Presiden Prabowo Subianto berencana menghadiri langsung rapat paripurna DPR RI, di Gedung Nusantara, Jakarta, pada Rabu (20/5/2026). Prabowo juga akan berpidato terkait Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) yang nantinya menjadi landasan dalam penyusunan RAPBN 2027. https://economy.okezone.com/read/2026/05/20/320/3219501/prabowo-bakal-pidato-di-dpr-sampaikan-kerangka-ekonomi-makro-dan-pokok-pokok-kebijakan-fiskalidhttps://economy.okezone.com/read/2026/05/20/320/3219501/prabowo-bakal-pidato-di-dpr-sampaikan-kerangka-ekonomi-makro-dan-pokok-pokok-kebijakan-fiskalhttps://economy.okezone.com/read/2026/05/20/320/3219501/prabowo-bakal-pidato-di-dpr-sampaikan-kerangka-ekonomi-makro-dan-pokok-pokok-kebijakan-fiskalRabu 20 Mei 2026 07:22 WIBBinti MufaridaPresiden Prabowo (Foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2026/05/20/320/3219501/presiden_prabowo-akp7_large.jpgJAKARTA - Presiden Prabowo Subianto berencana menghadiri langsung rapat paripurna DPR RI, di Gedung Nusantara, Jakarta, pada Rabu (20/5/2026). Prabowo juga akan berpidato terkait Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) yang nantinya menjadi landasan dalam penyusunan RAPBN 2027.  Istana melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi memastikan bahwa Presiden Prabowo akan hadir bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional yang diperingati setiap tanggal 20 Mei. Prasetyo juga mengatakan bahwa Presiden Prabowo ingin memanfaatkan momentum ini untuk menyatukan pandangan dan kekuatan sebagai satu bangsa.  "Kebetulan tanggal 20 (Mei), hari Kebangkitan Nasional, jadi Presiden ingin memanfaatkan momentum untuk sekali lagi kita menyatukan pandangan dan kekuatan sebagai satu bangsa. Terutama di dalam menjalankan tugas menjaga perekonomian bangsa kita," tegas Prasetyo kepada awak media. Sementara, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyatakan Prabowo menjadi Presiden Indonesia pertama yang bakal menyampaikan langsung Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal di hadapan DPR RI. "Saya baru cek tadi, mungkin ini baru pertama kali ya. Iya," kata Dasco. Dasco menjelaskan, agenda rapat paripurna ini berkaitan dengan penyampaian kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal pemerintah.   Dia pun menegaskan bahwa tidak ada aturan yang melarang Presiden hadir pada KEM-PPKF. Pasalnya, selama ini Menteri Keuangan pada dasarnya hanya mewakili Presiden. "Kan sebenarnya para menteri itu mewakili presiden. Sehingga kan tidak ada aturan yang kemudian membuat seorang Presiden tidak bisa, kan bisa langsung. Itu boleh-boleh saja. Namanya ini pengantar untuk penyusunan APBN 2026," paparnya. JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto berencana menghadiri langsung rapat paripurna DPR RI, di Gedung Nusantara, Jakarta, pada Rabu (20/5/2026). Prabowo juga akan berpidato terkait Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) yang nantinya menjadi landasan dalam penyusunan RAPBN 2027.  Istana melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi memastikan bahwa Presiden Prabowo akan hadir bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional yang diperingati setiap tanggal 20 Mei. Prasetyo juga mengatakan bahwa Presiden Prabowo ingin memanfaatkan momentum ini untuk menyatukan pandangan dan kekuatan sebagai satu bangsa.  "Kebetulan tanggal 20 (Mei), hari Kebangkitan Nasional, jadi Presiden ingin memanfaatkan momentum untuk sekali lagi kita menyatukan pandangan dan kekuatan sebagai satu bangsa. Terutama di dalam menjalankan tugas menjaga perekonomian bangsa kita," tegas Prasetyo kepada awak media. Sementara, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyatakan Prabowo menjadi Presiden Indonesia pertama yang bakal menyampaikan langsung Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal di hadapan DPR RI. "Saya baru cek tadi, mungkin ini baru pertama kali ya. Iya," kata Dasco. Dasco menjelaskan, agenda rapat paripurna ini berkaitan dengan penyampaian kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal pemerintah.   Dia pun menegaskan bahwa tidak ada aturan yang melarang Presiden hadir pada KEM-PPKF. Pasalnya, selama ini Menteri Keuangan pada dasarnya hanya mewakili Presiden. "Kan sebenarnya para menteri itu mewakili presiden. Sehingga kan tidak ada aturan yang kemudian membuat seorang Presiden tidak bisa, kan bisa langsung. Itu boleh-boleh saja. Namanya ini pengantar untuk penyusunan APBN 2026," paparnya.