Danantara secara resmi mengubah status hukum PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) menjadi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berbentuk Persero. https://economy.okezone.com/read/2026/05/25/320/3220641/dsi-resmi-jadi-bumn-siap-kelola-ekspor-satu-pintuidhttps://economy.okezone.com/read/2026/05/25/320/3220641/dsi-resmi-jadi-bumn-siap-kelola-ekspor-satu-pintuhttps://economy.okezone.com/read/2026/05/25/320/3220641/dsi-resmi-jadi-bumn-siap-kelola-ekspor-satu-pintuSenin 25 Mei 2026 16:15 WIBRohman WibowoDSI Resmi Jadi BUMN, Siap Kelola Ekspor Satu Pintu (Foto: Tangkapan Layar)https://img.okezone.com/content/2026/05/25/320/3220641/dsi-EYQI_large.jpgJAKARTA - Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) secara resmi mengubah status hukum PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) menjadi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berbentuk Persero. Langkah strategis ini diambil pemerintah untuk memperkuat tata kelola ekspor melalui sistem satu pintu bagi komoditas unggulan, yakni batu bara, minyak kelapa sawit (CPO), serta paduan besi atau ferro alloys. Peresmian perubahan status tersebut terungkap melalui unggahan di akun Instagram resmi CEO BPI Danantara Rosan Roeslani (@rosanroeslani), pada Senin (25/5/2026).  Penandatanganan dokumen dilakukan langsung oleh Rosan selaku CEO, didampingi oleh CIO Danantara Pandu Sjahrir dan COO Danantara Dony Oskaria. Terkait jajaran kepemimpinan, Rosan sebelumnya telah mengumumkan penunjukan Luke Thomas Mahony sebagai Direktur Utama yang akan menakhodai PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI). Pembentukan DSI ini dirancang sebagai instrumen untuk mengoptimalkan perolehan devisa negara yang selama ini kerap menyusut akibat maraknya praktik under-invoicing atau pelaporan nilai ekspor di bawah harga sebenarnya.  Rosan menengarai ada sejumlah eksportir yang sengaja menjual komoditas di bawah hargapasar demi keuntungan tertentu. "Ini in line dengan Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) principles yang di mana kita ingin menjunjung tinggi governance, transparency, dan accountability sehingga tidak terjadi lagi potensi-potensi adanya (istilah saya) uang gelap," kata Rosan.   Kehadiran DSI juga diproyeksikan bakal memberikan kepastian usaha dan menjadi angin segar bagi para investor, baik dari dalam maupun luar negeri.  Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyatakan bahwa respons positif mulai bermunculan seiring dengan sosialisasi intensif yang digelar pemerintah bersama para pelaku usaha. Airlangga menegaskan bahwa seluruh perwakilan asosiasi industri telah menyatakan komitmen penuh untuk patuh terhadap regulasi baru ini. "Hampir dari seluruh asosiasi baik dalam maupun luar negeri mereka mengapresiasi kebijakan yang diambil oleh pemerintah dan mereka siap untuk bekerja sama dengan badan yang dibentuk oleh pemerintah," kata Airlangga di Kompleks Istana Negara, Jakarta, Jumat (22/5/2026). JAKARTA - Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) secara resmi mengubah status hukum PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) menjadi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berbentuk Persero. Langkah strategis ini diambil pemerintah untuk memperkuat tata kelola ekspor melalui sistem satu pintu bagi komoditas unggulan, yakni batu bara, minyak kelapa sawit (CPO), serta paduan besi atau ferro alloys. Peresmian perubahan status tersebut terungkap melalui unggahan di akun Instagram resmi CEO BPI Danantara Rosan Roeslani (@rosanroeslani), pada Senin (25/5/2026).  Penandatanganan dokumen dilakukan langsung oleh Rosan selaku CEO, didampingi oleh CIO Danantara Pandu Sjahrir dan COO Danantara Dony Oskaria. Terkait jajaran kepemimpinan, Rosan sebelumnya telah mengumumkan penunjukan Luke Thomas Mahony sebagai Direktur Utama yang akan menakhodai PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI). Pembentukan DSI ini dirancang sebagai instrumen untuk mengoptimalkan perolehan devisa negara yang selama ini kerap menyusut akibat maraknya praktik under-invoicing atau pelaporan nilai ekspor di bawah harga sebenarnya.  Rosan menengarai ada sejumlah eksportir yang sengaja menjual komoditas di bawah hargapasar demi keuntungan tertentu. "Ini in line dengan Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) principles yang di mana kita ingin menjunjung tinggi governance, transparency, dan accountability sehingga tidak terjadi lagi potensi-potensi adanya (istilah saya) uang gelap," kata Rosan.   Kehadiran DSI juga diproyeksikan bakal memberikan kepastian usaha dan menjadi angin segar bagi para investor, baik dari dalam maupun luar negeri.  Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyatakan bahwa respons positif mulai bermunculan seiring dengan sosialisasi intensif yang digelar pemerintah bersama para pelaku usaha. Airlangga menegaskan bahwa seluruh perwakilan asosiasi industri telah menyatakan komitmen penuh untuk patuh terhadap regulasi baru ini. "Hampir dari seluruh asosiasi baik dalam maupun luar negeri mereka mengapresiasi kebijakan yang diambil oleh pemerintah dan mereka siap untuk bekerja sama dengan badan yang dibentuk oleh pemerintah," kata Airlangga di Kompleks Istana Negara, Jakarta, Jumat (22/5/2026).