BTN menyalurkan 6 juta unit Kredit Pemilikan Rumah (KPR) sejak tahun 1976 hingga awal April 2026 senilai Rp530 triliun. https://economy.okezone.com/read/2026/04/10/470/3211624/btn-salurkan-6-juta-kpr-hingga-april-2026-senilai-rp530-triliun-nbspidhttps://economy.okezone.com/read/2026/04/10/470/3211624/btn-salurkan-6-juta-kpr-hingga-april-2026-senilai-rp530-triliun-nbsphttps://economy.okezone.com/read/2026/04/10/470/3211624/btn-salurkan-6-juta-kpr-hingga-april-2026-senilai-rp530-triliun-nbspJum'at 10 April 2026 11:02 WIBAnggie AriestaBTN Salurkan 6 Juta KPR hingga April 2026 Senilai Rp530 Triliun (Foto: Dirut BTN/Dokumentasi)https://img.okezone.com/content/2026/04/10/470/3211624/btn-NOAs_large.jpgBANDUNG - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN) menyalurkan 6 juta unit Kredit Pemilikan Rumah (KPR) sejak tahun 1976 hingga awal April 2026 senilai Rp530 triliun. Capaian ini memperluas akses kepemilikan hunian bagi masyarakat Indonesia, sekaligus memperkuat fondasi ekosistem perumahan nasional. Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu menegaskan bahwa capaian 6 juta unit KPR merupakan refleksi dari perjalanan panjang BTN dalam membangun fondasi pembiayaan perumahan nasional. “Selama hampir lima dekade, BTN tidak hanya menyalurkan pembiayaan, tetapi membangun ekosistem perumahan yang berkelanjutan. Jumlah 6 juta rumah yang telah kami biayai mencerminkan peran BTN dalam mendukung stabilitas sosial dan pertumbuhan ekonomi melalui sektor perumahan," kata Nixon dalam media briefing di Bandung, Kamis (9/4/2026). Saat ini, BTN tengah fokus memperluas model bisnisnya agar tidak hanya terpaku pada pembiayaan rumah semata. Ke depan, BTN terus memperkuat transformasi menuju beyond mortgage, di mana BTN tidak hanya melayani pembiayaan rumah, tetapi juga kebutuhan keuangan keluarga secara menyeluruh, mulai dari transaksi, usaha, hingga kebutuhan jangka panjang masyarakat. "Kami juga menghadirkan inovasi pembiayaan melalui bundling KPR dengan kebutuhan isi rumah, sehingga nasabah dapat memperoleh solusi pembiayaan yang lebih terjangkau dan terintegrasi,” ujar Nixon. Direktur Consumer Banking BTN Hirwandi Gafar menambahkan bahwa tantangan utama saat ini bergeser ke sisi pasokan (supply), seperti keterbatasan lahan. BTN pun merespons dengan pendekatan yang lebih terintegrasi untuk menjangkau masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Berdasarkan profil debitur, rata-rata penghasilan pemohon KPR subsidi berada di angka Rp4,9 juta per bulan. Segmen ini didominasi oleh pekerja informal seperti pedagang kecil dan pekerja lepas, di samping pegawai formal (ASN dan karyawan swasta). “Permintaan terhadap hunian layak dan terjangkau terus meningkat, sementara tantangan di sektor perumahan saat ini lebih banyak berasal dari sisi supply, seperti ketersediaan lahan dan perizinan. BTN berupaya menjawab hal tersebut melalui pendekatan yang lebih proaktif dan terintegrasi, agar penyaluran KPR dapat berjalan efektif dan menjangkau lebih banyak masyarakat,” jelas Hirwandi.   Hingga Maret 2026, BTN juga aktif menyalurkan Kredit Program Perumahan (KPP) dengan total plafon Rp2,17 triliun. Dari sisi pasokan, dana sebesar Rp1,47 triliun dialokasikan untuk pengembang dan penyedia bahan bangunan, sementara dari sisi permintaan sebesar Rp700 miliar digunakan nasabah untuk pembelian dan renovasi. Di luar sektor hunian, BTN menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) senilai Rp2,72 triliun. Komposisinya terdiri dari KUR Kecil: Rp2,04 triliun (75 persen) dan KUR Mikro: Rp687 miliar (25 persen). Sektor perdagangan besar dan eceran mendominasi penyaluran KUR dengan porsi 59,22 persen, disusul sektor akomodasi makanan dan minuman sebesar 12,36 persen, serta konstruksi sebesar 10,08 persen. Sebagai bagian dari strategi beyond mortgage, BTN mengandalkan platform digital Bale Properti untuk memfasilitasi pencarian hunian hingga pengajuan KPR secara online. Hingga kini, platform tersebut mencatat rata-rata 780 aplikasi per bulan dengan waktu pemrosesan rata-rata hanya 3 hari. BTN juga memperkenalkan inovasi ramah lingkungan, seperti program pembayaran angsuran KPR berbasis pengelolaan sampah serta program BTN Housingpreneur untuk meningkatkan kapasitas pengembang skala kecil dan menengah. Tahun 2026 ini, BTN menargetkan penyaluran KPR baru sebanyak 240.950 unit. Strategi ini akan didukung oleh penguatan ekosistem digital dan kolaborasi lintas pemangku kepentingan untuk menciptakan solusi hunian yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia. BANDUNG - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN) menyalurkan 6 juta unit Kredit Pemilikan Rumah (KPR) sejak tahun 1976 hingga awal April 2026 senilai Rp530 triliun. Capaian ini memperluas akses kepemilikan hunian bagi masyarakat Indonesia, sekaligus memperkuat fondasi ekosistem perumahan nasional. Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu menegaskan bahwa capaian 6 juta unit KPR merupakan refleksi dari perjalanan panjang BTN dalam membangun fondasi pembiayaan perumahan nasional. “Selama hampir lima dekade, BTN tidak hanya menyalurkan pembiayaan, tetapi membangun ekosistem perumahan yang berkelanjutan. Jumlah 6 juta rumah yang telah kami biayai mencerminkan peran BTN dalam mendukung stabilitas sosial dan pertumbuhan ekonomi melalui sektor perumahan," kata Nixon dalam media briefing di Bandung, Kamis (9/4/2026). Saat ini, BTN tengah fokus memperluas model bisnisnya agar tidak hanya terpaku pada pembiayaan rumah semata. Ke depan, BTN terus memperkuat transformasi menuju beyond mortgage, di mana BTN tidak hanya melayani pembiayaan rumah, tetapi juga kebutuhan keuangan keluarga secara menyeluruh, mulai dari transaksi, usaha, hingga kebutuhan jangka panjang masyarakat. "Kami juga menghadirkan inovasi pembiayaan melalui bundling KPR dengan kebutuhan isi rumah, sehingga nasabah dapat memperoleh solusi pembiayaan yang lebih terjangkau dan terintegrasi,” ujar Nixon. Direktur Consumer Banking BTN Hirwandi Gafar menambahkan bahwa tantangan utama saat ini bergeser ke sisi pasokan (supply), seperti keterbatasan lahan. BTN pun merespons dengan pendekatan yang lebih terintegrasi untuk menjangkau masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Berdasarkan profil debitur, rata-rata penghasilan pemohon KPR subsidi berada di angka Rp4,9 juta per bulan. Segmen ini didominasi oleh pekerja informal seperti pedagang kecil dan pekerja lepas, di samping pegawai formal (ASN dan karyawan swasta). “Permintaan terhadap hunian layak dan terjangkau terus meningkat, sementara tantangan di sektor perumahan saat ini lebih banyak berasal dari sisi supply, seperti ketersediaan lahan dan perizinan. BTN berupaya menjawab hal tersebut melalui pendekatan yang lebih proaktif dan terintegrasi, agar penyaluran KPR dapat berjalan efektif dan menjangkau lebih banyak masyarakat,” jelas Hirwandi.   Hingga Maret 2026, BTN juga aktif menyalurkan Kredit Program Perumahan (KPP) dengan total plafon Rp2,17 triliun. Dari sisi pasokan, dana sebesar Rp1,47 triliun dialokasikan untuk pengembang dan penyedia bahan bangunan, sementara dari sisi permintaan sebesar Rp700 miliar digunakan nasabah untuk pembelian dan renovasi. Di luar sektor hunian, BTN menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) senilai Rp2,72 triliun. Komposisinya terdiri dari KUR Kecil: Rp2,04 triliun (75 persen) dan KUR Mikro: Rp687 miliar (25 persen). Sektor perdagangan besar dan eceran mendominasi penyaluran KUR dengan porsi 59,22 persen, disusul sektor akomodasi makanan dan minuman sebesar 12,36 persen, serta konstruksi sebesar 10,08 persen. Sebagai bagian dari strategi beyond mortgage, BTN mengandalkan platform digital Bale Properti untuk memfasilitasi pencarian hunian hingga pengajuan KPR secara online. Hingga kini, platform tersebut mencatat rata-rata 780 aplikasi per bulan dengan waktu pemrosesan rata-rata hanya 3 hari. BTN juga memperkenalkan inovasi ramah lingkungan, seperti program pembayaran angsuran KPR berbasis pengelolaan sampah serta program BTN Housingpreneur untuk meningkatkan kapasitas pengembang skala kecil dan menengah. Tahun 2026 ini, BTN menargetkan penyaluran KPR baru sebanyak 240.950 unit. Strategi ini akan didukung oleh penguatan ekosistem digital dan kolaborasi lintas pemangku kepentingan untuk menciptakan solusi hunian yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia.