Purbaya menegaskan, tidak pernah menerima instruksi dari Prabowo Subianto untuk membayar iuran Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP). https://economy.okezone.com/read/2026/04/22/320/3213941/purbaya-ungkap-tak-pernah-ada-instruksi-presiden-prabowo-bayar-iuran-bop-rp17-triliunidhttps://economy.okezone.com/read/2026/04/22/320/3213941/purbaya-ungkap-tak-pernah-ada-instruksi-presiden-prabowo-bayar-iuran-bop-rp17-triliunhttps://economy.okezone.com/read/2026/04/22/320/3213941/purbaya-ungkap-tak-pernah-ada-instruksi-presiden-prabowo-bayar-iuran-bop-rp17-triliunRabu 22 April 2026 07:57 WIBDani Jumadil AkhirPurbaya Ungkap Tak Pernah Ada Instruksi Presiden Prabowo Bayar Iuran BoP Rp17 Triliun (Foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2026/04/22/320/3213941/purbaya-MVjX_large.jpgJAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan, tidak pernah menerima instruksi dari Presiden Prabowo Subianto untuk membayar iuran Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). “Saya tidak pernah menerima instruksi dari Presiden untuk menyediakan uang untuk BoP,” kata Purbaya kepada wartawan dalam taklimat media di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa 21 April 2026. Menurut Purbaya, Indonesia tidak terikat komitmen membayar iuran meski tergabung dalam BoP, sebagaimana yang disampaikan oleh Prabowo. Dalam keanggotaan itu, komitmen yang disampaikan Indonesia lebih menyoal penyediaan pasukan perdamaian. “Tapi nggak ada komitmen bayar, apalagi kalau misalnya dipakai untuk Israel,” ujar Purbaya. “Jadi, Presiden posisinya jelas, kok. Dia masuk situ ingin menjaga kepentingan rakyat Palestina sedekat mungkin,” katanya. Diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Indonesia tidak pernah berjanji maupun berkomitmen untuk menyumbang sebesar USD1 miliar (sekitar Rp17 triliun) kepada Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) yang diusung oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump.   Presiden juga menegaskan tidak ada komitmen keuangan apa pun yang pernah dijanjikan kepada Amerika Serikat terkait keikutsertaan Indonesia dalam BoP. Hal ini, lanjutnya, terlihat dari absennya Indonesia dalam pertemuan founding donors sebelumnya. "Tidak, tidak pernah. Dalam pertemuan di Washington pada 19 Februari lalu, itu adalah pertemuan founding donors. Mereka masing-masing menyumbang, mungkin ada yang lebih besar, tetapi Indonesia tidak ada di situ. Karena sejak awal, saat ditanya, saya tidak berkomitmen soal uang sama sekali," tegas Prabowo. Presiden menyampaikan Indonesia siap menjadi bagian dari dewan perdamaian tersebut, namun hanya melalui kontribusi pasukan perdamaian untuk menjaga warga Gaza, bukan dana. "Kita menyatakan siap mengirim pasukan perdamaian sesuai kebutuhan," katanya. Meski demikian, Prabowo menyampaikan pemerintah akan tetap mengikuti perkembangan ke depan ketika pembangunan kembali Gaza dapat dimulai, maka kemungkinan kontribusi Indonesia akan dipertimbangkan. JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan, tidak pernah menerima instruksi dari Presiden Prabowo Subianto untuk membayar iuran Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). “Saya tidak pernah menerima instruksi dari Presiden untuk menyediakan uang untuk BoP,” kata Purbaya kepada wartawan dalam taklimat media di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa 21 April 2026. Menurut Purbaya, Indonesia tidak terikat komitmen membayar iuran meski tergabung dalam BoP, sebagaimana yang disampaikan oleh Prabowo. Dalam keanggotaan itu, komitmen yang disampaikan Indonesia lebih menyoal penyediaan pasukan perdamaian. “Tapi nggak ada komitmen bayar, apalagi kalau misalnya dipakai untuk Israel,” ujar Purbaya. “Jadi, Presiden posisinya jelas, kok. Dia masuk situ ingin menjaga kepentingan rakyat Palestina sedekat mungkin,” katanya. Diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Indonesia tidak pernah berjanji maupun berkomitmen untuk menyumbang sebesar USD1 miliar (sekitar Rp17 triliun) kepada Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) yang diusung oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump.   Presiden juga menegaskan tidak ada komitmen keuangan apa pun yang pernah dijanjikan kepada Amerika Serikat terkait keikutsertaan Indonesia dalam BoP. Hal ini, lanjutnya, terlihat dari absennya Indonesia dalam pertemuan founding donors sebelumnya. "Tidak, tidak pernah. Dalam pertemuan di Washington pada 19 Februari lalu, itu adalah pertemuan founding donors. Mereka masing-masing menyumbang, mungkin ada yang lebih besar, tetapi Indonesia tidak ada di situ. Karena sejak awal, saat ditanya, saya tidak berkomitmen soal uang sama sekali," tegas Prabowo. Presiden menyampaikan Indonesia siap menjadi bagian dari dewan perdamaian tersebut, namun hanya melalui kontribusi pasukan perdamaian untuk menjaga warga Gaza, bukan dana. "Kita menyatakan siap mengirim pasukan perdamaian sesuai kebutuhan," katanya. Meski demikian, Prabowo menyampaikan pemerintah akan tetap mengikuti perkembangan ke depan ketika pembangunan kembali Gaza dapat dimulai, maka kemungkinan kontribusi Indonesia akan dipertimbangkan.