Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menetapkan Kamis, 18 Juni 2026 sebagai tanggal pelaksanaan eksekusi pengosongan Blok 15 kawasan Gelora Bung Karno atau eks Hotel Sultan. https://economy.okezone.com/read/2026/05/26/470/3220887/eksekusi-pengosongan-hotel-sultan-pada-18-juni-2026idhttps://economy.okezone.com/read/2026/05/26/470/3220887/eksekusi-pengosongan-hotel-sultan-pada-18-juni-2026https://economy.okezone.com/read/2026/05/26/470/3220887/eksekusi-pengosongan-hotel-sultan-pada-18-juni-2026Selasa 26 Mei 2026 16:54 WIBIqbal Dwi PurnamaEksekusi Pengosongan Hotel Sultan pada 18 Juni 2026 (Foto: Dokumentasi)https://img.okezone.com/content/2026/05/26/470/3220887/sultan-ih01_large.jpgJAKARTA - Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menetapkan Kamis, 18 Juni 2026 sebagai tanggal pelaksanaan eksekusi pengosongan Blok 15 kawasan Gelora Bung Karno atau eks Hotel Sultan. Kuasa hukum Menteri Sekretaris Negara dan Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK) Kharis Sucipto mengatakan, penetapan tanggal eksekusi pengosongan tersebut merupakan ketetapan final yang harus dihormati seluruh pihak. "Oleh karena itu, kami mengimbau agar semua pihak menghormati dan mendukung pelaksanaan eksekusi ini agar berjalan dengan tertib," ujar Kharis dalam keterangan resmi, Jakarta, Selasa (26/5/2026).  Kharis menjelaskan, sebagaimana informasi yang diterima dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Eksekusi Pengosongan tertanggal 19 Mei 2026, yang memuat tanggal pelaksanaan eksekusi tersebut telah dikirimkan kepada PT Indobuildco melalui pos tercatat.  Menurut Kharis, jeda waktu yang diberikan oleh Pengadilan seharusnya cukup bagi PT Indobuildco untuk mengosongkan/meninggalkan objek pengosongan Blok 15 GBK secara sukarela. Di sisi lain, PPKGBK sebagai pengelola baru juga memiliki waktu untuk mempersiapkan proses alih kelola agar berjalan tertib, aman, dan tidak mengganggu kepentingan publik. "Dengan adanya jeda waktu hampir satu bulan, kami berharap pihak Indobuildco dapat mengosongkan/meninggalkan objek pengosongan secara sukarela," sambungnya.  Kharis menambahkan, pengadilan juga menghimbau agar penghuni atau siapapun juga yang mendapatkan hak dari Indobuildco untuk mendiami, menempati, atau menduduki tanah serta bangunan untuk mengosongkan/meninggalkan objek pengosongan secara sukarela.  "Ini penting agar pelaksanaan eksekusi tidak menimbulkan persoalan baru,” kata Kharis.   Dia menegaskan, penetapan tanggal eksekusi ini menjadi penanda akan berakhirnya proses hukum panjang penyelamatan aset negara Blok 15 GBK. Menurutnya, setelah berbagai tahapan hukum ditempuh oleh Negara, fokus semua pihak semestinya bergeser pada kepatuhan terhadap putusan pengadilan dan pengembalian aset negara untuk dikelola untuk kepentingan publik. "Proses hukum penyelamatan aset negara ini sudah sampai pada ujungnya. Negara telah melalui berbagai jalur hukum, Pengadilan telah menjatuhkan putusan, dan sekarang tinggal pelaksanaan. Karena itu, tidak ada lagi alasan hukum untuk menunda pengembalian aset negara ini," ujar Kharis. Direktur Utama PPKGBK, Rakhmadi A Kusumo menghormati penetapan tanggal eksekusi pengosongan tersebut. Ia mengatakan, pengembalian Blok 15 GBK menjadi momentum penting untuk memastikan aset negara dikelola secara profesional, transparan, dan memberi manfaat kembali kepada negara. "Kami bersyukur karena aset negara ini akan kembali dikelola secara profesional. Hasil pengelolaannya tentu akan kembali kepada negara dan pada akhirnya digunakan untuk kepentingan publik," ujar Rakhmadi.   JAKARTA - Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menetapkan Kamis, 18 Juni 2026 sebagai tanggal pelaksanaan eksekusi pengosongan Blok 15 kawasan Gelora Bung Karno atau eks Hotel Sultan. Kuasa hukum Menteri Sekretaris Negara dan Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK) Kharis Sucipto mengatakan, penetapan tanggal eksekusi pengosongan tersebut merupakan ketetapan final yang harus dihormati seluruh pihak. "Oleh karena itu, kami mengimbau agar semua pihak menghormati dan mendukung pelaksanaan eksekusi ini agar berjalan dengan tertib," ujar Kharis dalam keterangan resmi, Jakarta, Selasa (26/5/2026).  Kharis menjelaskan, sebagaimana informasi yang diterima dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Eksekusi Pengosongan tertanggal 19 Mei 2026, yang memuat tanggal pelaksanaan eksekusi tersebut telah dikirimkan kepada PT Indobuildco melalui pos tercatat.  Menurut Kharis, jeda waktu yang diberikan oleh Pengadilan seharusnya cukup bagi PT Indobuildco untuk mengosongkan/meninggalkan objek pengosongan Blok 15 GBK secara sukarela. Di sisi lain, PPKGBK sebagai pengelola baru juga memiliki waktu untuk mempersiapkan proses alih kelola agar berjalan tertib, aman, dan tidak mengganggu kepentingan publik. "Dengan adanya jeda waktu hampir satu bulan, kami berharap pihak Indobuildco dapat mengosongkan/meninggalkan objek pengosongan secara sukarela," sambungnya.  Kharis menambahkan, pengadilan juga menghimbau agar penghuni atau siapapun juga yang mendapatkan hak dari Indobuildco untuk mendiami, menempati, atau menduduki tanah serta bangunan untuk mengosongkan/meninggalkan objek pengosongan secara sukarela.  "Ini penting agar pelaksanaan eksekusi tidak menimbulkan persoalan baru,” kata Kharis.   Dia menegaskan, penetapan tanggal eksekusi ini menjadi penanda akan berakhirnya proses hukum panjang penyelamatan aset negara Blok 15 GBK. Menurutnya, setelah berbagai tahapan hukum ditempuh oleh Negara, fokus semua pihak semestinya bergeser pada kepatuhan terhadap putusan pengadilan dan pengembalian aset negara untuk dikelola untuk kepentingan publik. "Proses hukum penyelamatan aset negara ini sudah sampai pada ujungnya. Negara telah melalui berbagai jalur hukum, Pengadilan telah menjatuhkan putusan, dan sekarang tinggal pelaksanaan. Karena itu, tidak ada lagi alasan hukum untuk menunda pengembalian aset negara ini," ujar Kharis. Direktur Utama PPKGBK, Rakhmadi A Kusumo menghormati penetapan tanggal eksekusi pengosongan tersebut. Ia mengatakan, pengembalian Blok 15 GBK menjadi momentum penting untuk memastikan aset negara dikelola secara profesional, transparan, dan memberi manfaat kembali kepada negara. "Kami bersyukur karena aset negara ini akan kembali dikelola secara profesional. Hasil pengelolaannya tentu akan kembali kepada negara dan pada akhirnya digunakan untuk kepentingan publik," ujar Rakhmadi.