Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2026. https://economy.okezone.com/read/2026/06/02/320/3221992/apakah-pppk-dapat-gaji-ke-13-2026-ini-jawabannyaidhttps://economy.okezone.com/read/2026/06/02/320/3221992/apakah-pppk-dapat-gaji-ke-13-2026-ini-jawabannyahttps://economy.okezone.com/read/2026/06/02/320/3221992/apakah-pppk-dapat-gaji-ke-13-2026-ini-jawabannyaSelasa 02 Juni 2026 21:05 WIBFeby NovaliusApakah PPPK Dapat Gaji ke-13 2026? Ini Jawabannya. (foto: Okezone.com)https://img.okezone.com/content/2026/06/02/320/3221992/pns-YGQj_large.jpgJAKARTA - Apakah PPPK dapat gaji ke-13 2026? Ini jawabannya. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) menjadi salah satu penerima gaji ke-13 2026 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2026. Adapun ASN yang dimaksud dalam aturan tersebut salah satunya adalah PPPK yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan/atau menduduki jabatan pemerintahan. Komponen gaji ke-13 terdiri dari gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, dan tunjangan kinerja. Gaji ke-13 tahun ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan 2026. Beleid tersebut ditetapkan pada 3 Maret 2026 oleh Presiden Prabowo Subianto. “Gaji ketiga belas dibayarkan paling cepat pada Juni 2026,” demikian tercantum dalam Pasal 15 PP Nomor 9 Tahun 2026 tersebut. Menteri Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 13 Tahun 2026 yang mengatur teknis pembiayaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026. Penetapan peraturan ini ditujukan sebagai pedoman bagi kementerian dan lembaga dalam melaksanakan pembayaran THR dan gaji ketiga belas tahun 2026 yang bersumber dari APBN. “Ketentuan mengenai penerima, komponen, besaran, dan waktu atas pemberian Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas tahun 2026 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah mengenai pemberian Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas tahun 2026,” bunyi Pasal 2 ayat (2) PMK Nomor 13/2026. Sebagaimana diatur dalam Pasal 3, dijelaskan bahwa pembayaran THR dan gaji ketiga belas dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) masing-masing satuan kerja. Bagi lembaga nonstruktural yang tidak memiliki satuan kerja, pembayarannya dibebankan pada DIPA kementerian atau lembaga induk. Sementara itu, berdasarkan PMK tersebut, pembayaran gaji ke-13 bagi pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan akan dilaksanakan melalui PT Taspen (Persero) atau PT Asabri (Persero). PPPK Golongan I: Rp1.938.500 - Rp2.900.900 Golongan II: Rp2.116.900 - Rp3.071.200 Golongan III: Rp2.206.500 - Rp3.201.200 Golongan IV: Rp2.299.800 - Rp3.336.600 Golongan V: Rp2.511.500 - Rp4.189.900 Golongan VI: Rp2.742.800 - Rp4.367.100 Golongan VII: Rp2.858.800 - Rp4.551.800 Golongan VIII: Rp2.979.700 - Rp4.744.400 Golongan IX: Rp3.203.600 - Rp5.261.500 Golongan X: Rp3.339.100 - Rp5.484.000 Golongan XI: Rp3.480.300 - Rp5.716.000 Golongan XII: Rp3.627.500 - Rp5.957.800 Golongan XIII: Rp3.781.000 - Rp6.209.800 Golongan XIV: Rp3.940.900 - Rp6.472.500 Golongan XV: Rp4.107.600 - Rp6.746.200 Golongan XVI: Rp4.281.400 - Rp7.031.600 Golongan XVII: Rp4.462.500 - Rp7.329.000 JAKARTA - Apakah PPPK dapat gaji ke-13 2026? Ini jawabannya. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) menjadi salah satu penerima gaji ke-13 2026 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2026. Adapun ASN yang dimaksud dalam aturan tersebut salah satunya adalah PPPK yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan/atau menduduki jabatan pemerintahan. Komponen gaji ke-13 terdiri dari gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, dan tunjangan kinerja. Gaji ke-13 tahun ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan 2026. Beleid tersebut ditetapkan pada 3 Maret 2026 oleh Presiden Prabowo Subianto. “Gaji ketiga belas dibayarkan paling cepat pada Juni 2026,” demikian tercantum dalam Pasal 15 PP Nomor 9 Tahun 2026 tersebut. Menteri Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 13 Tahun 2026 yang mengatur teknis pembiayaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026. Penetapan peraturan ini ditujukan sebagai pedoman bagi kementerian dan lembaga dalam melaksanakan pembayaran THR dan gaji ketiga belas tahun 2026 yang bersumber dari APBN. “Ketentuan mengenai penerima, komponen, besaran, dan waktu atas pemberian Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas tahun 2026 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah mengenai pemberian Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas tahun 2026,” bunyi Pasal 2 ayat (2) PMK Nomor 13/2026. Sebagaimana diatur dalam Pasal 3, dijelaskan bahwa pembayaran THR dan gaji ketiga belas dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) masing-masing satuan kerja. Bagi lembaga nonstruktural yang tidak memiliki satuan kerja, pembayarannya dibebankan pada DIPA kementerian atau lembaga induk. Sementara itu, berdasarkan PMK tersebut, pembayaran gaji ke-13 bagi pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan akan dilaksanakan melalui PT Taspen (Persero) atau PT Asabri (Persero). PPPK Golongan I: Rp1.938.500 - Rp2.900.900 Golongan II: Rp2.116.900 - Rp3.071.200 Golongan III: Rp2.206.500 - Rp3.201.200 Golongan IV: Rp2.299.800 - Rp3.336.600 Golongan V: Rp2.511.500 - Rp4.189.900 Golongan VI: Rp2.742.800 - Rp4.367.100 Golongan VII: Rp2.858.800 - Rp4.551.800 Golongan VIII: Rp2.979.700 - Rp4.744.400 Golongan IX: Rp3.203.600 - Rp5.261.500 Golongan X: Rp3.339.100 - Rp5.484.000 Golongan XI: Rp3.480.300 - Rp5.716.000 Golongan XII: Rp3.627.500 - Rp5.957.800 Golongan XIII: Rp3.781.000 - Rp6.209.800 Golongan XIV: Rp3.940.900 - Rp6.472.500 Golongan XV: Rp4.107.600 - Rp6.746.200 Golongan XVI: Rp4.281.400 - Rp7.031.600 Golongan XVII: Rp4.462.500 - Rp7.329.000