Bank Indonesia (BI) melaporkan posisi Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia mencapai USD433,4 miliar atau setara Rp7.675,3 triliun (kurs Rp17.668 per USD) pada kuartal I-2026. https://economy.okezone.com/read/2026/05/18/320/3219083/utang-luar-negeri-indonesia-tembus-rp7-675-triliun-di-kuartal-i-2026idhttps://economy.okezone.com/read/2026/05/18/320/3219083/utang-luar-negeri-indonesia-tembus-rp7-675-triliun-di-kuartal-i-2026https://economy.okezone.com/read/2026/05/18/320/3219083/utang-luar-negeri-indonesia-tembus-rp7-675-triliun-di-kuartal-i-2026Senin 18 Mei 2026 11:44 WIBAnggie AriestaUtang Luar Negeri Indonesia Tembus Rp7.675 Triliun di Kuartal I-2026 (Foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2026/05/18/320/3219083/utang-ypHW_large.jpgJAKARTA - Bank Indonesia (BI) melaporkan posisi Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia mencapai USD433,4 miliar atau setara Rp7.675,3 triliun (kurs Rp17.668 per USD) pada kuartal I-2026.  Angka ULN Indonesia ini tumbuh 0,8 persen secara tahunan (yoy). Namun, lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan pada kuartal IV 2025 sebesar 1,9 persen. "Perkembangan posisi ULN tersebut dipengaruhi oleh ULN sektor publik dan ULN sektor swasta," ungkap Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso dalam keterangannya, Senin (18/5/2026). Menurut Ramdan, posisi ULN pemerintah tetap terjaga. Pada kuartal I-2026 posisi ULN pemerintah tercatat sebesar USD214,7 miliar, lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan pada kuartal IV 2025 sebesar 5,5 persen (yoy). Perkembangan ULN pemerintah tersebut terutama dipengaruhi oleh aliran modal masuk asing pada Surat Berharga Negara (SBN) internasional seiring dengan tetap terjaganya kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia. Sebagai salah satu instrumen dalam pembiayaan APBN, ULN pemerintah dikelola secara cermat, terukur, dan akuntabel dengan pemanfaatan yang terus diarahkan untuk mendukung pembiayaan program-program prioritas guna menjaga keberlanjutan fiskal serta memperkuat perekonomian nasional. Berdasarkan sektor ekonomi, penggunaan ULN pemerintah dimanfaatkan antara lain untuk mendukung Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (22,1 persen dari total ULN pemerintah); Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib (20,2 persen); Jasa Pendidikan (16,2 persen); Konstruksi (11,5 persen); serta Transportasi dan Pergudangan (8,5 persen).  Posisi ULN pemerintah tersebut didominasi utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,99 persen dari total ULN pemerintah.   Sedangkan, ULN swasta menurun. Pada kuartal I 2026, posisi ULN swasta tercatat sebesar USD191,4 miliar, lebih rendah dibandingkan posisi kuartal IV 2025 USD194,2 miliar. Penurunan posisi ULN terjadi pada kelompok peminjam lembaga keuangan (financial corporations) dan ULN perusahaan bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations), yang secara tahunan masing-masing tercatat kontraksi sebesar 3,6 persen (yoy) dan 1,3 persen (yoy).  Berdasarkan sektor ekonomi, ULN swasta terbesar berasal dari Sektor Industri Pengolahan; Jasa Keuangan dan Asuransi; Pengadaan Listrik dan Gas; serta Pertambangan dan Penggalian, dengan pangsa mencapai 80,4 persen dari total ULN swasta. ULN swasta tetap didominasi oleh utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 76,6 persen terhadap total ULN swasta. Sementara itu, ULN swasta tetap didominasi oleh utangjangka panjang dengan pangsa mencapai 76,2 persen terhadap total ULN swasta. Struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Hal ini tecermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang turun menjadi 29,5 persen pada kuartal I 2026, serta dominasi ULN jangka panjang dengan pangsa 85,4 persen dari total ULN. Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, Bank Indonesia dan Pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN. Peran ULN juga akan terus dioptimalkan untuk menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Upaya tersebut dilakukan dengan meminimalkan risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian. JAKARTA - Bank Indonesia (BI) melaporkan posisi Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia mencapai USD433,4 miliar atau setara Rp7.675,3 triliun (kurs Rp17.668 per USD) pada kuartal I-2026.  Angka ULN Indonesia ini tumbuh 0,8 persen secara tahunan (yoy). Namun, lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan pada kuartal IV 2025 sebesar 1,9 persen. "Perkembangan posisi ULN tersebut dipengaruhi oleh ULN sektor publik dan ULN sektor swasta," ungkap Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso dalam keterangannya, Senin (18/5/2026). Menurut Ramdan, posisi ULN pemerintah tetap terjaga. Pada kuartal I-2026 posisi ULN pemerintah tercatat sebesar USD214,7 miliar, lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan pada kuartal IV 2025 sebesar 5,5 persen (yoy). Perkembangan ULN pemerintah tersebut terutama dipengaruhi oleh aliran modal masuk asing pada Surat Berharga Negara (SBN) internasional seiring dengan tetap terjaganya kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia. Sebagai salah satu instrumen dalam pembiayaan APBN, ULN pemerintah dikelola secara cermat, terukur, dan akuntabel dengan pemanfaatan yang terus diarahkan untuk mendukung pembiayaan program-program prioritas guna menjaga keberlanjutan fiskal serta memperkuat perekonomian nasional. Berdasarkan sektor ekonomi, penggunaan ULN pemerintah dimanfaatkan antara lain untuk mendukung Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (22,1 persen dari total ULN pemerintah); Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib (20,2 persen); Jasa Pendidikan (16,2 persen); Konstruksi (11,5 persen); serta Transportasi dan Pergudangan (8,5 persen).  Posisi ULN pemerintah tersebut didominasi utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,99 persen dari total ULN pemerintah.   Sedangkan, ULN swasta menurun. Pada kuartal I 2026, posisi ULN swasta tercatat sebesar USD191,4 miliar, lebih rendah dibandingkan posisi kuartal IV 2025 USD194,2 miliar. Penurunan posisi ULN terjadi pada kelompok peminjam lembaga keuangan (financial corporations) dan ULN perusahaan bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations), yang secara tahunan masing-masing tercatat kontraksi sebesar 3,6 persen (yoy) dan 1,3 persen (yoy).  Berdasarkan sektor ekonomi, ULN swasta terbesar berasal dari Sektor Industri Pengolahan; Jasa Keuangan dan Asuransi; Pengadaan Listrik dan Gas; serta Pertambangan dan Penggalian, dengan pangsa mencapai 80,4 persen dari total ULN swasta. ULN swasta tetap didominasi oleh utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 76,6 persen terhadap total ULN swasta. Sementara itu, ULN swasta tetap didominasi oleh utangjangka panjang dengan pangsa mencapai 76,2 persen terhadap total ULN swasta. Struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Hal ini tecermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang turun menjadi 29,5 persen pada kuartal I 2026, serta dominasi ULN jangka panjang dengan pangsa 85,4 persen dari total ULN. Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, Bank Indonesia dan Pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN. Peran ULN juga akan terus dioptimalkan untuk menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Upaya tersebut dilakukan dengan meminimalkan risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian.