Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengonfirmasi akan melantik dua pejabat baru di lingkungan Kementerian Keuangan pada besok, Rabu (6/5/2026). https://economy.okezone.com/read/2026/05/05/320/3216563/purbaya-bakal-lantik-2-pejabat-baru-kemenkeu-besok-ini-bocorannyaidhttps://economy.okezone.com/read/2026/05/05/320/3216563/purbaya-bakal-lantik-2-pejabat-baru-kemenkeu-besok-ini-bocorannyahttps://economy.okezone.com/read/2026/05/05/320/3216563/purbaya-bakal-lantik-2-pejabat-baru-kemenkeu-besok-ini-bocorannyaSelasa 05 Mei 2026 17:03 WIBAnggie AriestaPurbaya Bakal Lantik 2 Pejabat Baru Kemenkeu Besok, Ini Bocorannya (Foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2026/05/05/320/3216563/purbaya-JgVe_large.jpgJAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengonfirmasi akan melantik dua pejabat baru di lingkungan Kementerian Keuangan pada besok, Rabu (6/5/2026). Pelantikan ini dilakukan untuk mengisi posisi yang kosong setelah Purbaya melakukan pencopotan terhadap pejabat tinggi sebelumnya terkait ketidakakuratan data restitusi pajak. "Besok akan kita lantik langsung pejabat barunya," kata Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa di kantornya, Jakarta, Selasa (5/5/2026). Meski memastikan jadwal pelantikan, Purbaya masih merahasiakan identitas para pejabat baru tersebut maupun posisi spesifik yang akan mereka tempati di kementerian. Langkah tegas ini merupakan kelanjutan dari keputusan Menkeu pada Senin (4/5/2026) yang mencopot dua pejabat tinggi karena dinilai menyodorkan data yang salah mengenai pengembalian lebih bayar pajak atau restitusi.  Keputusan tersebut diambil setelah adanya investigasi internal terhadap lima pejabat yang memiliki otoritas tertinggi dalam pengeluaran restitusi. Purbaya mengungkapkan bahwa realisasi restitusi pajak pada tahun 2025 membengkak menjadi Rp361,15 triliun, atau melonjak 35,9 persen dari tahun sebelumnya. Kenaikan ini sangat kontras dengan laporan awal yang ia terima dari jajarannya. "Saya investigasi lima orang pejabat yang paling tinggi mengeluarkan restitusi, hari ini 2 akan saya copot. Serius kan? Ada itu, suka-suka menteri lah," ujar Purbaya pada Senin lalu.   Purbaya menjelaskan bahwa dirinya sempat mempertanyakan potensi nilai restitusi dalam rapat internal tahun lalu, namun laporan staf menyatakan nilainya kecil. Ketidaksinkronan data ini baru diketahui pada akhir tahun saat realisasi keluar berkali-kali lipat dari estimasi. "Jadi gini, tahun lalu saya salah menebak total restitusi yang keluar. Padahal di rapat sudah saya tanyakan berapa sih potensinya. Staf saya bilang sedikit. Di akhir tahun saya baru tahu keluarnya berkali-kali lipat yang mereka sebutkan. Jadi itu yang kita akan perbaiki, jangan sampai ada salah informasi lagi," jelasnya. Selain investigasi internal, Purbaya juga telah menyerahkan audit total restitusi periode 2016-2025 kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Ia secara khusus menyoroti adanya potensi ketidakberesan pada restitusi PPN di industri batu bara yang menyebabkan negara harus membayar hingga Rp25 triliun secara neto. "Saya minta diaudit dengan betul supaya kita tidak kecolongan. Apalagi ke industri batu bara. PPN-nya saya nombok Rp 25 triliun restitusinya, net, jadi saya bayar. Kan ada yang enggak benar hitungannya," pungkas Purbaya. JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengonfirmasi akan melantik dua pejabat baru di lingkungan Kementerian Keuangan pada besok, Rabu (6/5/2026). Pelantikan ini dilakukan untuk mengisi posisi yang kosong setelah Purbaya melakukan pencopotan terhadap pejabat tinggi sebelumnya terkait ketidakakuratan data restitusi pajak. "Besok akan kita lantik langsung pejabat barunya," kata Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa di kantornya, Jakarta, Selasa (5/5/2026). Meski memastikan jadwal pelantikan, Purbaya masih merahasiakan identitas para pejabat baru tersebut maupun posisi spesifik yang akan mereka tempati di kementerian. Langkah tegas ini merupakan kelanjutan dari keputusan Menkeu pada Senin (4/5/2026) yang mencopot dua pejabat tinggi karena dinilai menyodorkan data yang salah mengenai pengembalian lebih bayar pajak atau restitusi.  Keputusan tersebut diambil setelah adanya investigasi internal terhadap lima pejabat yang memiliki otoritas tertinggi dalam pengeluaran restitusi. Purbaya mengungkapkan bahwa realisasi restitusi pajak pada tahun 2025 membengkak menjadi Rp361,15 triliun, atau melonjak 35,9 persen dari tahun sebelumnya. Kenaikan ini sangat kontras dengan laporan awal yang ia terima dari jajarannya. "Saya investigasi lima orang pejabat yang paling tinggi mengeluarkan restitusi, hari ini 2 akan saya copot. Serius kan? Ada itu, suka-suka menteri lah," ujar Purbaya pada Senin lalu.   Purbaya menjelaskan bahwa dirinya sempat mempertanyakan potensi nilai restitusi dalam rapat internal tahun lalu, namun laporan staf menyatakan nilainya kecil. Ketidaksinkronan data ini baru diketahui pada akhir tahun saat realisasi keluar berkali-kali lipat dari estimasi. "Jadi gini, tahun lalu saya salah menebak total restitusi yang keluar. Padahal di rapat sudah saya tanyakan berapa sih potensinya. Staf saya bilang sedikit. Di akhir tahun saya baru tahu keluarnya berkali-kali lipat yang mereka sebutkan. Jadi itu yang kita akan perbaiki, jangan sampai ada salah informasi lagi," jelasnya. Selain investigasi internal, Purbaya juga telah menyerahkan audit total restitusi periode 2016-2025 kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Ia secara khusus menyoroti adanya potensi ketidakberesan pada restitusi PPN di industri batu bara yang menyebabkan negara harus membayar hingga Rp25 triliun secara neto. "Saya minta diaudit dengan betul supaya kita tidak kecolongan. Apalagi ke industri batu bara. PPN-nya saya nombok Rp 25 triliun restitusinya, net, jadi saya bayar. Kan ada yang enggak benar hitungannya," pungkas Purbaya.