Keberhasilan program pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) 100 gigawatt (GW) yang digagas Presiden Prabowo Subianto tidak hanya ditentukan oleh besarnya target kapasitas. https://economy.okezone.com/read/2026/05/29/320/3221515/ri-percepat-pembangunan-plts-100-gw-bisa-dimulai-dari-dedieselisasiidhttps://economy.okezone.com/read/2026/05/29/320/3221515/ri-percepat-pembangunan-plts-100-gw-bisa-dimulai-dari-dedieselisasihttps://economy.okezone.com/read/2026/05/29/320/3221515/ri-percepat-pembangunan-plts-100-gw-bisa-dimulai-dari-dedieselisasiJum'at 29 Mei 2026 21:58 WIBDani Jumadil AkhirRI Percepat Pembangunan PLTS 100 GW, Bisa Dimulai dari Dedieselisasi (Foto: Freepik)https://img.okezone.com/content/2026/05/29/320/3221515/plts-v7Kr_large.jpgJAKARTA - Institute for Essential Services Reform (IESR) menilai keberhasilan program pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) 100 gigawatt (GW) yang digagas Presiden Prabowo Subianto tidak hanya ditentukan oleh besarnya target kapasitas, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah membangun fondasi untuk implementasi yang cepat, terukur, dan dapat direplikasi.  Chief Executive Officer (CEO) IESR Fabby Tumiwa mengatakan, pada periode awal atau take-off period, selain membangun tata kelola dan perencanaan, pemerintah perlu memprioritaskan program-program quick wins yang dapat langsung mengurangi konsumsi minyak diesel, membuka investasi, serta meningkatkan akses listrik bersih bagi masyarakat dan membangun optimisme bahwa Indonesia dapat melaksanakan program yang ambisius ini. IESR mengidentifikasi tiga agenda prioritas yang perlu menjadi fokus awal implementasi PLTS 100 GW, pertama percepatan program dedieselisasi, kedua akselerasi PLTS atap dan Battery Energy Storage System (BESS) dan ketiga pengembangan model pengelolaan PLTS desa melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) atau Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).  "Ketiga agenda ini penting karena dapat menjadi bukti awal bahwa program PLTS 100 GW bukan hanya ambisi kapasitas, tetapi juga strategi transformasi sistem energi secara nyata," kata Fabby di Jakarta, Jumat (29/5/2026). Menurut Fabby, program dedieselisasi menjadi salah satu pintu masuk paling strategis untuk mempercepat implementasi PLTS 100 GW. Indonesia masih memiliki ribuan lokasi pembangkit diesel, khususnya di wilayah terpencil dan kepulauan.  Dalam RUPTL 2025-2034, PLN mengidentifikasi sekitar 3.996 generator diesel di 1.234 lokasi terpencil dan menargetkan pengurangan pasokan listrik dari PLTD sebesar 80 persen pada 2030. Namun, proses pengadaan proyek dedieselisasi selama beberapa tahun terakhir belum berjalan optimal. Upaya lelang pada 2022 minim peminat, sementara proses lanjutan melalui penandatanganan Letter of Intent (LoI) dengan konsorsium pada 2023 masih menghadapi kendala persetujuan tarif.  Keputusan Menteri ESDM sebagai turunan dari Permen ESDM Nomor 19/2025 yang mengatur tentang harga batas atas untuk proyek dedieselisasi berbasis PLTS dan BESS masih belum diterbitkan hingga saat ini. "Pemerintah perlu meninjau kembali mekanisme pengadaan proyek dedieselisasi agar lebih menarik bagi pengembang dan lebih sesuai dengan kondisi lapangan," katanya.   Selain itu, bundling proyek dapat dilakukan secara selektif, khususnya pada wilayah dengan cakupan yang lebih kecil tetapi kapasitas proyek lebih besar. Pendekatan ini dapat mengurangi kompleksitas logistik, meningkatkan skala keekonomian, dan membuat proyek lebih bankable bagi investor. Selain PLTD terisolasi, IESR juga menyoroti peluang penghematan diesel pada sistem besar melalui program fat burning, yaitu penggunaan PLTS dan BESS untuk mengurangi konsumsi BBM pada pembangkit diesel yang masih beroperasi di sistem kelistrikan besar. Konsumsi BBM PLN masih mencapai sekitar 4 juta kiloliter per tahun dengan biaya yang relatif tinggi.  "Karena itu, penggantian sebagian peran PLTD dengan PLTS dan BESS dapat menjadi strategi penghematan yang signifikan, selama mekanisme pengadaannya disiapkan dengan jelas," katanya. Program listrik desa dan penggunaan energi untuk kegiatan ekonomi produktif menjadi bagian penting dari agenda PLTS 100 GW. Dalam konteks ini, KDKMP atau BUMDes dapat memainkan peran sebagai pengelola, pemilik aset, atau penyedia layanan energi.  "Namun, tidak semua desa memiliki kapasitas kelembagaan, modal, dan pasar yang sama. Karena itu, model pengelolaan perlu disesuaikan dengan kondisi masing-masing desa," katanya. Rekomendasi Pembangunan PLTS 100 GW IESR pun memberikan enam rekomendasi strategis jangka pendek. Pertama, membentuk satuan tugas atau unit khusus energi surya nasional untuk mengoordinasikan implementasi PLTS 100 GW lintas kementerian, PLN, pemerintah daerah, dan pelaku usaha. Kedua, menetapkan rencana implementasi lima tahun yang memuat target tahunan, lokasi prioritas, model pendanaan, mekanisme pengadaan, serta indikator keberhasilan. Ketiga, mempercepat penyelesaian regulasi tarif untuk PLTS hibrida dan memperluas cakupannya agar dapat mendukung dedieselisasi PLTD terisolasi maupun program fat burning pada sistem besar. Keempat, meningkatkan transparansi pengadaan proyek PLTS, termasuk melalui evaluasi sistem Daftar Penyedia Terseleksi (DPT), penyediaan kajian kelayakan proyek, dan pembagian peran yang jelas antara PLN pusat, PLN Indonesia Power, dan PLN Nusantara Power. Kelima, merevisi aturan PLTS atap dengan memasukkan mekanisme pembebasan kuota bagi pelanggan yang memasang BESS serta memberikan insentif awal untuk menurunkan biaya investasi BESS. Keenam, melakukan studi kelayakan berbasis desa untuk menentukan model bisnis PLTS yang paling sesuai dengan kapasitas KDKMP, kebutuhan listrik produktif, dan potensi ekonomi lokal.    Kementerian ESDM Mulai Bangun Proyek PLTS 100 GW Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan memulai proyek PLTS 100 GW dari Pulau Jawa.  Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung mengatakan pada tahap awal, proyek ini akan dimulai dengan membangun fasilitas PLTS dengan kapasitas 17 gigawatt hingga mendirikan fasilitas battery energy storage system (BESS) dengan kapasitas 33 gigawatt.   "Untuk 100 gigawatt ini, ya kita akan lakukan percepatan. Kementerian ESDM lagi menyelesaikan rancangan peraturan presiden untuk percepatan pembangunan PLTS 100 gigawatt," ujarnya saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM. Dia menjelaskan, saat ini pihaknya tengah berkoordinasi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk pengadaan lahan di Pulau Jawa serta pemilihan lokasi pembangunan.  "Ketersediaan lahan berdasarkan identifikasi yang kita lakukan bersama antara Kementerian ESDM dengan Kementerian ATR/BPN di Pulau Jawa sudah tersedia sekitar 24.000 hektare. Jadi, 24.000 hektare ini kita akan melakukan verifikasi, ini bersama, nanti ada ATR/BPN, Kementerian ESDM, dan juga PLN," kata Yuliot. Dia menjelaskan program PLTS 100 GW ini merupakan upaya Pemerintah untuk menggantikan pembangkit listrik tenaga disel, yang saat ini masih digerakkan oleh bahan bakar fosil.  "Arahan dari Presiden tiga tahun untuk ini PLTS dan juga dedieselisasi ini bisa dilaksanakan. Ini yang kita lagi konsolidasikan. Kalau ini berasal dari energi baru terbarukan, berarti kan kita sudah tidak tergantung lagi dengan ini pengadaan BBM yang sangat fluktuatif," pungkas Yuliot. JAKARTA - Institute for Essential Services Reform (IESR) menilai keberhasilan program pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) 100 gigawatt (GW) yang digagas Presiden Prabowo Subianto tidak hanya ditentukan oleh besarnya target kapasitas, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah membangun fondasi untuk implementasi yang cepat, terukur, dan dapat direplikasi.  Chief Executive Officer (CEO) IESR Fabby Tumiwa mengatakan, pada periode awal atau take-off period, selain membangun tata kelola dan perencanaan, pemerintah perlu memprioritaskan program-program quick wins yang dapat langsung mengurangi konsumsi minyak diesel, membuka investasi, serta meningkatkan akses listrik bersih bagi masyarakat dan membangun optimisme bahwa Indonesia dapat melaksanakan program yang ambisius ini. IESR mengidentifikasi tiga agenda prioritas yang perlu menjadi fokus awal implementasi PLTS 100 GW, pertama percepatan program dedieselisasi, kedua akselerasi PLTS atap dan Battery Energy Storage System (BESS) dan ketiga pengembangan model pengelolaan PLTS desa melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) atau Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).  "Ketiga agenda ini penting karena dapat menjadi bukti awal bahwa program PLTS 100 GW bukan hanya ambisi kapasitas, tetapi juga strategi transformasi sistem energi secara nyata," kata Fabby di Jakarta, Jumat (29/5/2026). Menurut Fabby, program dedieselisasi menjadi salah satu pintu masuk paling strategis untuk mempercepat implementasi PLTS 100 GW. Indonesia masih memiliki ribuan lokasi pembangkit diesel, khususnya di wilayah terpencil dan kepulauan.  Dalam RUPTL 2025-2034, PLN mengidentifikasi sekitar 3.996 generator diesel di 1.234 lokasi terpencil dan menargetkan pengurangan pasokan listrik dari PLTD sebesar 80 persen pada 2030. Namun, proses pengadaan proyek dedieselisasi selama beberapa tahun terakhir belum berjalan optimal. Upaya lelang pada 2022 minim peminat, sementara proses lanjutan melalui penandatanganan Letter of Intent (LoI) dengan konsorsium pada 2023 masih menghadapi kendala persetujuan tarif.  Keputusan Menteri ESDM sebagai turunan dari Permen ESDM Nomor 19/2025 yang mengatur tentang harga batas atas untuk proyek dedieselisasi berbasis PLTS dan BESS masih belum diterbitkan hingga saat ini. "Pemerintah perlu meninjau kembali mekanisme pengadaan proyek dedieselisasi agar lebih menarik bagi pengembang dan lebih sesuai dengan kondisi lapangan," katanya.   Selain itu, bundling proyek dapat dilakukan secara selektif, khususnya pada wilayah dengan cakupan yang lebih kecil tetapi kapasitas proyek lebih besar. Pendekatan ini dapat mengurangi kompleksitas logistik, meningkatkan skala keekonomian, dan membuat proyek lebih bankable bagi investor. Selain PLTD terisolasi, IESR juga menyoroti peluang penghematan diesel pada sistem besar melalui program fat burning, yaitu penggunaan PLTS dan BESS untuk mengurangi konsumsi BBM pada pembangkit diesel yang masih beroperasi di sistem kelistrikan besar. Konsumsi BBM PLN masih mencapai sekitar 4 juta kiloliter per tahun dengan biaya yang relatif tinggi.  "Karena itu, penggantian sebagian peran PLTD dengan PLTS dan BESS dapat menjadi strategi penghematan yang signifikan, selama mekanisme pengadaannya disiapkan dengan jelas," katanya. Program listrik desa dan penggunaan energi untuk kegiatan ekonomi produktif menjadi bagian penting dari agenda PLTS 100 GW. Dalam konteks ini, KDKMP atau BUMDes dapat memainkan peran sebagai pengelola, pemilik aset, atau penyedia layanan energi.  "Namun, tidak semua desa memiliki kapasitas kelembagaan, modal, dan pasar yang sama. Karena itu, model pengelolaan perlu disesuaikan dengan kondisi masing-masing desa," katanya. Rekomendasi Pembangunan PLTS 100 GW IESR pun memberikan enam rekomendasi strategis jangka pendek. Pertama, membentuk satuan tugas atau unit khusus energi surya nasional untuk mengoordinasikan implementasi PLTS 100 GW lintas kementerian, PLN, pemerintah daerah, dan pelaku usaha. Kedua, menetapkan rencana implementasi lima tahun yang memuat target tahunan, lokasi prioritas, model pendanaan, mekanisme pengadaan, serta indikator keberhasilan. Ketiga, mempercepat penyelesaian regulasi tarif untuk PLTS hibrida dan memperluas cakupannya agar dapat mendukung dedieselisasi PLTD terisolasi maupun program fat burning pada sistem besar. Keempat, meningkatkan transparansi pengadaan proyek PLTS, termasuk melalui evaluasi sistem Daftar Penyedia Terseleksi (DPT), penyediaan kajian kelayakan proyek, dan pembagian peran yang jelas antara PLN pusat, PLN Indonesia Power, dan PLN Nusantara Power. Kelima, merevisi aturan PLTS atap dengan memasukkan mekanisme pembebasan kuota bagi pelanggan yang memasang BESS serta memberikan insentif awal untuk menurunkan biaya investasi BESS. Keenam, melakukan studi kelayakan berbasis desa untuk menentukan model bisnis PLTS yang paling sesuai dengan kapasitas KDKMP, kebutuhan listrik produktif, dan potensi ekonomi lokal.    Kementerian ESDM Mulai Bangun Proyek PLTS 100 GW Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan memulai proyek PLTS 100 GW dari Pulau Jawa.  Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung mengatakan pada tahap awal, proyek ini akan dimulai dengan membangun fasilitas PLTS dengan kapasitas 17 gigawatt hingga mendirikan fasilitas battery energy storage system (BESS) dengan kapasitas 33 gigawatt.   "Untuk 100 gigawatt ini, ya kita akan lakukan percepatan. Kementerian ESDM lagi menyelesaikan rancangan peraturan presiden untuk percepatan pembangunan PLTS 100 gigawatt," ujarnya saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM. Dia menjelaskan, saat ini pihaknya tengah berkoordinasi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk pengadaan lahan di Pulau Jawa serta pemilihan lokasi pembangunan.  "Ketersediaan lahan berdasarkan identifikasi yang kita lakukan bersama antara Kementerian ESDM dengan Kementerian ATR/BPN di Pulau Jawa sudah tersedia sekitar 24.000 hektare. Jadi, 24.000 hektare ini kita akan melakukan verifikasi, ini bersama, nanti ada ATR/BPN, Kementerian ESDM, dan juga PLN," kata Yuliot. Dia menjelaskan program PLTS 100 GW ini merupakan upaya Pemerintah untuk menggantikan pembangkit listrik tenaga disel, yang saat ini masih digerakkan oleh bahan bakar fosil.  "Arahan dari Presiden tiga tahun untuk ini PLTS dan juga dedieselisasi ini bisa dilaksanakan. Ini yang kita lagi konsolidasikan. Kalau ini berasal dari energi baru terbarukan, berarti kan kita sudah tidak tergantung lagi dengan ini pengadaan BBM yang sangat fluktuatif," pungkas Yuliot.