Situasi ini merupakan external shock (guncangan eksternal) yang semakin membebani struktur ongkos produksi https://economy.okezone.com/read/2026/05/13/320/3218111/pengusaha-cemas-rupiah-tembus-rp17-500-per-usdidhttps://economy.okezone.com/read/2026/05/13/320/3218111/pengusaha-cemas-rupiah-tembus-rp17-500-per-usdhttps://economy.okezone.com/read/2026/05/13/320/3218111/pengusaha-cemas-rupiah-tembus-rp17-500-per-usdRabu 13 Mei 2026 08:05 WIBRohman WibowoPengusaha mengaku khawatir setelah nilai tukar rupiah menembus level Rp17.500 per dolar Amerika Serikat (AS). (Foto: Okezone.com)https://img.okezone.com/content/2026/05/13/320/3218111/rupiah-Fk7e_large.jpgJAKARTA - Pengusaha mengaku khawatir setelah nilai tukar rupiah menembus level Rp17.500 per dolar Amerika Serikat (AS). Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W. Kamdani menilai situasi ini merupakan external shock (guncangan eksternal) yang semakin membebani struktur ongkos produksi, kelancaran arus kas korporasi, hingga keberanian pengusaha dalam mengambil keputusan ekspansi. Anjloknya performa mata uang Garuda ini secara otomatis mengerek beban biaya impor, terlebih mengingat tulang punggung industri nasional masih sangat bergantung pada pasokan bahan baku dari luar negeri. Saat ini, sekitar 70% bahan baku sektor manufaktur masih harus didatangkan dari luar negeri. Komponen bahan baku tersebut menyumbang porsi krusial hingga 55% dalam struktur biaya produksi perusahaan. “Dengan demikian, setiap depresiasi rupiah akan langsung tercermin dalam peningkatan biaya input dalam rupiah,” ujar Shinta, Rabu (13/5/2026). Lebih lanjut, ia memaparkan sektor-sektor usaha yang paling rentan terdampak tekanan ini merupakan kelompok industri dengan tingkat ketergantungan impor yang sangat tinggi, seperti industri petrokimia, plastik, makanan dan minuman, farmasi, hingga sektor manufaktur berbasis energi. Ia mencontohkan, melambungnya harga nafta sebagai bahan baku utama industri plastik telah memicu lonjakan harga resin hingga puluhan persen. Kondisi tersebut pada akhirnya menciptakan efek domino yang menghantam industri kemasan serta berbagai sektor hilir lainnya. “Situasi ini menunjukkan adanya cost-push inflation pressure yang tidak hanya terbatas pada satu sektor, tetapi memiliki efek transmisi yang luas ke seluruh rantai pasok,” imbuh Shinta. Di saat bersamaan, Apindo juga menyoroti menguatnya dolar AS yang secara tidak langsung membengkakkan beban kewajiban finansial perusahaan dalam bentuk valuta asing, baik pembayaran bunga pinjaman maupun cicilan pokok utang. Kondisi tersebut berdampak langsung terhadap pengelolaan arus kas perusahaan dan meningkatkan profil risiko korporasi. Situasi semakin pelik karena pelaku usaha tidak memiliki ruang gerak yang memadai untuk menaikkan harga jual produk di tengah daya beli masyarakat yang masih lesu. Akibatnya, sebagian besar tekanan biaya harus diserap langsung oleh perusahaan. “Dalam kondisi daya beli yang belum sepenuhnya pulih, ruang untuk melakukan penyesuaian harga juga terbatas, sehingga sebagian tekanan biaya harus diserap oleh pelaku usaha. Ini yang kemudian menekan margin dan memengaruhi keputusan ekspansi maupun penyerapan tenaga kerja,” katanya. Meski tengah tertekan, Shinta menegaskan pelaku industri memahami bahwa tekanan terhadap rupiah bukan semata-mata disebabkan faktor domestik, melainkan dampak dari dinamika ekonomi global yang lebih luas. Kenaikan imbal hasil atau yield US Treasury akibat kebutuhan pembiayaan fiskal Amerika Serikat, yang diperparah eskalasi geopolitik di Timur Tengah, telah mendorong arus realokasi modal global menuju aset berbasis dolar AS. Rangkaian kondisi global tersebut memicu tekanan nilai tukar yang hampir merata di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, melalui meningkatnya capital outflow (aliran modal keluar) serta tekanan terhadap pasar keuangan. Kondisi ini diperkirakan masih akan berlanjut selama faktor-faktor pemicu global belum mereda. Merespons kebijakan otoritas moneter, Apindo turut menilai langkah Bank Indonesia (BI) yang mempertahankan suku bunga acuan di level 4,75% sebagai bentuk kehati-hatian kebijakan atau policy prudence untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan kepercayaan pasar. Namun demikian, Shinta menegaskan bahwa menjaga stabilitas saja belum cukup. Di tengah tekanan eksternal yang semakin dalam, diperlukan koordinasi kebijakan yang lebih solid antarlembaga, baik kebijakan moneter, fiskal, maupun sektor riil, agar kepercayaan pasar dan dunia usaha tetap terjaga. "Pelemahan nilai tukar rupiah yang saat ini bahkan telah menyentuh level psikologis baru di Rp17.300 per dolar AS tentu menjadi perhatian bagi dunia usaha dan perlu direspons secara serius dan terkoordinasi karena secara paralel terus menciptakan level baru all time low," tukasnya. JAKARTA - Pengusaha mengaku khawatir setelah nilai tukar rupiah menembus level Rp17.500 per dolar Amerika Serikat (AS). Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W. Kamdani menilai situasi ini merupakan external shock (guncangan eksternal) yang semakin membebani struktur ongkos produksi, kelancaran arus kas korporasi, hingga keberanian pengusaha dalam mengambil keputusan ekspansi. Anjloknya performa mata uang Garuda ini secara otomatis mengerek beban biaya impor, terlebih mengingat tulang punggung industri nasional masih sangat bergantung pada pasokan bahan baku dari luar negeri. Saat ini, sekitar 70% bahan baku sektor manufaktur masih harus didatangkan dari luar negeri. Komponen bahan baku tersebut menyumbang porsi krusial hingga 55% dalam struktur biaya produksi perusahaan. “Dengan demikian, setiap depresiasi rupiah akan langsung tercermin dalam peningkatan biaya input dalam rupiah,” ujar Shinta, Rabu (13/5/2026). Lebih lanjut, ia memaparkan sektor-sektor usaha yang paling rentan terdampak tekanan ini merupakan kelompok industri dengan tingkat ketergantungan impor yang sangat tinggi, seperti industri petrokimia, plastik, makanan dan minuman, farmasi, hingga sektor manufaktur berbasis energi. Ia mencontohkan, melambungnya harga nafta sebagai bahan baku utama industri plastik telah memicu lonjakan harga resin hingga puluhan persen. Kondisi tersebut pada akhirnya menciptakan efek domino yang menghantam industri kemasan serta berbagai sektor hilir lainnya. “Situasi ini menunjukkan adanya cost-push inflation pressure yang tidak hanya terbatas pada satu sektor, tetapi memiliki efek transmisi yang luas ke seluruh rantai pasok,” imbuh Shinta. Di saat bersamaan, Apindo juga menyoroti menguatnya dolar AS yang secara tidak langsung membengkakkan beban kewajiban finansial perusahaan dalam bentuk valuta asing, baik pembayaran bunga pinjaman maupun cicilan pokok utang. Kondisi tersebut berdampak langsung terhadap pengelolaan arus kas perusahaan dan meningkatkan profil risiko korporasi. Situasi semakin pelik karena pelaku usaha tidak memiliki ruang gerak yang memadai untuk menaikkan harga jual produk di tengah daya beli masyarakat yang masih lesu. Akibatnya, sebagian besar tekanan biaya harus diserap langsung oleh perusahaan. “Dalam kondisi daya beli yang belum sepenuhnya pulih, ruang untuk melakukan penyesuaian harga juga terbatas, sehingga sebagian tekanan biaya harus diserap oleh pelaku usaha. Ini yang kemudian menekan margin dan memengaruhi keputusan ekspansi maupun penyerapan tenaga kerja,” katanya. Meski tengah tertekan, Shinta menegaskan pelaku industri memahami bahwa tekanan terhadap rupiah bukan semata-mata disebabkan faktor domestik, melainkan dampak dari dinamika ekonomi global yang lebih luas. Kenaikan imbal hasil atau yield US Treasury akibat kebutuhan pembiayaan fiskal Amerika Serikat, yang diperparah eskalasi geopolitik di Timur Tengah, telah mendorong arus realokasi modal global menuju aset berbasis dolar AS. Rangkaian kondisi global tersebut memicu tekanan nilai tukar yang hampir merata di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, melalui meningkatnya capital outflow (aliran modal keluar) serta tekanan terhadap pasar keuangan. Kondisi ini diperkirakan masih akan berlanjut selama faktor-faktor pemicu global belum mereda. Merespons kebijakan otoritas moneter, Apindo turut menilai langkah Bank Indonesia (BI) yang mempertahankan suku bunga acuan di level 4,75% sebagai bentuk kehati-hatian kebijakan atau policy prudence untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan kepercayaan pasar. Namun demikian, Shinta menegaskan bahwa menjaga stabilitas saja belum cukup. Di tengah tekanan eksternal yang semakin dalam, diperlukan koordinasi kebijakan yang lebih solid antarlembaga, baik kebijakan moneter, fiskal, maupun sektor riil, agar kepercayaan pasar dan dunia usaha tetap terjaga. "Pelemahan nilai tukar rupiah yang saat ini bahkan telah menyentuh level psikologis baru di Rp17.300 per dolar AS tentu menjadi perhatian bagi dunia usaha dan perlu direspons secara serius dan terkoordinasi karena secara paralel terus menciptakan level baru all time low," tukasnya.