Anggota Komisi XI DPR RI, Marwan Cik Asan menyatakan pelemahan nilai tukar rupiah hingga menembus kisaran Rp17.500 per dolar AS pada Mei 2026 merupakan sinyal adanya tekanan eksternal dan domestik yang terjadi secara bersamaan. https://economy.okezone.com/read/2026/05/15/320/3218686/rupiah-melemah-dpr-minta-pemerintah-dan-bi-jaga-kepercayaan-pasaridhttps://economy.okezone.com/read/2026/05/15/320/3218686/rupiah-melemah-dpr-minta-pemerintah-dan-bi-jaga-kepercayaan-pasarhttps://economy.okezone.com/read/2026/05/15/320/3218686/rupiah-melemah-dpr-minta-pemerintah-dan-bi-jaga-kepercayaan-pasarJum'at 15 Mei 2026 20:10 WIBFelldy UtamaRupiah Hari Ini (Foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2026/05/15/320/3218686/rupiah_hari_ini-5fG6_large.jpgJAKARTA - Anggota Komisi XI DPR RI, Marwan Cik Asan menyatakan pelemahan nilai tukar rupiah hingga menembus kisaran Rp17.500 per dolar AS pada Mei 2026 merupakan sinyal adanya tekanan eksternal dan domestik yang terjadi secara bersamaan. Hanya saja, dia menegaskan bahwa kondisi ekonomi Indonesia saat ini belum dapat disamakan dengan krisis 1998. Marwan menyebut jika fundamental ekonomi nasional relatif masih lebih kuat. “Cadangan devisa Indonesia masih berada pada level aman, rasio utang pemerintah terhadap PDB masih terkendali, sistem perbankan relatif sehat, dan rezim nilai tukar mengambang memberikan ruang penyesuaian alami terhadap guncangan global,” kata Marwan dalam keterangannya yang dikutip Jumat (15/5/2026). Kendati begitu, Marwan mengingatkan bahwa pelemahan rupiah tidak boleh dianggap sebagai persoalan sepele. Menurutnya, volatilitas nilai tukar yang terlalu tinggi dapat memicu imported inflation, meningkatkan biaya utang luar negeri, memperburuk persepsi pasar, hingga pada akhirnya menekan daya beli masyarakat dan iklim investasi. “Karena itu, respons kebijakan harus dilakukan secara terukur, terkoordinasi, dan tidak sekadar berorientasi jangka pendek,” ujarnya. Legislator Demokrat itu menilai Bank Indonesia (BI) perlu melanjutkan strategi stabilisasi melalui intervensi di pasar spot, Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF), dan pasar offshore secara selektif. Namun, ia mengingatkan agar intervensi dilakukan dengan perhitungan matang agar tidak menggerus cadangan devisa secara berlebihan. Selain itu, ia menekankan pentingnya penguatan komunikasi kebijakan Bank Indonesia guna menjaga ekspektasi dan kepercayaan pasar.   “Dalam situasi tekanan pasar, persepsi sering kali lebih menentukan dibanding data fundamental itu sendiri. Karena itu forward guidance yang jelas menjadi sangat penting untuk meredam spekulasi,” tuturnya. Marwan juga mengapresiasi langkah pembatasan pembelian dolar AS tanpa underlying transaction. Akan tetapi, menurutnya, implementasi kebijakan tersebut harus dilakukan secara hati-hati agar tidak menimbulkan kepanikan baru di pasar. Di sisi lain, ia mendorong pemerintah memperketat pengawasan terhadap repatriasi devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHE SDA) yang selama ini masih banyak parkir di luar negeri. “Kebijakan DHE harus konsisten, tidak berubah-ubah, dan memberikan kepastian hukum agar pelaku usaha tetap percaya,” tuturnya. Menurut Marwan, percepatan penggunaan skema Local Currency Settlement (LCS) dengan negara-negara mitra dagang utama seperti China, Jepang, dan India juga menjadi langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS dalam transaksi perdagangan internasional. Ia juga menegaskan bahwa stabilisasi rupiah tidak bisa hanya dibebankan kepada Bank Indonesia semata. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan, harus aktif menjaga stabilitas pasar surat utang negara melalui pengelolaan pembiayaan yang fleksibel dan optimalisasi instrumen stabilisasi pasar. “Tantangan terbesar Indonesia saat ini bukan hanya tekanan global, tetapi bagaimana menjaga konsistensi kebijakan dan membangun kepercayaan pasar,” ujarnya. Terkait kebijakan suku bunga, Marwan menilai kenaikan suku bunga memang dapat membantu menahan capital outflow dan menjaga daya tarik aset domestik. Namun kenaikan yang terlalu agresif juga berisiko menekan kredit, investasi, dan konsumsi domestik. “Karena itu, pendekatan gradual dan data dependent menjadi pilihan paling rasional agar keseimbangan antara stabilitas nilai tukar dan pertumbuhan ekonomi tetap terjaga,” katanya. Marwan menegaskan bahwa stabilisasi jangka pendek memang penting untuk meredam gejolak, tetapi solusi permanen hanya dapat dicapai melalui penguatan fundamental ekonomi, reformasi struktural, disiplin fiskal, serta kepastian kebijakan yang kredibel. JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR RI, Marwan Cik Asan menyatakan pelemahan nilai tukar rupiah hingga menembus kisaran Rp17.500 per dolar AS pada Mei 2026 merupakan sinyal adanya tekanan eksternal dan domestik yang terjadi secara bersamaan. Hanya saja, dia menegaskan bahwa kondisi ekonomi Indonesia saat ini belum dapat disamakan dengan krisis 1998. Marwan menyebut jika fundamental ekonomi nasional relatif masih lebih kuat. “Cadangan devisa Indonesia masih berada pada level aman, rasio utang pemerintah terhadap PDB masih terkendali, sistem perbankan relatif sehat, dan rezim nilai tukar mengambang memberikan ruang penyesuaian alami terhadap guncangan global,” kata Marwan dalam keterangannya yang dikutip Jumat (15/5/2026). Kendati begitu, Marwan mengingatkan bahwa pelemahan rupiah tidak boleh dianggap sebagai persoalan sepele. Menurutnya, volatilitas nilai tukar yang terlalu tinggi dapat memicu imported inflation, meningkatkan biaya utang luar negeri, memperburuk persepsi pasar, hingga pada akhirnya menekan daya beli masyarakat dan iklim investasi. “Karena itu, respons kebijakan harus dilakukan secara terukur, terkoordinasi, dan tidak sekadar berorientasi jangka pendek,” ujarnya. Legislator Demokrat itu menilai Bank Indonesia (BI) perlu melanjutkan strategi stabilisasi melalui intervensi di pasar spot, Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF), dan pasar offshore secara selektif. Namun, ia mengingatkan agar intervensi dilakukan dengan perhitungan matang agar tidak menggerus cadangan devisa secara berlebihan. Selain itu, ia menekankan pentingnya penguatan komunikasi kebijakan Bank Indonesia guna menjaga ekspektasi dan kepercayaan pasar.   “Dalam situasi tekanan pasar, persepsi sering kali lebih menentukan dibanding data fundamental itu sendiri. Karena itu forward guidance yang jelas menjadi sangat penting untuk meredam spekulasi,” tuturnya. Marwan juga mengapresiasi langkah pembatasan pembelian dolar AS tanpa underlying transaction. Akan tetapi, menurutnya, implementasi kebijakan tersebut harus dilakukan secara hati-hati agar tidak menimbulkan kepanikan baru di pasar. Di sisi lain, ia mendorong pemerintah memperketat pengawasan terhadap repatriasi devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHE SDA) yang selama ini masih banyak parkir di luar negeri. “Kebijakan DHE harus konsisten, tidak berubah-ubah, dan memberikan kepastian hukum agar pelaku usaha tetap percaya,” tuturnya. Menurut Marwan, percepatan penggunaan skema Local Currency Settlement (LCS) dengan negara-negara mitra dagang utama seperti China, Jepang, dan India juga menjadi langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS dalam transaksi perdagangan internasional. Ia juga menegaskan bahwa stabilisasi rupiah tidak bisa hanya dibebankan kepada Bank Indonesia semata. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan, harus aktif menjaga stabilitas pasar surat utang negara melalui pengelolaan pembiayaan yang fleksibel dan optimalisasi instrumen stabilisasi pasar. “Tantangan terbesar Indonesia saat ini bukan hanya tekanan global, tetapi bagaimana menjaga konsistensi kebijakan dan membangun kepercayaan pasar,” ujarnya. Terkait kebijakan suku bunga, Marwan menilai kenaikan suku bunga memang dapat membantu menahan capital outflow dan menjaga daya tarik aset domestik. Namun kenaikan yang terlalu agresif juga berisiko menekan kredit, investasi, dan konsumsi domestik. “Karena itu, pendekatan gradual dan data dependent menjadi pilihan paling rasional agar keseimbangan antara stabilitas nilai tukar dan pertumbuhan ekonomi tetap terjaga,” katanya. Marwan menegaskan bahwa stabilisasi jangka pendek memang penting untuk meredam gejolak, tetapi solusi permanen hanya dapat dicapai melalui penguatan fundamental ekonomi, reformasi struktural, disiplin fiskal, serta kepastian kebijakan yang kredibel.