Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Eddy Martono menyebutkan bahwa penerapan B50 berpotensi memangkas devisa negara hingga Rp190 triliun. https://economy.okezone.com/read/2026/04/30/320/3215709/implementasi-b50-diproyeksi-pangkas-devisa-ekspor-hingga-rp190-triliun-nbspidhttps://economy.okezone.com/read/2026/04/30/320/3215709/implementasi-b50-diproyeksi-pangkas-devisa-ekspor-hingga-rp190-triliun-nbsphttps://economy.okezone.com/read/2026/04/30/320/3215709/implementasi-b50-diproyeksi-pangkas-devisa-ekspor-hingga-rp190-triliun-nbspKamis 30 April 2026 18:11 WIBIqbal Dwi PurnamaB50 (Foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2026/04/30/320/3215709/b50-xL9S_large.jpegJAKARTA - Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Eddy Martono menyebutkan bahwa penerapan B50 berpotensi memangkas devisa negara hingga Rp190 triliun.  Ia menjelaskan penerapan B50 secara penuh akan membutuhkan CPO sekitar 16,07 juta ton. Sedangkan saat B40 kebutuhan CPO sebesar 12,7 juta ton. Kondisi tersebut membuat Pemerintah mengalihkan 3 juta ton CPO untuk keperluan domestik setiap tahunnya.  "Apabila ada permintaan ekspor naik kemungkinan kita tidak bisa memenuhi, karena ada kebutuhan dalam negeri yang akan naik sekitar 3 juta ton," ujarnya dalam acara Implementasi Program Biodiesel B50: Peluang, Tantangan & Strategi Nasional di Jakarta, Kamis (30/4/2026). Eddy memaparkan, implementasi B50 membawa konsekuensi yang terukur secara ekonomi. Dari sisi devisa, program ini diperkirakan mampu menghasilkan penghematan sekitar Rp172,35 triliun akibat berkurangnya impor energi.  Namun, manfaat tersebut diimbangi oleh potensi penurunan devisa ekspor CPO hingga Rp190,5 triliun, karena sebagian besar produksi dialihkan untuk kebutuhan domestik. "Peningkatan kosumsi dalam negeri ini dan kesediaan pangan harus tetap terjaga, mau tidak mau ketersedian produksi untuk ekspor akan berkurang, yang berdampak pada penerimaan devisa dan penurunan PE (pungutan ekspor) maupun BK (bea keluar," lanjutnya.    Eddy mengatakan, di dalam negeri tingginya serapan CPO untuk biodiesel berpotensi mendorong kenaikan harga, terutama minyak goreng. Sementara dari sisi fiskal, tekanan juga muncul seiring perubahan indikator harga, di mana PE (pungutan ekspor) diperkirakan naik 1 persen, sementara harga TBS (tandan buah segar) justru berpotensi turun sekitar Rp334,67 per kilogram. Kombinasi ini mencerminkan adanya tekanan simultan terhadap petani, konsumen, dan anggaran negara. GAPKI memberikan sejumlah rekomendasi untuk pemerintah agar penerapan B50 tidak menggangu pemenuhan kebutuhan pangan, maupun penerimaan negara. Misalnya penyesuaian tarif pungutan ekspor, hingga sekitar 15,17 persen untuk menjaga keberlanjutan pendanaan subsidi. Alternatif lain adalah mendorong kenaikan volume ekspor hingga 43 persen dari baseline, agar keseimbangan pasar tetap terjaga tanpa menaikkan tarif secara agresif. JAKARTA - Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Eddy Martono menyebutkan bahwa penerapan B50 berpotensi memangkas devisa negara hingga Rp190 triliun.  Ia menjelaskan penerapan B50 secara penuh akan membutuhkan CPO sekitar 16,07 juta ton. Sedangkan saat B40 kebutuhan CPO sebesar 12,7 juta ton. Kondisi tersebut membuat Pemerintah mengalihkan 3 juta ton CPO untuk keperluan domestik setiap tahunnya.  "Apabila ada permintaan ekspor naik kemungkinan kita tidak bisa memenuhi, karena ada kebutuhan dalam negeri yang akan naik sekitar 3 juta ton," ujarnya dalam acara Implementasi Program Biodiesel B50: Peluang, Tantangan & Strategi Nasional di Jakarta, Kamis (30/4/2026). Eddy memaparkan, implementasi B50 membawa konsekuensi yang terukur secara ekonomi. Dari sisi devisa, program ini diperkirakan mampu menghasilkan penghematan sekitar Rp172,35 triliun akibat berkurangnya impor energi.  Namun, manfaat tersebut diimbangi oleh potensi penurunan devisa ekspor CPO hingga Rp190,5 triliun, karena sebagian besar produksi dialihkan untuk kebutuhan domestik. "Peningkatan kosumsi dalam negeri ini dan kesediaan pangan harus tetap terjaga, mau tidak mau ketersedian produksi untuk ekspor akan berkurang, yang berdampak pada penerimaan devisa dan penurunan PE (pungutan ekspor) maupun BK (bea keluar," lanjutnya.    Eddy mengatakan, di dalam negeri tingginya serapan CPO untuk biodiesel berpotensi mendorong kenaikan harga, terutama minyak goreng. Sementara dari sisi fiskal, tekanan juga muncul seiring perubahan indikator harga, di mana PE (pungutan ekspor) diperkirakan naik 1 persen, sementara harga TBS (tandan buah segar) justru berpotensi turun sekitar Rp334,67 per kilogram. Kombinasi ini mencerminkan adanya tekanan simultan terhadap petani, konsumen, dan anggaran negara. GAPKI memberikan sejumlah rekomendasi untuk pemerintah agar penerapan B50 tidak menggangu pemenuhan kebutuhan pangan, maupun penerimaan negara. Misalnya penyesuaian tarif pungutan ekspor, hingga sekitar 15,17 persen untuk menjaga keberlanjutan pendanaan subsidi. Alternatif lain adalah mendorong kenaikan volume ekspor hingga 43 persen dari baseline, agar keseimbangan pasar tetap terjaga tanpa menaikkan tarif secara agresif.