2025 dan ditujukan untuk mendukung operasional Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). “Pengadaan motor ini memang masuk dalam anggaran 2025. Fungsinya untuk mendukung operasional Kepala SPPG,” ujar Dadan dalam keterangan resmi. Ia menekankan, realisasi total motor listrik mencapai 21.801 unit dari 25.000 unit yang dipesan pada 2025. Tahap perencanaan program dibahas melalui forum tripartit yang melibatkan BGN, Kementerian PPN/Bappenas, serta Kementerian Keuangan. Dadan menjelaskan, pada akhir 2025, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM) sehingga anggarannya masuk dalam RPATA atau Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran. Mekanisme ini sesuai dengan PMK Nomor 84 Tahun 2025, di mana pembayaran dilakukan dalam dua tahap, yakni termin 1 atas terselesaikannya 60 persen unit dan termin 2 untuk penyelesaian hingga 100 persen unit.