Purbaya Yudhi Sadewa memastikan bahwa proses restrukturisasi terkait biaya tambahan (cost overrun) dan skema manajemen proyek Kereta Cepat Whoosh telah rampung. https://economy.okezone.com/read/2026/04/22/320/3213988/purbaya-restrukturisasi-utang-kereta-cepat-whoosh-rampung-indonesia-tak-pernah-langgar-janjiidhttps://economy.okezone.com/read/2026/04/22/320/3213988/purbaya-restrukturisasi-utang-kereta-cepat-whoosh-rampung-indonesia-tak-pernah-langgar-janjihttps://economy.okezone.com/read/2026/04/22/320/3213988/purbaya-restrukturisasi-utang-kereta-cepat-whoosh-rampung-indonesia-tak-pernah-langgar-janjiRabu 22 April 2026 11:34 WIBAnggie AriestaPurbaya: Restrukturisasi Utang Kereta Cepat Whoosh Rampung, Indonesia Tak Pernah Langgar Janji (Foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2026/04/22/320/3213988/purbaya-MW84_large.jpgJAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan bahwa proses restrukturisasi terkait biaya tambahan (cost overrun) dan skema manajemen proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Whoosh) telah rampung. Keputusan final mengenai penyelesaian proyek ini kini hanya tinggal menunggu waktu untuk diumumkan secara resmi kepada publik. Purbaya mengungkapkan, kepastian ini juga telah disampaikan langsung kepada Pemerintah China melalui Menteri Keuangan China dalam pertemuan terakhir mereka. Langkah ini diambil untuk menjaga kredibilitas Indonesia di mata investor internasional. “Sudah, sudah kelar tinggal diumumkan. Kemarin saya ketemu Menteri Keuangan China di situ itu kan ini berhubungan dengan hubungan jangka panjang antara Indonesia dengan China kan. Saya bilang ke Menteri Keuangan China sudah diputuskan tinggal diumumkan jadi pihak China enggak usah khawatir,” tegas Purbaya usai Simposium PT SMI 2026 di Jakarta, Rabu (22/4/2026). “Indonesia tidak pernah menyimpang atau tidak pernah melanggar janji. Itu kan kredibilitas kita yang kita jaga di dunia internasional,” imbuhnya.  Purbaya sempat menceritakan kendala koordinasi pada masa awal pembangunan proyek yang menyebabkan keterlambatan signifikan. Ia menyoroti bagaimana pihak pengembang, terutama dari pihak China, sempat merasa kebingungan karena minimnya pengawalan proyek dari kementerian terkait pada waktu itu. Bahkan, menurut Purbaya, sempat terjadi kebuntuan di mana progres pembebasan lahan hanya mencapai 4 kilometer dalam kurun waktu hampir dua tahun akibat manajemen yang tidak terkonsolidasi. "Oh itu kan zaman dulu, cost overrun tinggi waktu ngebangun kan dulu. Setelah dikasih ke China, ada perusahaan di sini sama China bekerja sama itu ya domestik sama ini, manajemennya sempat berpasangan pada waktu itu, sehingga pada satu titik orangnya datang ke saya, CEO Whoosh-nya yang dari China itu bilang, waktu itu ya sekarang sudah diselesaikan, dulu enggak ada kemajuan katanya. Sudah berapa tahun, 2 tahun, 1 tahun, 2 tahun lahan yang dibebaskan baru 4 kilometer pada waktu itu," jelasnya.   Dia menambahkan bahwa masalah "pingpong" tanggung jawab antarinstansi seperti BUMN dan Kementerian PU sempat menjadi penghambat utama. Namun, ke depan, pemerintah berkomitmen untuk mengawal ketat setiap proyek strategis nasional agar tidak ada lagi pihak pelaksana yang kebingungan. Terkait keterlibatan pihak China dalam pengumuman mendatang, Purbaya menyatakan hal tersebut fleksibel tergantung keputusan pemerintah Indonesia. Dia menekankan bahwa dalam proyek ini, baik Indonesia maupun China memiliki posisi yang sama dalam menanggung risiko investasi. “Bisa iya bisa enggak juga. Kan kita yg nentuin. Mereka tinggal menikmati. Sama-samalah dia juga invest di sini kan. Ketika ada loss, perusahaan China juga loss kan. Kita berapa persen, dia berapa persen bayarnya gitu kan. Jadi sama-sama agak menderita lah,” jelas Purbaya. Dengan demikian, Purbaya menegaskan bahwa pengawasan ketat terhadap proyek besar akan menjadi standar baru pemerintah. Hal ini dilakukan agar setiap dana yang dikucurkan dapat dimonitor dengan baik, guna menghindari pembengkakan biaya di masa mendatang dan memastikan kelangsungan kerja sama internasional yang sehat.   JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan bahwa proses restrukturisasi terkait biaya tambahan (cost overrun) dan skema manajemen proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Whoosh) telah rampung. Keputusan final mengenai penyelesaian proyek ini kini hanya tinggal menunggu waktu untuk diumumkan secara resmi kepada publik. Purbaya mengungkapkan, kepastian ini juga telah disampaikan langsung kepada Pemerintah China melalui Menteri Keuangan China dalam pertemuan terakhir mereka. Langkah ini diambil untuk menjaga kredibilitas Indonesia di mata investor internasional. “Sudah, sudah kelar tinggal diumumkan. Kemarin saya ketemu Menteri Keuangan China di situ itu kan ini berhubungan dengan hubungan jangka panjang antara Indonesia dengan China kan. Saya bilang ke Menteri Keuangan China sudah diputuskan tinggal diumumkan jadi pihak China enggak usah khawatir,” tegas Purbaya usai Simposium PT SMI 2026 di Jakarta, Rabu (22/4/2026). “Indonesia tidak pernah menyimpang atau tidak pernah melanggar janji. Itu kan kredibilitas kita yang kita jaga di dunia internasional,” imbuhnya.  Purbaya sempat menceritakan kendala koordinasi pada masa awal pembangunan proyek yang menyebabkan keterlambatan signifikan. Ia menyoroti bagaimana pihak pengembang, terutama dari pihak China, sempat merasa kebingungan karena minimnya pengawalan proyek dari kementerian terkait pada waktu itu. Bahkan, menurut Purbaya, sempat terjadi kebuntuan di mana progres pembebasan lahan hanya mencapai 4 kilometer dalam kurun waktu hampir dua tahun akibat manajemen yang tidak terkonsolidasi. "Oh itu kan zaman dulu, cost overrun tinggi waktu ngebangun kan dulu. Setelah dikasih ke China, ada perusahaan di sini sama China bekerja sama itu ya domestik sama ini, manajemennya sempat berpasangan pada waktu itu, sehingga pada satu titik orangnya datang ke saya, CEO Whoosh-nya yang dari China itu bilang, waktu itu ya sekarang sudah diselesaikan, dulu enggak ada kemajuan katanya. Sudah berapa tahun, 2 tahun, 1 tahun, 2 tahun lahan yang dibebaskan baru 4 kilometer pada waktu itu," jelasnya.   Dia menambahkan bahwa masalah "pingpong" tanggung jawab antarinstansi seperti BUMN dan Kementerian PU sempat menjadi penghambat utama. Namun, ke depan, pemerintah berkomitmen untuk mengawal ketat setiap proyek strategis nasional agar tidak ada lagi pihak pelaksana yang kebingungan. Terkait keterlibatan pihak China dalam pengumuman mendatang, Purbaya menyatakan hal tersebut fleksibel tergantung keputusan pemerintah Indonesia. Dia menekankan bahwa dalam proyek ini, baik Indonesia maupun China memiliki posisi yang sama dalam menanggung risiko investasi. “Bisa iya bisa enggak juga. Kan kita yg nentuin. Mereka tinggal menikmati. Sama-samalah dia juga invest di sini kan. Ketika ada loss, perusahaan China juga loss kan. Kita berapa persen, dia berapa persen bayarnya gitu kan. Jadi sama-sama agak menderita lah,” jelas Purbaya. Dengan demikian, Purbaya menegaskan bahwa pengawasan ketat terhadap proyek besar akan menjadi standar baru pemerintah. Hal ini dilakukan agar setiap dana yang dikucurkan dapat dimonitor dengan baik, guna menghindari pembengkakan biaya di masa mendatang dan memastikan kelangsungan kerja sama internasional yang sehat.