Presiden Prabowo Subianto resmi mengumumkan kebijakan besar berupa pembentukan badan ekspor terpusat yang akan bertindak sebagai eksportir tunggal untuk seluruh komoditas strategis Indonesia. Kebijakan revolusioner ini nantinya akan dipayungi oleh Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam. https://economy.okezone.com/read/2026/05/20/320/3219576/prabowo-resmi-umumkan-pembentukan-badan-ekspor-bakal-dapat-rp2-653-triliun-per-tahunidhttps://economy.okezone.com/read/2026/05/20/320/3219576/prabowo-resmi-umumkan-pembentukan-badan-ekspor-bakal-dapat-rp2-653-triliun-per-tahunhttps://economy.okezone.com/read/2026/05/20/320/3219576/prabowo-resmi-umumkan-pembentukan-badan-ekspor-bakal-dapat-rp2-653-triliun-per-tahunRabu 20 Mei 2026 12:05 WIBAnggie AriestaPresiden Prabowo (Foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2026/05/20/320/3219576/presiden_prabowo-ju2I_large.pngJAKARTA - Presiden Prabowo Subianto resmi mengumumkan kebijakan besar berupa pembentukan badan ekspor terpusat yang akan bertindak sebagai eksportir tunggal untuk seluruh komoditas strategis Indonesia. Kebijakan revolusioner ini nantinya akan dipayungi oleh Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam. Dalam pidato penyampaian KEM-PPKF di Sidang Paripurna DPR RI, Rabu (20/5/2026), Presiden menegaskan langkah berani ini diambil demi menghentikan kebocoran penerimaan negara yang telah berlangsung masif selama berpuluh-puluh tahun.  Melalui pembenahan sistemik ini, kas negara diproyeksikan bisa mengamankan potensi penghasilan hingga USD150 miliar atau setara Rp2.653,92 triliun per tahun (asumsi kurs Rp17.692 per Dolar AS). "Kita perhitungkan, kita perkirakan potensi uang yang bisa kita selamatkan dari kebocoran-kebocoran itu USD150 miliar tiap tahun. Potensi. Apakah kita mampu atau tidak, tergantung keberanian kita, tergantung tekad kita, tergantung apa kita bisa bekerja sama dengan baik atau tidak," kata Presiden Prabowo. Melalui mekanisme baru ini, Presiden Prabowo menekankan bahwa tata niaga penjualan seluruh hasil kekayaan alam bumi pertiwi ke luar negeri tidak lagi dilepas bebas ke masing-masing korporasi swasta. Aktivitas ekspor komoditas utama, mulai dari minyak kelapa sawit (CPO), batu bara, besi, hingga produk hilirisasi seperti ferroalloy, wajib dilewatkan satu pintu. Pemerintah akan menunjuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) khusus untuk mengelola skema tersebut. Teknisnya, para pelaku usaha atau perusahaan pengelola kegiatan tambang dan perkebunan harus menyalurkan hasil produksinya terlebih dahulu kepada BUMN yang ditunjuk, sebelum komoditas itu dijual ke pembeli global. "Kita wajibkan harus dilakukan penjualannya melalui BUMN yang ditunjuk pemerintah RI sebagai pengekspor tunggal, dalam artian setiap hasil ekspor akan diteruskan ke BUMN yang ditunjuk pemerintah kepada pelaku usaha pengelola kegiatan tersebut," tegas Prabowo.   Kepala Negara meyakini strategi integrasi satu pintu ini akan menjadi senjata pamungkas untuk menyikat habis berbagai modus kecurangan bisnis global. Berdasarkan data evaluasi pemerintah, praktik culas selama 22 tahun terakhir telah membuat kekayaan riil Indonesia menguap dan lari ke luar negeri dengan estimasi kerugian mencapai USD343 miliar atau setara Rp6.069,04 triliun. Pemberlakuan eksportir tunggal ini ditargetkan mampu memblokir celah manipulasi perdagangan internasional yang kerap dimainkan oknum eksportir nakal, seperti tindakan under invoicing (pencatatan nilai faktur lebih rendah), under accounting, pembukuan berlapis lewat transfer pricing, hingga penyembunyian Devisa Hasil Ekspor (DHE) di bank-bank jangkar luar negeri. "Saudara-saudara, kebijakan ini akan optimalkan penerimaan pajak dan penerimaan negara atas pengelolaan SDA kita, dengan kebijakan ini kita berharap bahwa penerimaan kita bisa seperti Meksiko, Filipina, dan negara tetangga kita," papar Presiden. Mengakhiri pemaparannya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa kabinetnya tidak akan mundur selangkah pun dalam menegakkan kedaulatan ekonomi nasional. Struktur penerimaan negara harus digenjot naik agar keluar dari posisi juru kunci di kelompok negara G20. "Kita tidak mau penerimaan kita paling rendah karena kita tidak berani mengelola milik kita sendiri, milik bangsa kita sendiri," pungkasnya. JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto resmi mengumumkan kebijakan besar berupa pembentukan badan ekspor terpusat yang akan bertindak sebagai eksportir tunggal untuk seluruh komoditas strategis Indonesia. Kebijakan revolusioner ini nantinya akan dipayungi oleh Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam. Dalam pidato penyampaian KEM-PPKF di Sidang Paripurna DPR RI, Rabu (20/5/2026), Presiden menegaskan langkah berani ini diambil demi menghentikan kebocoran penerimaan negara yang telah berlangsung masif selama berpuluh-puluh tahun.  Melalui pembenahan sistemik ini, kas negara diproyeksikan bisa mengamankan potensi penghasilan hingga USD150 miliar atau setara Rp2.653,92 triliun per tahun (asumsi kurs Rp17.692 per Dolar AS). "Kita perhitungkan, kita perkirakan potensi uang yang bisa kita selamatkan dari kebocoran-kebocoran itu USD150 miliar tiap tahun. Potensi. Apakah kita mampu atau tidak, tergantung keberanian kita, tergantung tekad kita, tergantung apa kita bisa bekerja sama dengan baik atau tidak," kata Presiden Prabowo. Melalui mekanisme baru ini, Presiden Prabowo menekankan bahwa tata niaga penjualan seluruh hasil kekayaan alam bumi pertiwi ke luar negeri tidak lagi dilepas bebas ke masing-masing korporasi swasta. Aktivitas ekspor komoditas utama, mulai dari minyak kelapa sawit (CPO), batu bara, besi, hingga produk hilirisasi seperti ferroalloy, wajib dilewatkan satu pintu. Pemerintah akan menunjuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) khusus untuk mengelola skema tersebut. Teknisnya, para pelaku usaha atau perusahaan pengelola kegiatan tambang dan perkebunan harus menyalurkan hasil produksinya terlebih dahulu kepada BUMN yang ditunjuk, sebelum komoditas itu dijual ke pembeli global. "Kita wajibkan harus dilakukan penjualannya melalui BUMN yang ditunjuk pemerintah RI sebagai pengekspor tunggal, dalam artian setiap hasil ekspor akan diteruskan ke BUMN yang ditunjuk pemerintah kepada pelaku usaha pengelola kegiatan tersebut," tegas Prabowo.   Kepala Negara meyakini strategi integrasi satu pintu ini akan menjadi senjata pamungkas untuk menyikat habis berbagai modus kecurangan bisnis global. Berdasarkan data evaluasi pemerintah, praktik culas selama 22 tahun terakhir telah membuat kekayaan riil Indonesia menguap dan lari ke luar negeri dengan estimasi kerugian mencapai USD343 miliar atau setara Rp6.069,04 triliun. Pemberlakuan eksportir tunggal ini ditargetkan mampu memblokir celah manipulasi perdagangan internasional yang kerap dimainkan oknum eksportir nakal, seperti tindakan under invoicing (pencatatan nilai faktur lebih rendah), under accounting, pembukuan berlapis lewat transfer pricing, hingga penyembunyian Devisa Hasil Ekspor (DHE) di bank-bank jangkar luar negeri. "Saudara-saudara, kebijakan ini akan optimalkan penerimaan pajak dan penerimaan negara atas pengelolaan SDA kita, dengan kebijakan ini kita berharap bahwa penerimaan kita bisa seperti Meksiko, Filipina, dan negara tetangga kita," papar Presiden. Mengakhiri pemaparannya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa kabinetnya tidak akan mundur selangkah pun dalam menegakkan kedaulatan ekonomi nasional. Struktur penerimaan negara harus digenjot naik agar keluar dari posisi juru kunci di kelompok negara G20. "Kita tidak mau penerimaan kita paling rendah karena kita tidak berani mengelola milik kita sendiri, milik bangsa kita sendiri," pungkasnya.