Langkah ini disebut mencetak sejarah baru dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. https://economy.okezone.com/read/2026/05/19/320/3219475/sejarah-baru-prabowo-untuk-pertama-kali-sampaikan-kem-ppkf-di-dpridhttps://economy.okezone.com/read/2026/05/19/320/3219475/sejarah-baru-prabowo-untuk-pertama-kali-sampaikan-kem-ppkf-di-dprhttps://economy.okezone.com/read/2026/05/19/320/3219475/sejarah-baru-prabowo-untuk-pertama-kali-sampaikan-kem-ppkf-di-dprSelasa 19 Mei 2026 21:43 WIBAnggie AriestaPresiden Prabowo Subianto dijadwalkan menyampaikan langsung Kerangka Ekonomi Makro di DPR. (Foto: Okezone.com/DPR)https://img.okezone.com/content/2026/05/19/320/3219475/prabowo-G7HZ_large.jpgJAKARTA - Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menyampaikan langsung Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2027 di hadapan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI esok hari. Langkah ini disebut mencetak sejarah baru dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, pidato pengantar rancangan fiskal tersebut akan disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa tidak ada aturan hukum atau undang-undang yang dilanggar dari keputusan ini. Menurutnya, langkah tersebut diambil karena dokumen KEM-PPKF kali ini memuat arah kebijakan strategis serta program-program unggulan langsung dari kepala negara. “Ini sejarah untuk pertama kali Presiden menyampaikan pidato dalam KEM PPKF,” ujar Purbaya dalam konferensi pers APBN KITA, Selasa (19/5/2026). Saat dicecar mengenai latar belakang atau alasan khusus di balik pergeseran ini, Purbaya merespons santai dengan nada kelakar. Purbaya mengaku justru merasa terbantu karena beban berpidato di hadapan sidang paripurna DPR diambil alih oleh Presiden. “Nggak ada. Kan bebas, nggak ada hukumnya kan? Saya pikir nggak ada undang-undangnya kan. Suka-suka, kebetulan Presiden mau ngomong ya nggak apa-apa. Saya sih senang, kenapa? Gue nggak ngomong hihihihi,” kelakar Purbaya sambil tertawa. Secara substantif, Purbaya meluruskan bahwa keterlibatan langsung Presiden penting agar poin-poin visi-misi ekonomi jangka panjang pemerintah dapat tersampaikan secara utuh tanpa bias sektoral. “Itu ada pesan-pesan penting di KEM-PPKF, di mana di dalam KEM-PPKF itu ada program-program unggulan Presiden. Jadi harus dia yang ngomong, bukan saya,” tegas Purbaya. Langkah Presiden Prabowo ini disebut mendobrak tradisi penganggaran yang telah berlangsung selama puluhan tahun di Indonesia. Sepanjang sejarah pascareformasi, dokumen KEM-PPKF yang merupakan arsitektur awal sekaligus fondasi penyusunan Nota Keuangan RAPBN selalu dipaparkan dan disampaikan secara eksklusif oleh Menteri Keuangan sebagai pembantu Presiden di bidang fiskal. Sebagai contoh, selama hampir dua dekade masa jabatan Sri Mulyani Indrawati, baik di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono maupun Presiden Joko Widodo, Sri Mulyani selalu menjadi pejabat yang menyampaikan asumsi makro ekonomi di DPR setiap bulan Mei. Menteri Keuangan era sebelumnya memegang peran mulai dari pembacaan target pertumbuhan ekonomi, asumsi inflasi, nilai tukar rupiah, hingga menjawab langsung pandangan fraksi-fraksi di DPR secara teknokratik. Dengan diambil alihnya pidato KEM-PPKF RAPBN 2027 oleh Presiden Prabowo, pemerintah memberi sinyal politik-ekonomi bahwa program strategis, termasuk kelanjutan Makan Bergizi Gratis (MBG), berada langsung di bawah komando kepala negara.   JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menyampaikan langsung Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2027 di hadapan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI esok hari. Langkah ini disebut mencetak sejarah baru dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, pidato pengantar rancangan fiskal tersebut akan disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa tidak ada aturan hukum atau undang-undang yang dilanggar dari keputusan ini. Menurutnya, langkah tersebut diambil karena dokumen KEM-PPKF kali ini memuat arah kebijakan strategis serta program-program unggulan langsung dari kepala negara. “Ini sejarah untuk pertama kali Presiden menyampaikan pidato dalam KEM PPKF,” ujar Purbaya dalam konferensi pers APBN KITA, Selasa (19/5/2026). Saat dicecar mengenai latar belakang atau alasan khusus di balik pergeseran ini, Purbaya merespons santai dengan nada kelakar. Purbaya mengaku justru merasa terbantu karena beban berpidato di hadapan sidang paripurna DPR diambil alih oleh Presiden. “Nggak ada. Kan bebas, nggak ada hukumnya kan? Saya pikir nggak ada undang-undangnya kan. Suka-suka, kebetulan Presiden mau ngomong ya nggak apa-apa. Saya sih senang, kenapa? Gue nggak ngomong hihihihi,” kelakar Purbaya sambil tertawa. Secara substantif, Purbaya meluruskan bahwa keterlibatan langsung Presiden penting agar poin-poin visi-misi ekonomi jangka panjang pemerintah dapat tersampaikan secara utuh tanpa bias sektoral. “Itu ada pesan-pesan penting di KEM-PPKF, di mana di dalam KEM-PPKF itu ada program-program unggulan Presiden. Jadi harus dia yang ngomong, bukan saya,” tegas Purbaya. Langkah Presiden Prabowo ini disebut mendobrak tradisi penganggaran yang telah berlangsung selama puluhan tahun di Indonesia. Sepanjang sejarah pascareformasi, dokumen KEM-PPKF yang merupakan arsitektur awal sekaligus fondasi penyusunan Nota Keuangan RAPBN selalu dipaparkan dan disampaikan secara eksklusif oleh Menteri Keuangan sebagai pembantu Presiden di bidang fiskal. Sebagai contoh, selama hampir dua dekade masa jabatan Sri Mulyani Indrawati, baik di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono maupun Presiden Joko Widodo, Sri Mulyani selalu menjadi pejabat yang menyampaikan asumsi makro ekonomi di DPR setiap bulan Mei. Menteri Keuangan era sebelumnya memegang peran mulai dari pembacaan target pertumbuhan ekonomi, asumsi inflasi, nilai tukar rupiah, hingga menjawab langsung pandangan fraksi-fraksi di DPR secara teknokratik. Dengan diambil alihnya pidato KEM-PPKF RAPBN 2027 oleh Presiden Prabowo, pemerintah memberi sinyal politik-ekonomi bahwa program strategis, termasuk kelanjutan Makan Bergizi Gratis (MBG), berada langsung di bawah komando kepala negara.