Presiden Prabowo Subianto membeberkan kekayaan komoditas strategis milik Indonesia yang menyumbang devisa hasil ekspor dalam jumlah fantastis. Prabowo mengungkapkan bahwa hanya dari tiga komoditas unggulan saja, nilai devisa yang dihasilkan mampu menembus angka Rp1.100 triliun per tahun. https://economy.okezone.com/read/2026/05/20/320/3219568/prabowo-ungkap-3-komoditas-utama-ekspor-sumbang-devisa-rp1-100-triliunidhttps://economy.okezone.com/read/2026/05/20/320/3219568/prabowo-ungkap-3-komoditas-utama-ekspor-sumbang-devisa-rp1-100-triliunhttps://economy.okezone.com/read/2026/05/20/320/3219568/prabowo-ungkap-3-komoditas-utama-ekspor-sumbang-devisa-rp1-100-triliunRabu 20 Mei 2026 11:44 WIBAnggie AriestaPresiden Prabowo (Foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2026/05/20/320/3219568/presiden_prabowo-4KA1_large.pngJAKARTA - Presiden Prabowo Subianto membeberkan kekayaan komoditas strategis milik Indonesia yang menyumbang devisa hasil ekspor dalam jumlah fantastis. Prabowo mengungkapkan bahwa hanya dari tiga komoditas unggulan saja, nilai devisa yang dihasilkan mampu menembus angka Rp1.100 triliun per tahun. Ketiga komoditas andalan penopang ekosistem ekspor nasional tersebut meliputi minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO), batu bara, serta paduan besi (ferroalloy). "Ketiga strategis ini menghasilkan devisa USD65 miliar atau setara Rp1.100 triliun per tahun," tegas Prabowo dalam pidato penyampaian KEM-PPKF di Sidang Paripurna DPR RI, Rabu (20/5/2026). Presiden menjabarkan bahwa Indonesia dianugerahi sumber daya alam yang sangat bernilai di pasar global, mulai dari batu bara, nikel, tembaga, minyak kelapa sawit, hingga komoditas masa depan seperti logam tanah jarang (rare earth elements). Secara rinci, Prabowo mencontohkan performa ekspor minyak kelapa sawit di mana Indonesia mengukuhkan posisi sebagai produsen sekaligus pengekspor terbesar dunia dengan sumbangan devisa mencapai USD23 miliar atau setara Rp391 triliun sepanjang tahun 2025. Selanjutnya, untuk komoditas batu bara, nilai devisa yang berhasil diraup berhasil menembus angka USD30 miliar atau setara Rp510 triliun pada periode 2025. Sementara itu, komoditas hasil hilirisasi berupa ferroalloy ikut menyumbang devisa ekspor yang tidak kalah gemuk, yakni menyentuh USD16 diplomasi dagang atau setara Rp272 triliun di tahun yang sama.   Kendati memiliki modalitas ekspor komoditas yang sangat perkasa dan bernilai ribuan triliun, Presiden Prabowo menyayangkan fakta bahwa lompatan devisa tersebut belum mampu mendongkrak postur penerimaan negara secara optimal. Presiden menyoroti anomali di mana Indonesia yang menyandang status sebagai anggota elite negara-negara berkekuatan ekonomi besar dunia (G20), justru mencatatkan rasio pendapatan maupun rasio belanja negara terhadap Produk Domestik Buto (PDB) yang paling buncit di kelompoknya. Berdasarkan tinjauan data makro internasional, struktur penerimaan negara Indonesia dinilai masih sangat rapuh dan tertinggal jauh, bahkan jika disandingkan dengan performa negara-negara tetangga di kawasan Asia Tenggara. "Rasio penerimaan kita paling rendah diantara negara G20 dari data terbaru IMF. Kita bisa melihat rasio pendapatan meksiko 25 persen dari PDB, India 20 persen dari PDB, Filipina 21 persen dari PDB, Kamboja saja 15 persen dari PDB, Indonesia 11-12 persen dari PDB," ungkap Prabowo. Melalui rincian komparasi tersebut, Kepala Negara memberikan sinyal kuat kepada parlemen bahwa reformasi perpajakan, penutupan celah kebocoran ekspor (seperti praktik under invoicing), serta optimalisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari sektor komoditas strategis akan menjadi agenda perbaikan yang bersifat wajib demi memperluas ruang fiskal pembangunan di masa depan. JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto membeberkan kekayaan komoditas strategis milik Indonesia yang menyumbang devisa hasil ekspor dalam jumlah fantastis. Prabowo mengungkapkan bahwa hanya dari tiga komoditas unggulan saja, nilai devisa yang dihasilkan mampu menembus angka Rp1.100 triliun per tahun. Ketiga komoditas andalan penopang ekosistem ekspor nasional tersebut meliputi minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO), batu bara, serta paduan besi (ferroalloy). "Ketiga strategis ini menghasilkan devisa USD65 miliar atau setara Rp1.100 triliun per tahun," tegas Prabowo dalam pidato penyampaian KEM-PPKF di Sidang Paripurna DPR RI, Rabu (20/5/2026). Presiden menjabarkan bahwa Indonesia dianugerahi sumber daya alam yang sangat bernilai di pasar global, mulai dari batu bara, nikel, tembaga, minyak kelapa sawit, hingga komoditas masa depan seperti logam tanah jarang (rare earth elements). Secara rinci, Prabowo mencontohkan performa ekspor minyak kelapa sawit di mana Indonesia mengukuhkan posisi sebagai produsen sekaligus pengekspor terbesar dunia dengan sumbangan devisa mencapai USD23 miliar atau setara Rp391 triliun sepanjang tahun 2025. Selanjutnya, untuk komoditas batu bara, nilai devisa yang berhasil diraup berhasil menembus angka USD30 miliar atau setara Rp510 triliun pada periode 2025. Sementara itu, komoditas hasil hilirisasi berupa ferroalloy ikut menyumbang devisa ekspor yang tidak kalah gemuk, yakni menyentuh USD16 diplomasi dagang atau setara Rp272 triliun di tahun yang sama.   Kendati memiliki modalitas ekspor komoditas yang sangat perkasa dan bernilai ribuan triliun, Presiden Prabowo menyayangkan fakta bahwa lompatan devisa tersebut belum mampu mendongkrak postur penerimaan negara secara optimal. Presiden menyoroti anomali di mana Indonesia yang menyandang status sebagai anggota elite negara-negara berkekuatan ekonomi besar dunia (G20), justru mencatatkan rasio pendapatan maupun rasio belanja negara terhadap Produk Domestik Buto (PDB) yang paling buncit di kelompoknya. Berdasarkan tinjauan data makro internasional, struktur penerimaan negara Indonesia dinilai masih sangat rapuh dan tertinggal jauh, bahkan jika disandingkan dengan performa negara-negara tetangga di kawasan Asia Tenggara. "Rasio penerimaan kita paling rendah diantara negara G20 dari data terbaru IMF. Kita bisa melihat rasio pendapatan meksiko 25 persen dari PDB, India 20 persen dari PDB, Filipina 21 persen dari PDB, Kamboja saja 15 persen dari PDB, Indonesia 11-12 persen dari PDB," ungkap Prabowo. Melalui rincian komparasi tersebut, Kepala Negara memberikan sinyal kuat kepada parlemen bahwa reformasi perpajakan, penutupan celah kebocoran ekspor (seperti praktik under invoicing), serta optimalisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari sektor komoditas strategis akan menjadi agenda perbaikan yang bersifat wajib demi memperluas ruang fiskal pembangunan di masa depan.