Badan Pangan Nasional (Bapanas) memastikan rerata harga beras masih berada dalam kondisi yang wajar. Diungkap Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas, I Gusti Ketut Astawa berdasarkan pantauan di sejumlah pasar, beras masih dijual sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET). https://economy.okezone.com/read/2026/05/08/320/3217134/bapanas-pastikan-harga-beras-masih-sesuai-hetidhttps://economy.okezone.com/read/2026/05/08/320/3217134/bapanas-pastikan-harga-beras-masih-sesuai-hethttps://economy.okezone.com/read/2026/05/08/320/3217134/bapanas-pastikan-harga-beras-masih-sesuai-hetJum'at 08 Mei 2026 12:14 WIBTangguh YudhaHarga Beras (Foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2026/05/08/320/3217134/harga_beras-kB6Y_large.jpgJAKARTA - Badan Pangan Nasional (Bapanas) memastikan rerata harga beras masih berada dalam kondisi yang wajar. Diungkap Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas, I Gusti Ketut Astawa berdasarkan pantauan di sejumlah pasar, beras masih dijual sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET). "Beras medium Rp 12.900, relatif rendah karena HET-nya Rp13.500. Lalu tentu juga ada beras SPHP. Jadi harga masih wajar, sehingga selaras dengan Pak Mentan yang menjelaskan tidak selalu swasembada itu dengan harga murah, tapi harga wajar," katanya usai blusukan di Pasar Dramaga, Bogor, Jawa Barat dikutip Jumat (8/5/2026). Ketut menuturkan intensitas pengawasan ke pasar-pasar penting untuk terus dilakukan seiring dengan penggencaran program Stabilisasi Pasokan dan Harga Beras (SPHP) beras. Selain itu, Bapanas juga akan menghimpun masukan dari asosiasi perberasan seperti Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (Perpadi). "Upaya yang kita lakukan adalah pengawasan pasar. Lalu yang kedua untuk stabilisasi melakukan SPHP dan yang ketiga tentu nanti kita akan melakukan rapat koordinasi dengan teman-teman Perpadi. Kita akan meminta masukan, menggali semua permasalahan, sehingga nanti pemerintah bisa mengambil satu kebijakan yang juga bisa implementatif," ujar Ketut. Kepala Bapanas yang juga Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman kewajaran harga beras di tingkat konsumen sendiri sangat bertalian erat dengan harga di tingkat petani juga. Menurutnya, harga jual di tingkat konsumen tidak boleh menekan pendapatan petani. Berangkat dari rerata pendapatan sekitar Rp 13 juta setiap panen dengan asumsi 2 kali panen dalam setahun. Rerata pendapatan ini senada dengan Sensus Pertanian 2023 Tahap II yang menyebutkan pendapatan setahun unit usaha pertanian yang berkategori petani skala kecil di angka Rp 26,6 juta atau kurang dari itu. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan angka tersebut merupakan ambang batas 40 persen terendah dari pendapatan seluruh usaha pertanian.   Setelah itu, rerata pendapatan sekitar Rp 13 juta tadi dibagi 4 bulan yang merupakan masa tanam dan panen padi. Hasilnya sekitar Rp 3,2 juta per bulan. Kemudian dibagi lagi 4 orang dengan asumsi keluarga petani terdiri dari 1 suami, 1 istri, dan 2 anak. Diperoleh nilai sekitar Rp 800 ribu per orang per bulan. Dari nilai itu apabila dibagi dalam jumlah hari dalam sebulan dapat dibulatkan menjadi sekitar Rp 30 ribuan per orang per hari dalam suatu keluarga petani kecil. "Nah sekarang petani yang berjibaku, berlumpur, mandi lumpur 4 bulan. Aku ini petani. Pendapatannya itu rata-rata per hektar itu hanya Rp 13 juta. Kita hitung per hektar. Kalau itu dibagi 4 bulan, jadi Rp 3,2 jutaan," beber Kepala Bapanas Amran. "Kalau Rp 3 juta lebih, ini pendapatan per bulan nih, itu dibagi dengan 4 orang, 1 keluarga 2 anak. Anggaplah 1 istri, bapak, ibu, dua anak, 4 orang, itu sekitar Rp 800 ribuan per orang. Kalau dibagi sebulan hanya Rp 28 ribuan, katakanlah Rp 30 ribuan per hari untuk hidup. Tega tidak? Masih mau turunkan harga petani?," sambungnya. Asumsi pendapatan Rp 30 ribuan tersebut tidak terpaut jauh dari Hasil Sensus Pertanian 2023 yang menyebutkan bahwa dari seluruh usaha pertanian di Indonesia sebanyak 68,10 persen termasuk kategori petani skala kecil.  Petani skala kecil tersebut disebutkan memperoleh pendapatan sebesar 8,50 US$ PPP (Purchasing Power Parities) di mana 1 US$ PPP sama dengan Rp 5.239,05 per hari kerja.   "Makanya kita jaga betul. Itu kalau dia berproduksi 1 tahun 1 kali saja bagaimana atau maksimal 2 kali? Nah petani ini dibatasi harga karena menjaga juga harga di konsumen supaya tidak terjadi inflasi besar-besaran. Nah disinilah keseimbangan yang paling ideal," kata Amran lagi. "Karena kalau kita turunkan (Harga Eceran Tertinggi/HET), (pendapatan petani) ini terpukul turun. (Bisa bisa) Tidak ada produksi. Petani itu sederhana, beri ruang untuk untung sedikit, dia berproduksi. Petani tidak serakah. Kita subsidi pupuknya. Kemudian konsumennya juga tersenyum," pungkasnya. JAKARTA - Badan Pangan Nasional (Bapanas) memastikan rerata harga beras masih berada dalam kondisi yang wajar. Diungkap Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas, I Gusti Ketut Astawa berdasarkan pantauan di sejumlah pasar, beras masih dijual sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET). "Beras medium Rp 12.900, relatif rendah karena HET-nya Rp13.500. Lalu tentu juga ada beras SPHP. Jadi harga masih wajar, sehingga selaras dengan Pak Mentan yang menjelaskan tidak selalu swasembada itu dengan harga murah, tapi harga wajar," katanya usai blusukan di Pasar Dramaga, Bogor, Jawa Barat dikutip Jumat (8/5/2026). Ketut menuturkan intensitas pengawasan ke pasar-pasar penting untuk terus dilakukan seiring dengan penggencaran program Stabilisasi Pasokan dan Harga Beras (SPHP) beras. Selain itu, Bapanas juga akan menghimpun masukan dari asosiasi perberasan seperti Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (Perpadi). "Upaya yang kita lakukan adalah pengawasan pasar. Lalu yang kedua untuk stabilisasi melakukan SPHP dan yang ketiga tentu nanti kita akan melakukan rapat koordinasi dengan teman-teman Perpadi. Kita akan meminta masukan, menggali semua permasalahan, sehingga nanti pemerintah bisa mengambil satu kebijakan yang juga bisa implementatif," ujar Ketut. Kepala Bapanas yang juga Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman kewajaran harga beras di tingkat konsumen sendiri sangat bertalian erat dengan harga di tingkat petani juga. Menurutnya, harga jual di tingkat konsumen tidak boleh menekan pendapatan petani. Berangkat dari rerata pendapatan sekitar Rp 13 juta setiap panen dengan asumsi 2 kali panen dalam setahun. Rerata pendapatan ini senada dengan Sensus Pertanian 2023 Tahap II yang menyebutkan pendapatan setahun unit usaha pertanian yang berkategori petani skala kecil di angka Rp 26,6 juta atau kurang dari itu. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan angka tersebut merupakan ambang batas 40 persen terendah dari pendapatan seluruh usaha pertanian.   Setelah itu, rerata pendapatan sekitar Rp 13 juta tadi dibagi 4 bulan yang merupakan masa tanam dan panen padi. Hasilnya sekitar Rp 3,2 juta per bulan. Kemudian dibagi lagi 4 orang dengan asumsi keluarga petani terdiri dari 1 suami, 1 istri, dan 2 anak. Diperoleh nilai sekitar Rp 800 ribu per orang per bulan. Dari nilai itu apabila dibagi dalam jumlah hari dalam sebulan dapat dibulatkan menjadi sekitar Rp 30 ribuan per orang per hari dalam suatu keluarga petani kecil. "Nah sekarang petani yang berjibaku, berlumpur, mandi lumpur 4 bulan. Aku ini petani. Pendapatannya itu rata-rata per hektar itu hanya Rp 13 juta. Kita hitung per hektar. Kalau itu dibagi 4 bulan, jadi Rp 3,2 jutaan," beber Kepala Bapanas Amran. "Kalau Rp 3 juta lebih, ini pendapatan per bulan nih, itu dibagi dengan 4 orang, 1 keluarga 2 anak. Anggaplah 1 istri, bapak, ibu, dua anak, 4 orang, itu sekitar Rp 800 ribuan per orang. Kalau dibagi sebulan hanya Rp 28 ribuan, katakanlah Rp 30 ribuan per hari untuk hidup. Tega tidak? Masih mau turunkan harga petani?," sambungnya. Asumsi pendapatan Rp 30 ribuan tersebut tidak terpaut jauh dari Hasil Sensus Pertanian 2023 yang menyebutkan bahwa dari seluruh usaha pertanian di Indonesia sebanyak 68,10 persen termasuk kategori petani skala kecil.  Petani skala kecil tersebut disebutkan memperoleh pendapatan sebesar 8,50 US$ PPP (Purchasing Power Parities) di mana 1 US$ PPP sama dengan Rp 5.239,05 per hari kerja.   "Makanya kita jaga betul. Itu kalau dia berproduksi 1 tahun 1 kali saja bagaimana atau maksimal 2 kali? Nah petani ini dibatasi harga karena menjaga juga harga di konsumen supaya tidak terjadi inflasi besar-besaran. Nah disinilah keseimbangan yang paling ideal," kata Amran lagi. "Karena kalau kita turunkan (Harga Eceran Tertinggi/HET), (pendapatan petani) ini terpukul turun. (Bisa bisa) Tidak ada produksi. Petani itu sederhana, beri ruang untuk untung sedikit, dia berproduksi. Petani tidak serakah. Kita subsidi pupuknya. Kemudian konsumennya juga tersenyum," pungkasnya.